Oleh Toto Suharya

(Penulis Sekretaris I DPP AKSI)

“Pada akhirnya saya tahu arahnya ke mana? Arah dari orang-orang yang mau aktif dalam organisasi itu adalah mengamankan jabatan”. Begitulah sebuah sangkaan buruk dari seorang birokrat yang tidak mengerti tentang hakikat berorganisasi. Sangkaan buruk ini dialamatkan kepada orang-orang yang ingin bergerak membantu meningkatkan kualitas pendidikan melalui organisasi AKSI.

Bila melihat akta notaris, AKSI sudah berdiri sejak tahun 2003. Memiliki AD/ART dengan tujuan meningkatkan profesionalisme para kepala sekolah. Keberadaan AKSI bukan sebagai mesin politik untuk tawar menawar jabatan seperti yang disangkakan seorang birokrat yang belum berpengalaman. Jikalau ada orang-orang organisasi yang memanfaatkan kedudukannya sebagai alat untuk meraih jabatan, hal itu bukan tujuan organisasi, tetapi tujuan pribadi masing-masing.

Selain itu, kedudukan seseorang dalam sebuah organisasi tidak serta merta menjamin orang tersebut menjadi pejabat. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat ketika mengisi seminar di KCD Wilayah VI, jabatan terbagi menjadi dua, yaitu jabatan yang diberikan oleh Tuhan, dan jabatan yang diusahakan. Jabatan-jabatan yang diangkat oleh pemimpin, hakikatnya adalah jabatan yang diberikan oleh Tuhan, sebagai betuk kepercayaan dari pimpinan karena berbagai faktor termasuk karena kompetensi. Jabatan yang diangkat oleh pemimpin pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan dan hakikatnya dari Tuhan.

Masalah orang yang diberi kepercayaan adalah sebagai aktivitas organisasi, keponakan, incu, baraya, atau kawan dekat hal itu lain soal. Pada hakikatnya seseorang yang menduduki jabatan adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan, yang diwujudkan melalui Surat Keputusan Pimpinan. Prasangka-prasangka buruk yang dikemukakan pejabat kepada pejabat lain, adalah sesuatu yang tidak elok dikemukakan dalam sebuah lembaga yang menuntut kinerja professional bukan menyebar purba sangka.

Selanjutnya Wakil Gubernur Jabar menjelaskan jabatan-jabatan seperti Bupati/Wakil Bupati, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Presiden/Wakil Presiden adalah jabatan yang diusahakan sebelum Tuhan menghendakinya. Ketika menduduki jabatan tersebut mereka memiliki kewenangan menentukan apa saja yang ada dalam alam pikirannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Abad 21 manusia tidak bisa dituntut menguasai satu profesi. Mas Manteri mengemukakan ide merdeka belajar dengan memberi tiga semester kepada mahasiswa untuk keluar dari sarangnya, mencari organisasi keilmuan lain sebagai cara untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Kondisi ini sudah menjadi tuntutan zaman bahwa orang-orang kreatif lahir dari mereka yang memiliki banyak pengalaman lintas jenjang, lembaga, dan organisasi. Mendalami 140 SKS dari satu keilmuan dianggap sudah tidak relevan karena mereka akan lahir menjadi pekerja seperti kerbau dicocok hidung.

Keberadaan AKSI sebagai organisasi profesi kepala sekolah, dapat menjadi tempat menjalin jejaring, bertukar ide, dan saling membesarkan, lintas jenjang, lintas daerah, provinsi, dan internasional. Mereka yang hanya cukup menggeluti kariernya dalam lingkup lembaga monoton, organisasi monoton, adalah manusia kurung batok, musuh pendidikan. Organisasi profesi tidak boleh disusupi oleh orang-orang yang hanya menggunakan organisasi untuk kepentingan pribadi. Berorganisasi adalah naluriah manusia, sebagaimana sebab manusia dilahirkan akibat manusia satu dan lain berorgranisasi yaitu keluarga. 

Berorganisasi bagian dari peribadatan kita kepada Tuhan, sebagaimana perintahnya untuk menjaga silaturahmi, dan saling bermanfaat satu sama lain. Jika manusia menaatinya, maka tanggung jawab Allah untuk menjaga mereka yang optimis membangun silaturahmi tanpa intrik-intrik kepentingan pribadi. Organisasi boleh berbeda, tetapi visinya harus sama! Jalan menuju sukses boleh beda, tetapi sukses yang dicapainya harus sama yaitu kesejahteraan dan kecerdasan umat manusia. Wallahu alam.