MPH: Alternatif Pola Kepemimpinan Indonesia Kedepan

Oleh Ahmad Rusdiana

Ketika saya memposting tulisan di WAG komunitas tulisan bertajuk "Lima Pilar Kepemimpinan Abad 21" pada 11 Mar 2023,  yang dipublis di MO beritadidik.com. Di  WAG tersebut begitu yakin teman memberikan arahan kepada saya dengan bahasanya tidak kurang dari: "Dalam berpolitik masa kini, rumusnya memang MPH, lah. Untuk Indonesia plus Ketuhanan Yang Maha Esa". Saya pikir pernyatan tersebut, sebelumnya agak kurang jelas dan konteksnya, namun dari yang dapat saya tangkap, mungkin pernyaataan itu terkait dengan formula "MPH" yang digunakan dalam politik masa kini di Indonesia, serta hubungannya dengan prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Konsep kepemimpinan MPH muncul dari ideologi "Merakyat, Profesional, dan Humanis" yang telah lama menjadi idealisme dan aspirasi dalam kepemimpinan di Indonesia. Konsep ini sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno dan Bung Hatta yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan semangat nasionalisme, kepemimpinan yang kuat, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Konsep MPH sendiri muncul secara resmi pada tahun 2019 dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-92 Bung Karno yang diadakan oleh Forum Merakyat Baru (Formarb), yang saat itu dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, intelektual, dan aktivis muda.

Beberapa hal yang melatarbelakangi konsep kepemimpinan MPH antara lain: (1) Keinginan untuk membangun kepemimpinan yang mampu mengayomi dan melayani rakyat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. (2) Mengakui pentingnya profesionalisme dan kualitas dalam kepemimpinan, serta menghindari praktik-praktik nepotisme dan korupsi dalam pengambilan keputusan. (3) Mendorong kepemimpinan yang humanis dan peduli terhadap kepentingan masyarakat, serta mampu membangun kebersamaan dan toleransi dalam keragaman budaya dan agama di Indonesia.

Dalam ber politik, serasa penting untuk memahami nilai-nilai yang diusung oleh partai politik atau kandidat yang akan dipilih, serta sejauh mana nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip dasar negara. Selain itu, perlu juga melihat track record dan program-program yang ditawarkan oleh partai politik atau kandidat, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih wakil rakyat atau pemimpin negara.

Indikator untuk nilai-nilai "MPH": (1) Merakyat: partai politik atau kandidat memiliki program-program yang fokus pada kesejahteraan rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, program-program sosial, dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. (2) Profesional: partai politik atau kandidat memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya; dann (3) Humanis: partai politik atau kandidat mempunyai perhatian dan empati yang tinggi terhadap kebutuhan dan hak asasi manusia, serta menempatkan kemanusiaan dan nilai-nilai moral di atas kepentingan politik atau ekonomi.

Indikator untuk prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa": (1) Partai politik atau kandidat mengakui dan menghargai keberadaan Tuhan yang maha esa dalam setiap aspek kehidupan dan kegiatan negara. (2) Partai politik atau kandidat tidak melakukan tindakan yang merugikan atau merusak agama atau kepercayaan orang lain. (3) Partai politik atau kandidat menghargai dan mengakui keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, serta berupaya menjaga kerukunan dan harmoni antara umat beragama.

Namun, perlu dicatat bahwa penilaian terhadap partai politik atau kandidat harus dilakukan dengan cermat dan berdasarkan fakta yang valid, serta tidak hanya berdasarkan slogan atau retorika semata. Selain itu, indikator-indikator di atas juga tidaklah lengkap dan dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan pandangan masing-masing individu.

Konsep "Merakyat, Profesional, dan Humanis" dalam politik Indonesia tidak dapat dikaitkan dengan teori kepemimpinan yang spesifik karena istilah tersebut lebih merupakan slogan yang digunakan oleh beberapa partai politik. Meskipun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep tersebut dapat dihubungkan dengan beberapa teori kepemimpinan yang ada.

Pertama: Sebagai contoh, nilai "Merakyat" dapat dihubungkan dengan teori kepemimpinan transformasional yang menekankan pada hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin transformasional memperhatikan kebutuhan dan keinginan pengikutnya, dan berusaha untuk memotivasi mereka agar mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, pemimpin transformasional harus mampu memahami masalah dan kebutuhan masyarakat, serta memimpin dengan pendekatan yang berorientasi pada rakyat.

Kedua: Sementara nilai "Profesional" dapat dihubungkan dengan teori kepemimpinan situasional yang menekankan pada fleksibilitas dan adaptabilitas dalam memimpin. Pemimpin situasional mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, sehingga dapat memimpin dengan efektif dalam berbagai konteks dan tantangan. Dalam hal ini, pemimpin yang profesional harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai dalam bidangnya.

Ketiga: Terakhir, nilai "Humanis" dapat dihubungkan dengan teori kepemimpinan servant yang menekankan pada pelayanan kepada orang lain. Pemimpin servant mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri, dan memimpin dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, pemimpin yang humanis harus mempunyai empati dan kepedulian yang tinggi terhadap orang lain.

Namun, perlu dicatat bahwa hubungan antara konsep "Merakyat, Profesional, dan Humanis" dengan teori kepemimpinan yang ada tergantung pada interpretasi masing-masing individu atau partai politik yang menggunakannya. Konsep tersebut lebih merupakan semacam nilai atau panduan dalam memimpin, yang tidak terikat dengan satu teori kepemimpinan spesifik.

Wallahu A'lam Bishowab

Penulis:

Ahmad Rusdiana, Founder tresnabhakti.org, pegiat Rumah Baca Tresna Bhakti, Pengampu mata kuliah manajemen pendidikan; Penulis buku: Kepemimpinan Pendidikan; Kebijakan Pendidikan; Etika Komunikasi Organisasi; Manajemen Risiko, Kewirausahaan Teori dan Praktek; Manajemen Kewirausahaan Pendidikan; Guru Besar Manajemen Pendidikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidik, Peneliti, dan Pengabdi; Pendiri dan Pembina Yayasan Sosial Dana Pendidikan Al Misbah Cipadung Bandung yang mengembangkan pendidikan Diniah, RA, MI, dan MTs, sejak tahun 1984, serta garapan khusus Bina Desa, melalui Yayasan Pengembangan Swadaya Masyarakat Tresna Bhakti, yang didirikannya sejak tahun 1994 dan sekaligus sebagai Pendiri Yayasan, kegiatannya pembinaan dan pengembangan asrama mahasiswa pada setiap tahunnya tidak kurang dari 70 mahasiswa di Asrama Tresna Bhakti Cibiru Bandung. Membina dan mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) TK TPA Paket A B C. Rumah Baca Tresna Bhakti sejak tahun 2007 di Desa Cinyasag Kecamatan  Panawangan Kab. Ciamis Jawa Barat. Korespondensi :(1) http://a.rusdiana.id (2) http://tresnabhakti.org/webprofil;  (3) http://digilib.uinsgd.ac.id/view/creators (4) https://www.google.com/search?q=buku+ a.rusdiana +shopee&source (5) https://play.google.com/store/books/author?id.