PGRI Tanpa Jejak Anggota

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Dewan Pembina PGRI)

Orang yang memahami PGRI dengan baik hanya orang PGRI sendiri. Orang luar PGRI, atau orang luar yang menjadi pengurus PGRI dadakan tentu tak paham juga. Biasanya pengurus PGRI dadakan tidak tercatat di ranting sekolahan dan kecamatan.

Padahal PGRI itu identik dengan sekolahan, ranting dan PGRI kecamatan. Masalah guru adanya di sekolahan dan di setiap kecamatan di mana para guru berada. Masalah guru bukan di perguruan tinggi, birokrasi pendidikan atau di tempat selain sekolah.

Salah satu ciri pengurus PGRI yang bukan PGRI genuine adalah saat Ia tidak menjabat lagi sebagai pengurus akan raib entah kemana. Mengapa? Karena saat Ia sudah bukan pengurus lagi, Ia tidak tercatat di ranting dan cabang, karena sebelumnya pun entah dari mana?

PGRI genuine adalah para guru yang ada di ranting sekolahan dan di PGRI kecamatan. Bila mereka tidak jadi pengurus, mereka tetap tercatat di ranting sekolahan dan masih bekerja sebagai guru. Tidak sedikit pengurus PGRI saat sudah bukan pengurus raib entah kemana?

Saat mereka sudah bukan pengurus PGRI entah mengurus apa? Mungkin kembali pada urusan masa lalunya yang bukan mengurus guru. Sungguh sangat disayangkan bila masih ada pengurus PGRI yang belum pernah menjadi guru SD/SMP/SMA sederajat. Ini akan sangat disayangkan.

Orang yang belum pernah menjadi guru SD/SMP/SMA sederajat hanya cocok menjadi anggota kehormatan, dewan pakar, dewan pembina karena kepentingan struktur organisasi, bukan pengurus. Bila pengurus PGRI tidak punya pengalaman menjadi guru SD/SMP/SMA sederajat, rasa gurunya dari mana?

Mengapa sampai saat ini belum ada satu pun organisasi profesi guru yang benar-benar diakui pemerintah sebagai organisasi murni guru? Jawabannya karena AD/ART yang ada di semua organisasi profesi guru diduga masih belum memenuhi spirit UURI No. 14 Tahun 2005.

Ada sejumlah organisasi profesional yang cukup baik. Misal AKSI, semua anggotanya adalah kepala sekolah, APSI semua anggotanya adalah pengawas sekolah, ADI semua anggotanya adalah dosen. Di AKSI, APSI, ADI tidak ada satu pun guru SD/SMP/SMA sederajat.

Ada pula yang unik di tubuh PGRI. Tidak ada satu pun dosen atau profesor yang mengurus PGRI ranting atau kecamatan. Namun mulai dari PGRI Provinsi sampai PB PGRI dosen dan profesor seolah “berebut”. Mengapa kalau di ranting dan kecamatan tidak ada?

Bisa jadi karena di ranting dan kecamatan mana pun tidak ada dosen atau profesor menjadi anggota pembayar iuran. Apakah mereka cabutan atau mendadak dangdut? Bisa jadi demikian. Ini harus menjadi kritik internal bagi semua pengurus PGRI. Dosen ngurus PGRI di puncak tapi di bawah tidak ada?

Dalam UURI No. 14 Tahun 2005 tidak ada istilah “Undang-undang Guru atau Dosen” yang ada adalah “Undang-undang Guru dan Dosen”. Dan artinya bukan atau, atau dan dan memiliki arti yang berbeda. Ibarat TNI dan Polisi, tidak sama. Bukan TNI atau Polisi.

PGRI saatnya mulai waras berbenah, mulai dari dalam. Utamakan proporsi guru dalam struktur organisasi. Bagi yang tidak pernah menjadi guru dan bukan guru jadi anggota kehormatan saja, jangan jadi pemimpin guru karena bukan guru. Merdeka Onprof adalah sebuah keniscayaan.

Selama non guru, yang tidak pernah menjadi guru SD/SMP/SMA masih mendominasi PGRI, selama itu pula PGRI akan jauh dari ruh guru. PGRI itu ruhnya guru. PGRI nyawanya Guru. Guru adalah angota, pembayar iuran dan ada di semua sekolahan.

PGRI tanpa pengurus guru aktif, mantan guru SD/SMP/SMA maka PGRI bagaikan raga tanpa ruh. Orang luar akan memandang PGRI sebagai “organisasi yang aneh”, anggota waras akan kebingungan dan bisa jadi berpikir alternatif masuk di organisasi lain yang lebih rasional. Bisa jadi demikian!