OLEH ENDANG KOMARA

(Guru Besar Sosiologi Pendidikan, Ketua KORPRI LLDIKTI Wilayah IV)

HUT Ke-51 KORPS Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Tahun 2022, tepatnya 29 November 2022 sebagai upaya menjaga, mempertahankan dan memelihara serta mengembangkan jiwa korsa dan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. KORPRI dituntut menjaga netralitas dan profesionalisme serta berkomitmen tegak lurus terhadap kepentingan bangsa dan negara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat, “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluuruh tunpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian badi dan keadilan sosial …’’.

Pokok-Pokok dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai ASN (berjumlah 3.992.766 orang), terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PNS sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang ASN.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1, 2) menjelaskan bahwa, jabatan ASN terdiri atas: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana. Pejabat dalam jabatan administrator menurut Undang-Undang ini, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Adapun pejabat dalam  jabatan pengawas bertanggung jawab  mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, sementara pejabat dalam jabatan pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, bunyi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sedangkan Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Untuk jabatan fungsional keahlian terdiri atas: Ahli Utama, Ahli Madya, Ahli Muda, dan Ahli Pertama. Sementara jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: Penyelia, Mahir, Terampil, dan Pemula. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah melalui: Kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpnan manajemen; pengembangan Kerjasama dengan instansi lain; dan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN, dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.

Untuk setiap jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan, bunyi Pasal 19 Ayat (3) UU ini sembari menambahkan, ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut UU ini, jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN. Adapun jabatan ASN tertentu dapat diisi dari; Prajurit TNI, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menegaskan, PNS berhak memperoleh: Gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN antara lain: setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksankan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab; menunjukkan integritas dan ketedanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan bersedia di tempatkan di seluruh wilayah NKRI.

HUT KORPRI Ke-51 Tahun 2022, KORPRI selalu melayani, berkontribusi dan berinovasi untuk negeri. Semoga anggota KORPRI senantiasa meningkatkan kinerja terutama di bidang pelayanan publik, meningkatkan semangat profesionalitas seluruh PNS, memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai perekat pemersatu bangsa, dan memantapkan independensi seluruh anggota, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan dalam bentuk kegiatan olahraga, bakti sosial, penghijauan, pembinaan mental/rohani, pertemuan ilmiah, kegiatan lomba dan lain sebagainya.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap                         : Prof. Dr. Endang Komara, M.Si

Tempat tanggal lahir               : Purwakarta, 19 Juli 1964

Pendidikan terakhir                : S3 Universitas Padjadjaran

Pekerjaan                                : Dosen Kopertis Wilayah IV Dpk pada Magister Pend. IPS STKIP Pasundan

Pangkat/golongan                   : Pembina Utama /IVe