“Membesarkan” Sekolah yang “Kecil” dan Jangan “Mengecilkan”-nya (Refleksi Kepala Sekolah sebagai Leader dan Manager)

Oleh Mansur Syah, S.S., M.Pd.

(Guru PAI SMAN 1 Klapanunggal)

Sekolah sejatinya merupakan organisasi yang terdiri dari orang-orang di dalamnya, dan memiliki tujuan tertentu. Sebagai sebuah organisasi maka di dalamya memiliki aturan main yang harus dijalankan, artinya sekolah membutuhkan sentuhan manajemen yang profesional dan proporsional guna mencapai tujuan sekolah, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Terlepas dari pengertian umum, apakan sekolah merupakan lembaga fungsional atau merupakan proses pengorganisasian, namun yang jelas kedua fungsi ini sama-sama menunjukkan pada identitas sekolah, ya sebagai “lembaga” juga sebagai dari “proses pengorganisasian”.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sengaja dibentuk untuk menciptakan kondisi pendidikan bagi peserta didik yang ideal di masa depan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Sesuai pengertian pendidikan yang dicantumkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Sekolah negeri merupakan sekolah yang dibangun atas inisiatif pemerintah. Pembiayaannya menggunakan APBN dan APBD. Menurut Kompasiana, sekolah negeri adalah sekolah yang dioperasikan/disediakan oleh negara (pemerintah) dengan segala fasilitas gratis, mulai dari kelas hingga guru digaji oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia. Sedangkan sekolah swasta adalah sekolah yang dioperasikan oleh pihak swasta.

Dalam pengembangannya, sekolah negeri sebetulnya banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan sekolah swasta. Kelebihan sekolah negeri ini diindikasikan dengan jaminan pembiayaan operasional dari pemerintah serta bantuan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Kedua modal utama ini seharusnya menjadi modal kuat sekolah negeri untuk mengembangkan dan memajukan lembaga menjadi lebih kompetitif dengan lembaga sejenis guna mencapai kualitas pendidikan yang lebih maju kedepannya. Jika manajemen sekolah negeri menginginkan quota siswa dengan rombel (rombongan belajar) yang cukup banyak maka sejalan dengan itu harus mampu juga menjaga kualitas pembelajaran yang ditawarkannya. Artinya kuantitas tidak boleh menyalahi kualitas. Sekolah harus memberikan pelayanan “standar proses” yang lebih kompetitif guna menunjang pembelajaran yang maju, kompeten dengan zamannya, merdeka belajar, dan berkeadilan.

Mengutip pengertian pendidikan pada UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di atas, maka sudah seharusnya sekolah harus berbenah diri, dalam hal ini manajemen sekolah, untuk kembali pada ‘rel’ yang semestinya, bahwa sekolah berkewajiban mengembangkan standar proses pembelajaran siswanya dalam tiga ranah yang tak terpisahkan, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tiga aspek ini harus benar-benar dijalankan dengan sepenuh hati guna menciptakan siswa yang berkualitas. Siswa yang berkualitas dapat ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut: memiliki karakter kuat, memiliki sikap spiritual yang tinggi, cerdas dalam berpikir dan bertindak, serta memiliki jasmani yang sehat.   

Terkadang kita selalu terjebak pada pemikiran yang dangkal, salah satunya pada pernyataan berikut (jika melihat kasus di jenjang SMA): “Jumlah rombel kelas MIPA yang banyak yang melebihi jumlah rombel IPS, merupakan sekolah yang hebat dan berhasil dalam memberikan standar proses pembelajaran eksakta pada siswa”. Namun pada kenyataannya, banyak sekolah yang belum memberikan pelayanan yang baik dalam mencapai kualitas proses tersebut, hal ini diindikasikan dengan kurangnya fasilitas dan sarana serta prasarana berupa laboratorium MIPA dalam memberikan pelayanan kejuruan yang notabene sangat diperlukan oleh jurusan MIPA. Perlu kita ketahui, bahwa Jurusan MIPA memerlukan laboratorium yang bukan hanya laboratorium Biologi, namun juga laboratorium Fisika, juga laboratorium Kimia. Maka sekolah harus berani mengambil resiko, ketika sekolah berani membuka kelas MIPA yang melebihi kelas jurusan lain, maka sekolah juga harus berani menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukungnya, juga pembiayaan yang relevan dengan RAKS yang proporsional untuk menunjang itu, juga dibuktikan dengan point-point pengembangan eksakta yang diprogramkan dalam program kurikulum sekolah yang relevan pula.

Juga sebaliknya, jika sekolah berani membuka rombel IPS yang lebih banyak dari jurusan lain, MIPA misalnya, maka sekolah harus siap menciptakan proses pembelajaran yang menunjang pada jurusan IPS. Sekolah harus berani membuat terobosan pengembangan pembelajaran IPS, dengan menyediakan sarana dan prasarana seperti laboratorium IPS serta kurikulum yang menunjang kejuruan IPS. Hitung-hitungan RAKS juga proporsinya harus lebih banyak terserap pada jurusan IPS ini ketimbang jurusan lain. Jangan sampai sekolah banyak membuka rombel IPS ternyata RAKS malah banyak terserap pada jurusan MIPA atau jurusan Bahasa. Maka hal ini sudah tidak proporsional lagi bahkan dapat disebut kebablasan.   

Korelasi yang masuk akal dalam mengukur tingkat keberhasilan sekolah adalah persentase kelulusan siswa, baik dari jurusan MIPA, IPS, maupun Bahasa, yang banyak diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baik dari jalur SNMPTN, SBMPTN, maupun jalur Mandiri. Semakin banyak siswa yang diterima di PTN maka itulah sekolah yang telah mampu menempatkan lembaganya lebih maju “dua langkah” dari lembaga sekolah lain. Perolehan nilai siswa dalam buku raport juga melalui penilaian  yang kompetitif, jujur, dan terbuka, bukan hasil dari rekayasa penilaian atau bahkan hasil “jual-beli” nilai. Siswa benar-benar merasakan “aura” kompetisi yang elegan diantara mereka dalam memperoleh nilai, bukan hasil dari kecurangan atau “main mata” dengan guru mata pelajaran. Maka tidak lah menjadi kebanggaan dalam keberhasilan proses pembelajaran, jika hanya ada segelintir siswa saja di suatu sekolah negeri yang diterima di PTN, sedangkan mayoritas siswa lainnya gagal menembus PTN, padahal sekolah tersebut sudah berdiri hampir satu dekade lamanya.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah, manakala sekolah membuat visi dan misi yang ingin mengembangkan siswa yang  berkarakter relijius dan berakhlak mulia, namun dalam realisasinya, pembiayaan sekolah tidak men-support pengembangan karakter ini. RAKS tidak banyak menyerap pengembangan karakter relijius, hal ini diindikasikan dengan minimnya sarana dan prasarana ibadah di sekolah; minimnya literatur keagamaan, kurang dukungan yang penuh pada kegiatan pengembangan keagamaan, kurikulum yang belum berpihak pada pengembangan karakter, kurangnya kerja sama yang apik antara lembaga sekolah dengan lembaga-lembaga keagamaan disekitar sekolah, intinya laboratorium spiritual sekolah belum sepenuhnya terpenuhi. Jika ini yang terjadi, maka tidak menutup kemungkinan visi dan misi yang ingin menciptakan siswa berkarakter, relijius, dan berakhlak mulia hanya menjadi jargon belaka.

Maka sudah seharusnya manajemen sekolah harus berpikir jernih dalam melihat kondisi ini. Tanggung jawab paling berat tentunya ada dipundak pimpinan, yaitu Kepala Sekolah (KS). Kepala sekolah yang diberi mandat oleh pemerintah (dinas pendidikan) untuk menjadi leader dan manajer sekolah sudah seharusnya mampu membawa suasana berkembang dan maju pada sekolah yang dipimpinnya. Pilihan ini tidak bisa dihindarkan, karena kepala sekolah merupakan ujung tombak dalam penguatan pendidikan dalam skala lokal guna meraih indeks pembangunan pendidikan yang maju dalam skala yang lebih luas lagi, yaitu nasional. Kepala sekolah harus menjadi nakhoda atau driver handal yang mampu membawa penumpang lain mencapai tujuannya secara kolentif.

Posisi kepala sekolah dalam organisasi sekolah sangatlah strategis dan menjadikan kepala sekolah sebagai warga sekolah yang utama. Wewenangnya mengalahkan wewenang warga sekolah yang lain. Menurut Pupuh Fathurrohman, kepala sekolah memiliki wewenang yang luas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Melalui inisiatif dan komunikasi yang lancar dengan guru dan tata usaha, kepala sekolah dapat mengembangkan kegiatan untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar ataupun kegiatan lainnya yang memungkinkan peserta didik akan lebih banyak menarik manfaat bagi perkembangan intelektual maupun emosionalnya. (Pupuh Fathurrohman, dkk, 2017, hlm. 159).

Namun pada hakikatnya, kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Sebagaimana yang diatur dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018 tentang Penugas Guru Sebagai Kepala Sekolah. Dalam Bab 1 Ketentuan Umum, pasal 1 disebutkan: “Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah luar biasa (SMPLB), sekolah menegha atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekola menengah atas luar biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.

Dari pengertian kepala sekolah di atas sesuai dengan Permendikbud No. 6 tersebut, maka ada dua sisi yang melekat pada diri kepala sekolah, pertama adalah sebagai pemimpin (leader), dan yang kedua sebagai pengelola (manajer). Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus memiliki akhlak yang mulia yang tercermin pada sikap adil pada bawahannya; tidak berat sebelah dalam menyelesaikan masalah, berdiri di atas “dua kaki”, tidak berat sebelah, bersikap “terbuka” pada semua lapisan bawahan, profesional dalam menyelesaikan masalah organisasi, mampu menjaga ritme organisasi supaya lebih berwarna dan menarik, jujur dalam berkata dan bertindak, mau menerima kritik dan aspirasi dari bawahan. Jika nilai-nilai ini ada pada diri kepala sekolah sudah dipastikan bawahan akan mencontoh dan menjadikannya suri teladan bagi guru-guru, TU, dan warga sekolah yang lainnya.

Kepala sekolah sebagai manajer berarti memiliki kemampuan menyusun program, kemampuan menyusun organisasi/personalia, kemampuan menggerakkan staf guru dan karyawan, kemampuan mengoptimalkan sumber daya sekolah. Kecapakan manajerial kepala sekolah sebanding lurus dengan gaya kepemimpinan yang relijius, demokratis, jujur, amanah, dan berkeadilan. Maka cermin kepribadian kepala sekolah akan menjadi ukuran dan patokan warga sekolah yang lain; yaitu guru, TU, karyawan sekolah, dan peserta didik.

Kepala sekolah dalam struktur organisasi sekolah adalah adalah top manajer sekolah. Sedangkan struktur pembantunya yang ada dibawahnya yang menaungi empat departemen (bidang) yaitu; kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan humas, adalah sebagai manajer lini (staf). Maka tersebutlah manajer lini (staf) pada sekolah –sekolah dengan sebutan wakil kepala sekolah, yang terdengar lebih ‘wah’ dan lebih ‘gaya” dibandingkan dengan sebutan staf itu sendiri. Sebagai top manajer, kepala sekolah bertanggung jawab secara operasional dan moral atas apa yang dilakukan oleh manajer lini (staf)/wakil kepala sekolah dalam merencanakan tujuan sekolah. Tingkat keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan organisasi tergantung kecakapan empat staf ini, sejauh top manajer mampu mengomunikasikan perencanaan organisasi sekolah dengan bahasa komunikasi yang elegan, bukan saling menjatuhkan antara staf satu dengan staf lainnya. Jika hal ini terjadi maka yang terjadi adalah kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi sekolah di masa yang akan datang. Apalagi jika sampai terjadi bilamana top manajer tidak bijak dalam menyelesaikan konflik antar manajer lini, atau bahkan terjerumus pada konflik interest diantara manajer lini sudah barang tentu, tujuan memajukan dan membesarkan sekolah akan terganggu dan terhambat, karena kurang kekompakan dan keharmonisan antar manajer lini (staf), maka hal ini amat berbahaya.

Hal yang terasa tabu dan risih untuk dibahas pada organisasi sekolah biasanya menyangkut pembiayaan. Sudah bukan zamannya lagi pimpinan atau manajer sekolah menutupi rencana pembiayaan sekolah. Semua warga sekolah selayaknya diikut sertakan dalam pembicaraan perencanaan pembiayaan sekolah guna mengetahui pemetaan kekuatan dan kelemahan pembiayaan sekolah dalam satu tahun program sekolah kedepan. Akses informasi pembiayaan harus valid dilaporkan baik kepada internal lembaga maupun kepada eksternal lembaga. Sesuai dengan UU No 14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bab 1 ketentuan Umum pasal 1 poin 4 menyebutkan badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri.

Menurut Sondang P. Siagian, dalam menggerakkan  roda organisasi sebagai keseluruhan, persepsi yang tepat digunakan ialah bahwa agar organisasi mampu bekerja dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktifitas yang semakin tinggi, tidak ada satu pun satuan kerja dalam organisasi yang tidak penting. Berarti penciptaan berbagai satuan kerja dalam organisasi merupakan suatu wahana pembaktian tugas sehingga di samping mampu bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh, juga mampu memelihara hubungan kerja fungsional yang serasi berkat keterkaitan dan saling ketergantungan yang saling mendukung. Dengan perkataan lain hubungan yang didasarkan pada prinsip simbiosis mutualis. (Sondang P. Siagian, 2015, hlm. 33).

Mengutip ayat Aluran, Allah berfirman: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”. (Q.S. Ali Imran (3): 190-191).

Allah menciptakan manusia dengan beragam karakter dan kemampuan, semuanya ada manfaatnya dan tidak akan sia-sia. Oleh karena itu jangan lah seseorang menganggap rendah atau remeh pada orang lain. Jadikanlah karakter yang berbeda dalam organisasi sekolah itu sebagai sumber kekuatan sekolah bukan sebagai faktor kelemahan dalam memajukan sekolah. Serendah apa pun level pekerjaan yang dikerjakan karyawan sekolah, seperti office boy mungkin, atau mungkin tukang kebun sekalipun, tapi itu lah sumber kekuatan sekolah dalam meraih tujuan sekolah.

Hal yang patut dihindari dalam pengorganisasian lembaga sosial seperti sekolah adalah mengedepankan tujuan pribadinya dibanding dengan tujuan organisasi. Menurut Sondang P. Siagian, “Seseorang memasuki pula berbagai organisasi disamping organisasi politik dan organisasi tenaga kerja dalam usaha memuaskan berbagai kebutuhan sosialnya. Bentuk utama dari kebutuhan sosial tersebut adalah kebutuhan afiliasi. Keanggotaan seseorang dalam berbagai organisasi sosial, seperti arisan, olah raga, klub, dan sejenisnya, bukan sarana untuk memperoleh penghasilan, akan tetapi didorong oleh keinginan untuk memuaskan kebutuhan afiliasi secara optimal. (Sondang P. Siagian, 2015, hlm. 30).

Jelaslah bahwa pada mulanya motif seseoeang memasuki berbagai organisasi adala pencapaian tujuan dan pemenuhan kepentingan pribadinya. Hal demikian adalah wajar dan merupakan gejala yang universal. Akan tetapi dalam meniti karirnya, seseorang harus mau dan rela melakukan berbagai penyesuaian  yang diperlukan akan seseorang diterima sebagai anggota organisasi yang dihormati. Dengan demikian yang bersangkutan akan menjadi anggota organisasi yang kehadirannya diterima dengan ikhlas oleh orang-orang lain dengan siapa dia akan mengadakan interaksi, baik dalam rangka pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepadanya, yang berarti hubungan fungsional yang formal, maupun dalam berbagai hubungan yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pekerjaan, yang berarti hubungan yang sifatnya informal. Artinya yang kemudian harus terjadi ialah kesedian semua anggota organisasi sebagai individu untuk membawahkan tujuan dan kepentingan pribadinya kepada tujuan dan kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bersama dan kepentingan organisasi sebagai keseluruhan, bahkan juga kepentingan masyarakat luas.  (Sondang P. Siagian, 2015, hlm. 30).

Oleh karenanya, di manapun kepala sekolah ditugaskan oleh pemerintah (dinas pendidikan), dan disekolah apa pun kondisinya ditugaskan maka harus memiliki integritas yang tinggi untuk memajukan organisasi sekolah, walau pun terbatas waktunya hanya dua atau tiga tahun penugasan pada sekolah tertentu, kepala sekolah bertanggung jawab secara fungsional dan moral, untuk memajukan sekolah tanpa terbelenggu oleh konflik kepentingan.

Organisasi sekolah adalah organisasi profesional, di mana masing-masing individu minimal memiliki ego kompetensi sebagai sarjana, minimal sudah menyelesaikan sarjana penuh (S1), tinggal bagaimana kepala sekolah mampu memimpin dengan kemampuan terbaiknya, membawa suasana batin dan psikologis bawahannya sebagai mitra strategis yang harus dirangkul, dihargai, bukan malah “menggurui” atau menjadikannya enemy (musuh) yang harus disingkirkan atau dijauhi. Ibarat team sepak bola, semua warga sekolah memiliki tujuan yang sama yaitu “menggolkan” tujuan bersama; memajukan sekolahnya, membesarkan sekolahnya, sehingga kebermanfaatan lembaga sekolah akan terasa lebih besar dan nyata bagi internal organisasi maupun untuk masyarakat luas. Inilah yang dinamakan sekolah yang “berkah”, kebaikannya terus bertambah dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, bahkan menjadi contoh yang baik bagi sekolah-sekolah lain sebagai rujukan sekolah teladan. Amin ya robbal alamiin.

Komunikasi yang baik dan elegan dalam merencanakan program sekolah butuh dukungan semua pihak, tidak bisa pimpinan hanya berkomunikasi pada sekelompok guru semata, namun yang dibutuhkan adalah komunikasi yang varalel, terbuka, dan berbesar hati untuk mendengarkan sumbang saran, ide, dan pemikiran yang baik dari semua elemen warga sekolah, tanpa terkecuali. Kepemimpinan kepala sekolah harus mengesampingkan ego “like” dan “dislike” terhadap bawahannya, guna menjaga keharmonisan antar warga sekolah. Sudah bukan tempatnya lagi ada ungkapan; “Sekolah kecil susah untuk mencari sumber pembiayaan...!”, “Bisa apa kita dengan sekolah kecil ini....?”, atau “Jangan banyak berharap pada sekolah kecil ini”. Maka ungkapan-ungkapan seperti itu harus dihilangkan. Sudah saatnya kita menatap optimis ke masa depan, sambil burujar: “Mari kita sama-sama “besarkan” sekolah kita, supaya lebih berkembang dan maju di masa yang akan datang. Wallahu ‘alam bis shawab. (15 Syawal 1442 H/27 Mei 2021)