Oleh Apar Rustam Ependi, M.Pd

(Ketua Serikat Guru Indonesia  (SEGI) Kabupaten Garut)

Lambatnya agenda pengangkatan dan penempatan guru yang telah memenuhi persyaratan menjadi kepala sekolah definitif di SMA, SMK, dan SLB Negeri berdampak pada meningkatnya jumlah kekosongan kepala sekolah definitif di sekolah negeri yang dikelola oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Namun, walaupun terkesan sangat lamban, dengan segala persoalannya, pemenuhan kekurangan Kepala Sekolah Negeri di lingkungan Pemprov Jabar sedang berlangsung. Mulai dari rekrutmen, talent mapping sampai pada pengangkatan dan penempatan guru yang didefinitifkan sebagai Kepala Sekolah Negeri ini sedang terjadi.

Sejak dilantiknya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang baru, sudah melaksanakan “talent mapping” sebanyak dua kali termasuk yang diselenggarakan pada hari ini, dengan duka kali penempatan dan pengangkatan. Memperhatikan langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Disdik Provinsi Jawa Barat jelas begitu besar perhatiannya dalam menuntaskan masalah darurat Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Berbeda dengan upaya penuntasan permasalahan darurat kepala sekolah yang terus kejar tayang, untuk penuntasan permasalahan darurat pengawas sekolah nampaknya belum terlihat geliat langkah-langkah yang diambil oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mengangkat dan menempatkan guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengawas sekolah. Sampai hari ini belum tampak upaya riil dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menuntaskan permasalahan ini baik pengangkatan atau penempatan. Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan akan pengawas sekolah sudah berada pada level kritis.

Sebagai contoh di kabupaten Garut dengan jumlah SMK sebanyak 180-an hanya diimbangi dengan 5 orang pengawas, sementara itu, di daerah yang sama dengan jumlah SLB sebanyak 34 hanya dibina oleh 2 orang Pengawas Sekolah. Ini tentuya tidak proporsional, mengingat menurut peraturan perundangan bahwa kewajiban seorang pengawas membina 7 satuan pendidikan, atau setara dengan membina 40 orang guru. Untuk 180-an satuan pendidikan idealnya harus dibina oleh 25 orang pengawas. Tak sampai di situ, kondisi kritis pengawas sekolah juga diperparah dengan adanya beberapa orang pengawas yang diberi tugas tambahan dengan ditempatkan sebagai PLT kepala sekolah pada sekolah sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah definitif.

Di Kabupaten Bandung, hanya dibina oleh 10 orang pengawas Pembina. Itu pun dalam hitungan bulan di antaranya akan memasuki masa pensiun juga. Sementara itu, di Kabupaten Indramayu dengan jumlah SMK sebanyak 141 hanya dibina oleh 4 orang pengawas sekolah.

Abainya perhatian pihak Disdik Jabar terhadap keberadaan pengawas dirasakan oleh salah seorang cawas dari daerah lain yang  mengaku telah mengikuti tiga kali diklat cawas dan dari tiga kali kegiatan tersebut telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat diklat. Namun sampai hari ini juga sama seperti cawas lainnya belum ada kejelasan bagaimana nasib cawas ke depan.

Diabaikannya kondisi pengawas seperti ini pada akhirnya akan mempengaruhi out put kinerja pengawas yang ada, dengan berfungsi sebagai pengendali mutu pendidikan. Wajar saja jika hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG), Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS), bimbingan dan pelatihan (Bimlat), Penelitian Tindakan Sekolah belum menunjukkan tingkat akurasi, validitas dan realibilitas yang dapat menjadi bahan pertimbangan, mengingat dengan kondisi seperti itu, pengawas yang ada menjadi sangat kewalahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Tidak diragukan lagi bahwa pengawas sekolah memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 54 ayat (8) dinyatakan bahwa tugas pengawas sekolah adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial. Kemudian di Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dinyatakan pula bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan.

Sebenarnya, berbarengan dengan rekrutmen calon kepala sekolah, telah dipersiapkan pula sejumlah 127 Calon Pengawas yang telah menjalani berbagai prosedur dan langkah yang ditempuh oleh para cawas tersebut. Bahkan pada sambutan pengumuman kelulusan diklat cawas, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa para cawas akan segera diangkat dan ditempatkan pada akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020. Namun sampai bulan Maret ini, nampaknya belum ada tanda tanda pihak terkait untuk memperhatikan kondisi pengawas sekolah saat ini.

Entah apa alasan sebenarnya yang menjadi bahan pertimbangan oleh pihak terkait, sehingga permasalahan darurat cawas seakan “tidak seksi” untuk dituntaskan. Ketika perwakilan cawas menghadap ke Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk mempertanyakan permasalahan ini, malah para cawas tersebut juga digiring ke opini penempatan dan pengangkatan cakep.

Perlu diperhitungkan pula bahwa dikala Disdik Jabar melaksanakan kegiatan rekrutmen calon pengawas, sangat dibutuhkan sekali sejumlah pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jabar untuk menjadi pengawas Pembina pada kegiatan ini, tentu dengan mengandalkan pengawas yang ada saat ini tidak akan terpenuhi, sehingga dengan sangat terpaksa harus meminta bantuan pengawas sekolah dari dinas pendidikan kabupaten/kota. Sungguh sangat kritis jumlah pengawas sekolah yang dikelola di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Namun demikian diduga pihak-pihak terkait seolah abai terhadap fakta ini.

Mengingat kondisi pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat saat ini dalam keadaan kritis, dengan kata lain Darurat Pengawas Sekolah, Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat agar segera mengajukan usulan pengangkatan dan penempatan seluruh calon pengawas sekolah SMA, SMK & SLB Se-Jawa Barat. ***