Oleh Juli Wahyu Pari Dunda

(Ketua MPKS SMA Jabar)

Pidato yang disampaikan Menteri Pendidikan pada Hari Guru Nasional tahun 2019 mengajak seluruh stakeholder pendidikan melakukan restorasi untuk memulihkan pendidikan dalam pelayanan dan kebijakan pendidikan. Sehingga, tercapai pendidikan yang berkualitas, mandiri, dan merdeka.

Berbagai hal yang bisa dilakukan dengan mengembangkan inovasi, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi seutuhnya menuju Indonesia maju.

Ketika menteri berbicara sepert itu, maka berlaku untuk semua jenjang dari PAUD s.d. PT. Setiap jenjang harus memiliki kendali mutu masing-masing. Tentunya diharapkan dengan tetap berpedoman pada tujuan pendidikan nasional yang telah diundangkan dalam UU Sisdiknas, UU Guru, dan Dosen, serta berbagai PP terkait masalah pendidikan dan kependidikan.

Dalam hal ini, banyak unsur yang harus dirancang ulang, dalam arti dibenahi kembali agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia lebih berkualitas serta tampak nyata hasilnya.

Mulailah dari hal internal dalam diri. Ketika kita melangkah keluar rumah untuk menjalankan tugas, awali dengan niat yang ikhlas, yakinkan bahwa kerja kita semata-mata adalah bagian dari ibadah.  Teruslah memotivasi diri untuk berfikir positif, bahwa yang akan kita kerjakan ini akan berdampak besar, yang membawa kesejahteraan dan kemajuan pendidikan.

Kita memulai dengan tupoksi yang sudah melekat dalam profesi kita. Melaksanakan rencana dan mewujudkan rencana secara baik dan benar.

Pendidikan itu sederhana, dan dalam pelaksanaannya memerlukan komitmen yang konsisten serta keikhlasan. Karena pendidikan itu pada dasarnya merekatkan komunikasi dan silaturahim, membangun karakter melalui keteladanan, mengajarkan keilmuan, kemauan, ketekunan, keseriusan, dan keyakinan untuk menghasilkan kesuksesan bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Sejalan dengan itu maka perubahaan yang terjadi haruslah dimulai dari diri sendiri. Regulasi yang disampaikan Menteri Pendidikan sejujurnya merupakan hasil telaahan dan kajian dari para pakar serta fakta empiris di lapangan.

Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru sudah waktunya keluar dari zona nyaman. Saatnya untuk melakukan inovasi, kreativitas dan kolaborasi mendesain pola pelayanan pada peserta didik yang selama ini terjebak oleh aturan dan regulasi yang lebih bersifat instruktif tanpa memperhatikan kondisi di lapangan. Sehingga kurang memberi ruang dan menghambat kreativitas bagi kepala sekolah, guru, dan pengawas untuk mengembangkan potensinya.

Sambutan Menteri Milenial tersebut memposisikan, Pemerintah, Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru sebagai pelayan profesional yang mampu melayani peserta didik untuk mengembangkan potensi diri.

Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjalankan misi melayani secara optimal?

Menjadi menteri milenial, pengawas milenial, kepala sekolah milenial, guru milenial, adalah stakeholder pendidikan yang dirindukan oleh generasi milenial saat ini. ***