Oleh Cecep Darmawan

(Guru Besar UPI/KACI #PASTI BISA)

Persoalan pendidikan di negeri ini kian kompleks. Bak benang kusut yang sulit diurai. Apalagi yang mengurainya bukan ahli dalam bidang pendidikan. Problema pendidikan, bukan saja menyangkut sistem dan regulasi atau kebijakannya semata, namun juga implementasi atau praksis dari kebijakan itu sendiri. Selain itu juga kerap ditemui adanya inkonsistesi pera penentu kebijakan di dalamnya.  Meskipun kita telah memiliki UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nyatanya persoalan pendidikan belum akan tuntas dalam waktu dekat. Apalagi dihadapakan dengan kondisi pandemi seperti saat ini.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusung visi  "Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi" (nilai religius, nilai bahagia, nilai adil, nilai kolaboratif dan nilai inovatif). Sedangkan misi pembangunan dan sembilan program unggulan, yaitu: 

Misi pertama, membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;

Misi kedua, melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;  dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millenial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;

Misi ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang bekelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah; dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;

Misi keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

Misi kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, ASN juara, dan BUMD juara.

Adapun Program Unggulan Provinsi Jawa Barat 2018-2023 sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan akses pendidikan untuk semua;

Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan;

Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi;

Keempat, mengembangkan destinasi dan infrastuktur pariwisata;

Kelima, mewujudkan pesantren juara;

Keenam, meningkatkan infrastuktur konektivitas wilayah;

Ketujuh, gerakan membangun desa;

Kedelapan, memberikan subsidi gratis untuk golongan ekonomi lemah; serta

Kesembilan, meningkatkan inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.

Menilik ungkapan Juara lahir batin, pembangunan Jawa Barat berkeinginan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin, artinya sejahtera lahir dan batinnya.  Masyarakat Jabar yang beriman tapi juga cerdas, sejahtera, sehat, terampil dan berkeadaban mulia.  Lalu, ada kata inovasi yang menandaskn bahwa pembangunan Jawa Barat bukan yang rutinitas belaka, bukan yang business as usual tapi pembangunan yang banyak sentuhan nilai tambah dan kebaruan atau novelty dalam berbagai sektor. Lalu, kolaboratif artinya pembangunan di Jawa Barat bukan hanya dilakukan oleh pemerintah semata melainkan dilaksanakan antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk sinergi yang lebih baik.

Peraturan Daerah No. 5 tahun 2017 tentang  Penyelenggaraan Pendidikan,  khusunya pada pasal 3, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat harus mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter warga Jawa Barat untuk peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdasakan kehidupan bangsa. Lalu, pasal 4 menyatakan bahwa penyelenggaran pendidikan di Jawa Barat harus berpedoman pada falsafah silih asih, silih asah, silih asuh, silih wawangi, untuk menciptakan sumber daya manusia Jawa Barat yang cageur, bageur,bener,pinter, tur singer. Selanjutnyapasal 5, bahwa penyelenggaran pendidikan di Jawa Barat, salah satunya  ditujukan untuk membentuk generasi penerus yang mandiri, unggul,  dan berdaya saing berbasis karakrer dan kearifan lokal.

Rumusan di atas sudah relatif ideal sebagai sebuah kebijakan. Namun sayangnya, perda Pendidikan ini tidak ada satu kata pun mencantumkan Dewan Pendidikan. Padahal pada misinya Gubernur Jabar mengusung kolaboratif. Termasuk belum mengatur secara komprehensif terkait  PPDB zonasi. Selain itu, persoalan guru nonASN, pembiayaan pendidikan melalui “Sekolah Gratis”, pengangkatan tenaga kependidikan, seperti pengangkatan pejabat Kadisdik dan birokrat di dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah dan lain-lain. Oleh karenanya perlu adanya revisi Perda Pendidikan Jawa Barat.

Problema Utama Pendidikan di Jawa Barat

Menurut Dinas Pendidikan Jawa Barat (2016) masalah pendidikan di Jawa Barat diantaranya (1) masih terbatasnya daya tampung sekolah dan rendahnya kemampuan pembiayaan pendidikan  masyarakat khususnya ke jenjang pendidikan menengah, (2) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi hanya 19,06%, (3) rendahnya kemampuan masyarakat untuk pembiayaan pendidikan jenjang pendidikan tinggi,  dan (4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,34 pada tahun  2014.  Penulis malah mendapatkan data Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ialah 8,37 tahun. (Sumber: BPS Jabar, 2020). Berdasarkan data BPS, diperoleh gambaran Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Barat pada tahun 2013 yakni 7,58 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 8,14, Artinya, selama lima tahun terakhir diperoleh kenaikan RLS sebesar 0.56 poin. Jika dirata-ratakan, maka setiap tahunnya ada peningkatan RLS di Jawa Barat sebesar 0,112 poin. Jika asumsi ini dipakai unntuk periode gubernur Ridwan Kamil (RK), 2018-2023,  maka RLS 8,14  (2017) ditambah 0,112 maka pada tahun 2018 RLS berdasarkan prediksi menjadi 8,25. Jika pada 2018 prediksi RLS 8,25 tahun, maka  pada akhir jabatan RK pada tahun 2023, RLS Jawa Barat hanya sekitar 8,81 tahun, Angka ini diperoleh dari 8,25 ditambah 0,56.  Angka kuantitatif di atas tentu saja hasil kalkulasi prediksi,  Jika tidak ada intervensi kebijakan yang strategis dan terobosan maka RLS Jawa Barat  pada 2023 hanya 8,81 tahun. (Cecep Darmawan, Pikiran Rakyat, 7 September 2018). 

Persoalan RLS merupakan persolan yang sangat serius di Jawa Barat. Meski banyak perguruan tinggi di Jawa Barat, tapi faktanya RLS Jawa Barat belum lulus SMP. Angka yang cukup memprihatinkan. Begitu pun APK ke PT yang hanya 19 persenan. Lalu, 81 persen lulusan siswa SMA/SMK di Jawa Barat tidak melanjutkan ke PT. Angka yang antagonistis dengan maraknya PT di Jawa Barat. Mungkin itu sebagian masalah-masalah fundamental pendidikan di Jawa Barat yang harus segara dibenahi.

Persoalan lainnya menyangkut pemenuhan  delapan standar pendidikan (Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan dan Standar Penilaian Pendidikan). Jabar harus memiliki sekolah-sekolah terstandar dengan baik, sehingga kualitas pendidikan di sekolah manapun di Jawa Barat nyaris sama. Jadi delapan standar pendidikan harus dipenuhi di Jawa Barat dengan adil dan merata secara masif

Menyangkut pemenuhan standar pembiayaan pendidikan dirasakan masih minimalis. Bantuan dana Biaya Opeasional Sekolah (BOS) ternyata di lapangan khususnya untuk SMA/SMK  masih jauh dari kebutuhan. Riset yang dilakukan penulis, biaya BOS pusat hanya mengcover sekitar 20-25 persen saja dari kebutuhan pembiayaan sekolah selama setahun. Jadi tugas pemerintah provinsi yang harus membantu sekolah. Jangan sampai sekolah dituntut kualitasnya tetapi tidak dipenuhi kebutuhan anggaran yang memadai sesuai standar biaya pendidikan. Begitu pula guru-guru SMA/SMK di Jawa Barat sudah selayaknya mendapatkan tunjangan daerah yang memadai seperti layaknya di DKI Jakarta.

Terkait guru honorer di Jawa Barat harus segera dituntaskan. Beri solusi yang maslahat bagi semua. Termasuk pengangkatan kepala sekolah dan pengawas dengan segera. Jangan sampai banyak sekolah yang dirangkap kepala sekolahnya. Kalau dibiarkan ini akan menjadi presenden yang tidak baik dan mempengaruhi kualitas pendidikan di Jawa Barat.

Oleh karenanya tugas Kadisdik Jawa Barat beserta jajarannya bukanlah tugas yang ringan. Perlu kolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Organisasi pendidikan, Dewan Pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait, termasuk para tokoh pendidikan di Jawa Barat dan media masa. Tanpa itu visi misi gubernur bidang pendidikan tidak akan tecapai dengan maksimal. Pemprov melalui Dinas Pendidikan harus mampu mengatasi persoalan di atas dengan yang terobosan kebijakan yang lebih baik.

Terakhir, agar pendidikan di Jabar memilik arah dan program pembangunan pendidikan di Jawa Barat jangka panjang, maka perlu grand design, peta jalan (road map), atau master plan pendidikan Jawa Barat, agar Jabar Juara bidang Pendidikan. Kadisdik baru harus dapat mewujudkannya. Semoga Allah SWT senantiasa meridoi segala kebijakan pendidikan yang prorakyat Jawa Barat menuju Jabar Juara lahir Batin bidang Pendidikan. Aamiin Yaa Rabb.