Oleh Erik Wahyu Zaenal Qori, M.Pd.

(Pemerhati Pendidikan/Ketua IGPKhI Garut)

Menarik paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Kemendikbud (KEMENDIKBUD RI) pada Selasa (10/3/2020). Tentang merdeka belajar eps 4; program organisasi penggerak. Dalam paparan itu menyinggung banyak persoalan subtantif dari gerakan sekolah penggerak, yang ditopang oleh KS (kepala sekolah) penggerak yang memosisikan sebagai pemimpin merdeka belajar di sekolah. Dan tentu KS sebagai pemimpin di komunitas tersebut membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar, salah satu elemen masyarakat sekitar sekolah yang diformulasikan sebagai dukungan organisasi penggerak.  

Ada hal menarik ketika paparan yang sudah mencapai episode ke 4 tentang tidak terbahasnya peran pengawas sekolah dalam upaya menjembatani ide, gagasan pak meteri nadiem dengan tugas guru dan KS dalam mengimplementasikan konsep merdeka belajar yang ditopang sederet program lanjutan secara  inovatif, kretaif dan kolaboratif dan disandingkan secara komprehesif sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi pendidikan. Sehingga bisa tergambar dengan baik implementasi sesungguhnya di lapangan.

Tinjauan sementara terlihat kebijakan tidak begitu jelas dan belum terlihat road mapping-nya secara utuh. Hal ini selaras dengan kajian Indra Charismiadji dari Direktur Eksekutif Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) yang berpendapat, bahwa ..” program Organisasi Penggerak merupakan kebijakan out of the box yang patut diapresiasi karena akan mengerakkan peran serta masyarakat. Namun, kebijakan ini keluar tanpa didahului dengan peta jalan atau blue print yang jelas.”. Padahal sejatinya peran pengawas sangat dibutuhkan dalam konfigurasi kebijakan ini.

Bagaimana peran pengawas sekolah dapat menjabarkan tugasnya di lapangan dengan rumusan manajemen yang baik, misalnya dalam kajian ini memandang bahwa  guru secara professional bisa dikembangkan dengan melakukan pengawasan yang tepat dan terencana sehingga akan tercipta kepengawasan yang efektif dan bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan yang ditujukan terutama pada mengembangkan keefektifan kinerja personel sekolah yang terkait dengan tugas utama pendidikan. Selanjutnya pengawasan merupakan faktor penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pengawas sekolah yang terkait pembinaan atau pelatihan terhadap guru penggerak tersebut untuk meningkatkan proses pembelajaran peserta didik dan dapat membuat program pengawasan kepada sekolah binaan dalam upaya pembinaan kepada pihak sekolah penggerak sesuai dengan kewenangannya.

Kajian Pengawas Sekolah itu sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Hal ini tertuang di Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah.

Selanjutnya dengan merujuk pada Peraturan Menetri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka Kreditnya mengamanatkan bahwa tugas pengawas meliputi 6 kompetensi yaitu; 1). Kompetensi kepribadian; 2). Kompetensi supervise akademik; 3). Kompetensi supervise manajerial; 4). Kompetensi evaluasi pendidikan; 5). Kompetensi penelitian dan pengemabangan; dan 6). Kompetensi sosial. 

Tugas pokok Pengawas Sekolah yang tertuang di Peraturan MenPan RB Nomor 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2016  adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Ditinjau dari ilmu manajemen, tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan sekolah negeri maupun swasta. Sedangkan “pengawas” adalah dari fungsi manajemen yang selengkapnya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penilaian. Setiap kegiatan yang akan dilakukan, terutama kegiatan yang memiliki cakupan yang cukup besar, harus dimulai dengan kegiatan awal yang berupa penyusunan program, demikian juga kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengawas sekolah, wajib disusun program yang jelas, rinci, dan mampu dilaksanakan baik secara kelompok maupun perorangan.

Dengan demikian tentu peran pengawas begitu penting yang nantinya bisa jadi ikut andil dalam pengawasan implementasi merdeka belajar di satuan pendidikan serta bagaimana kolaborasi dengan organisasi penggerak sebagai pihak yang membantu gerakan sekolah penggerak, agar secara regulasi pendidikan yang dibuat oleh pemerintah sendiri mengatur pengelolaan pendidikan dengan baik. Hal ini berdasarkan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan.

Dengan kata lain pengawas dapat memsupervisi sesuai dengan kewenangannya, memonitoring kepala sekolah dan guru untuk melakukan analisis kebutuhan yang benar dalam merancang merdeka belajar sesuai dengan RKAS yang dalam rumusannya bertujuan agar dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dapat terencana dengan baik, dan ujungnya sesuai harapan bapak menteri Nadiem Makarim agar sekolah menjadi sekolah penggerak yang ditopang oleh guru, kepala sekolah dan pengawas penggerak pula.

Jadi ketika peran pengawas sekolah tidak disinggung dalam proses gerakan sekolah penggerak dan didukung oleh organisasi penggerak, itu adalah sebuah keniscayaan. Sejatinya perlu pengawasan dari pihak disdik sebagai kepanjangan penerapan kebijakan dari Kementrerian Pendidikan yang didelegasikan secara teknis oleh pengawas sekolah. Tentu peran ini sesuai regulasi yang dibuat oleh pemerintah dalam menertibkan dan menyelaraskan pengelolaan pendidikan di lingkungan kementerian pendidikan Indonesia ini.

Perlu peraturan yang lebih teknis ketika gerakan sekolah penggerak dengan konsep merdeka belajar ini digulirkan oleh pemerintah agar tidak membingungkan peran dinas pendidikan dalam mengelola tupoksinya. Semoga. ***