MENGENAL PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DAN IMPLEMENTASINYA

Oleh Drs. Dedy Kustawan, M.Pd.

·       Ketua Umum Lintang Samudra Edukasi Yayasan MDP Indonesia

·       Bidang Regulasi Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI)

·       Ketua I APPKhI Jawa Barat.

·       Ketua Bidang Regulasi Pengurus IKA PKh UPI

·       Komunitas Cinta Indonesia/KACI#PASTI BISA#

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi masukan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Pendidikan merupakan kebutuhan sekaligus hak bagi setiap individu, tanpa membedakan golongan, usia, status sosial maupun tempat tinggal.  Sejalan dengan konsep pendidikan sepanjang hayat (long life education) dan pendidikan untuk semua (education for all) yang dideklarasikan oleh UNESCO, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan sekolah dituntut untuk terus melakukan upaya inovasi agar dapat memberikan layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu dicari terobosan upaya-upaya atau strategi yang dapat meningkatkan ases dan mutu pendidikan bagi semua. Tidak dimungkiri ternyata masih banyak pihak-pihak yang mendapat kesulitan dalam pemenuhan akses dan mutu pendidikan. Mereka yang mendapat kesulitan akses adalah peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana social, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Peserta didik tersebut memerlukan pendidikan layanan khusus.

Kalau kita cermati ternyata beberapa peraturan perundang-undangan telah disiapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Bagi beberapa pihak yang pernah langsung menangani Pendidikan Layanan Khusus istilah tersebut sudah terbiasa dipahami contohnya di Provinsi Jawa Barat dengan adanya Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (Bidang PK dan PLK) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mempunyai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pendidikan Jarak Jauh. Begitu pula di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Direktorat Pembinaan PK-LK) yang kemudian berubah namanya menjadi Direktorat Pendidikan Khusus (Direktorat PK), dan terakhir berubah kembali menjadi Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Direktorat Dikmas dan Diksus). Apakah masyarakat Indonesia sudah memahami tentang Pendidikan Layanan Khusus? Atau sebelum ke masyarakat luas apakah apparat pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota sudah memahami Pendidikan Layanan Khusus? Beberapa pihak apabila ditanya mengenai sekolah terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh sudah banyak yang memahami, padahal sekolah terbuka adalah bentuk penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan Pendidikan Jarak Jauh adalah program Pendidikan Layanan Khusus.

Ketika melihat SOTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak menyebutkan secara khusus direktorat yang menangani Pendidikan Layanan Khusus seperti sebelumnya yaitu pada Direktorat Pembinaan PK-LK, program atau kegiatanya harus tetap dilaksanakan secara sistematis dan konsisten sebab ini adalah amanat yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya kegiatannya diintegrasikan atau dikembalikan ke direktorat teknis sesuai dengan jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Pengertian Pendidkan Layanan Khusus dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut: “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Berikutnya pada Pasal 32 ayat (3) menjelaskan bahwa: “Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan menjelaskan secara operasional mengenai Pendidikan Layanan Khusus sebagai berikut:

Pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa: “Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.”

Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa:

(1) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik di daerah:

 a. terpencil atau terbelakang;

 b. masyarakat adat yang terpencil; 

 c. yang mengalami bencana alam; 

 d. yang mengalami bencana sosial; dan/atau

 e. yang tidak mampu dari segi ekonomi. 

(2) Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tahun 2010 menjelaskan sebagai berikut:

(1) Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. 

(2) Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.

Pasal 141 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tahun 2010 menjelaskan sebagai berikut: “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Berikutnya pada Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 menjelaskan bahwa; “Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 diatur dengan Peraturan Menteri.” Berdasarkan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tersebut pada tahun 2013 telah terbit Perturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidkan Layanan Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidkan Layanan Khusus.

Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dalam bentuk satuan pendidikan formal antara lain dalam bentuk:

a.      Sekolah kecil; yaitu sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan untuk jumlah peserta didik minimal 3 (tiga) orang

b.     Sekolah terbuka, yaitu sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidikan kunjung dari sekolah induk.

c.      Sekolah darurat, yaitu sekolah yang menyelenggarakan layanan pendidik kunjung dari sekolah induk.

d.     Sekolah terintegrasi, yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan yang dilaksanakan antar satuan pendidikan pada suatu jenjang pendidikan (contoh SD dan SMP atau SMA dan SMK) atau antarjenjang pendidikan dalam satu lokasi (contoh: PAUD dengan Pendidikan Dasar atau TK, SD, dan SMP)

e.      Sekolah dalam bentuk lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sekolah yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain, dan/atau pulau kecil terluar.

Di samping dalam bentuk satuan pendidikan atau sekolah, Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan melalui program layanan. Program layanan Pendidikan Layanan khusus antara lain:

a.      Pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan dan/atau asrama;

b.     Bantuan dana transportasi;

c.      Kunjungan pendidik;

d.     pendidikan jarak jauh yang menyelenggarakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT; dan/atau

e.      layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Penyelengaraan PLK dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini) dan/atau antar jenis pendidikan (jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus). Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengintegrasian antar jenjang dan jenis pendidikan perlu ada kesepakatan kerja berkenaan dengan kewenangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang merupakan kewenanngan pemerintah daerah kabupaten kota, serta pendidikan menengah dan pendidikan khusus adalah kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Pendidikan Layanan Khusus pada jalur pendidikan formal atau nonformal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik. Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus ini adalah sangat penting dalam memenuhi hak semua anak untuk memperoleh layanan pendidikan karena Pendidikan Layanan Khusus tersebut memberikan layanan peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang;, masyarakat adat yang terpencil, yang mengalami bencana alam; yang mengalami bencana sosial; dan/atau yang tidak mampu dari segi ekonomi.

Kriteria daerah terpencil atau terbelakang sebagai berikut:

a.      akses transportasi sulit dijangkau dan mahal disebabkan oleh tidak tersedianya jalan raya, tergantung pada jadwal tertentu, tergantung pada cuaca, satusatunya akses dengan jalan kaki, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar;

b.     tidak tersedia dan/atau sangat terbatasnya layanan fasilitas umum, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau

c.      tingginya harga-harga dan/atau sulitnya ketersediaan bahan pangan, sandang, dan papan atau perumahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Kriteria untuk daerah masyarakat adat adat yang terpencil merupakan masyarakat dengan kriteria adanya resistensi masyarakat lokal terhadap perubahan nilai-nilai budaya, sosial, dan adat istiadat.

Peserta didik yang mengalami korban bencana alam atau bencana sosial merupakan daerah terkena musibah bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan: 

a.      minimnya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik; 

b.     hilangnya fasilitas sarana pelayanan umum berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas listrik, fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih; dan/atau 

c.      ditetapkan sebagai daerah bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

Peserta didik yang tidak mampu dari segi ekonomi merupakan peserta didik di lingkungan masyarakat yang antara lain:

a.      jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal; 

b.     mempunyai akses terbatas pada kegiatan ekonomi; 

c.      secara sengaja ataupun tidak sengaja menjadi korban tindak kejahatan sosial, dan/atau

d.     keadaan tertentu lainya yang menyebabkan kekurangan ekonomi.

Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus yang digunakan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan. Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum sekolah induk. Materi pembelajaran Pendidikan Layanan Khusus disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran Pendidikan Layanan Khusus yaitu:

a.      tempat pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;

b.     waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik;

c.      sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan

d.     jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi Pendidikan Layanan Khusus tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Pembelajaran praktik dapat dilakukan pada satuan pendidikan terdekat atau lembaga lain yang memiliki fasilitas yang memadai. Pelaksanaan pembelajaran juga dapat menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Berkenaan dengan penyelengaraan Pendidikan Layanan Khusus ini maka satuan pendidikan yang sudah ada dapat mengusulkan untuk menyelenggarakan program layanan pembelajaran Pendidikan Layanan Khusus kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Yang tak kalah pentingnya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan pada Pendidikan Layanan Khusus. Sarana dan prasarana yang digunakan tersebut harus sesuai dengan kondisi dan lokasi setempat.

Pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Layanan Khusus disediakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.  Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Layanan Khusus harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lokasinya.  Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Layanan Khusus perlu mendapatkan tunjangan dan penghargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Penilaian atau asesmen hasil belajar peserta didik pada Pendidikan Layanan Khusus dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar penyelenggaraan Pendidkan Layanan Khusus dapat terselenggara secara optimal maka perlu ada pembinaan dan evaluasi. Pembinaan Pendidkan Layanan Khusus menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan meliputi pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan. Pembinaan Pendidkan Layanan Khusus secara nasional menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidkan Layanan Khusus dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Evaluasi dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Bagaimana dengan pelaporan dan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus? Pendidikan Layanan Khusus harus membuat laporan penyelenggaraan minimal satu kali dalam satu tahun kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan tembusan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal-hal yang dilaporkan terdiri atas pelaporan satuan pendidkan dan/atau program layanan pendidikan. Pelaporan mencakup data pokok pendidikan dan evaluasi diri Pendidikan Layanan Khusus.

Penjaminan mutu dilakukan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Pendidikan Layanan Khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya Pendidikan Layanan Khusus yang diperlukan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan.

Perasn serta masyarakat sangat penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus ini. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perluasan akses dan peningkatan mutu yang dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan, sosialisasi, advokasi, dan kegiatan lainnya yang mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu.

Menarik kalau kita kaitkan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.” Dari pasal 4 ayat (1) secara tegas menjelaskan bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Prinsip tersebut harus benar-benar dipegang teguh dalam penyelenggaraan pendidikan, sebab pendidikan adalah hak semua warga negara seperti diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Melihat subyek peserta didik ternyata yang rentan dan terdiskriminasi dalam pemenuhan akses pendidikan adalah peserta didik yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus yaitu peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Semoga dengan pendidikan inklusif bisa mengakses semua peserta didik baik itu peserta didik pada umumnya, peserta didik yang memerlukan Pendidikan Khusus, dan peserta didik yang mememrlukan Pendidikan Layanan Khusus.

Semoga ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada, kebijakan, program, dan kegiatan yang telah digulirkan, dan implementasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dapat berkembang lebih baik lagi dengan tujuan utama menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Bandung, 15 April 2020