MEMBEDAH INDEKS DEMOKRASI JAWA BARAT DENGAN MODEL IDI

Oleh Hasbulllah Fudail

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan: kuantitatif (review surat kabar dan dokumen) dan kualitatif (FGD). Data yang dikumpulkan dalam IDI adalah kumpulan kejadian/fakta lapangan. IDI tidak pernah mengumpulkan berbagai komentar, persepsi, pendapat, argumen, ataupun analisis dari siapapun, meskipun mereka adalah para pakar, ahli, pejabat, ataupun orang-orang tertentu yang ditokohkan. Cakupan Wilayah Pengumpulan data IDI dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dan di level pusat. Seluruh kejadian yang dikumpulkan harus terjadi di wilayah masing-masing. Periode Waktu Kejadian Seluruh fakta/kejadian terkait indikator IDI harus terjadi dalam periode waktu 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010 – 2014, 2015 – 2019, serta 2020–2024. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolhukam, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah. Indeks Demokrasi Indonesia pertama kali diukur tahun 2009. Mulai tahun 2021, Indeks Demokrasi Indonesia diukur dengan metode baru. Dalam RPJMN 2020-2024 Indeks Demokrasi Indonesia ditargetkan mencapai angka 78,37 pada tahun 2024.

IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu: 1. Indeks demokrasi di tingkat provinsi, 2. Indeks demokrasi di tingkat pusat, dan 3. Indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 mencapai angka 71,00 dalam skala 0 sampai 100 sementara target tahun 2024 adalah  78.37 .  Capaian kinerja demokrasi di Jawa Barat tersebut masih berada pada kategori “sedang”.

Dalam model IDI digunakan 3 aspek dengan 22 indikator yaitu : aspek pertama Kebebasan  dengan 7 indikator, aspek kedua  Kesetaraaan dengan 7 indikator dan terakhir aspek ketiga Kapasitas Lembaga Demokrasi  dengan 8 indikator.

Sumber data yang digunakan di provinsi Jawa Barat yakni dengan Berita Online diperoleh dengan scrapping data 7 portal berita online (antaranews, kompas.com, detik.com, tirto.id, kumparan.com, jpnn.com. Tribunnews.com). Sementara Dokumen Berupa Perda, Pergub, Perbup, Surat Edaran, Data Resmi K/L/D/I,dsb.  Focus Group Discussion (FGD) Untuk mengkonfirmasi dan menambah informasi dari stakeholder.

Dari sekian banyak di idikantor yang ada 22, pembahasan yang banyak terjadi di Jawa Barat  yakni indikator 1 yaitu  Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat oleh Aparat disusui Indikator 2. Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, dan Berpendapat Antar Masyarakat dan Indikator 3. Terjaminnya Kebebasan Berkeyakinan  terakhir  indikator 4  berupa Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berserikat, Berekspresi, Berpendapat, dan Berkeyakinan dalam Setiap Kebijakan.

Demikian beberapa permasalahan utama yang berkembang dalam FGD Indeks Demokrasi Jawa Barat tahun 2021 yang dihadiri  Hasbullah Fudail Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat di Hotel Aston Bandung, Rabu. (9/2/2022).