Ajaklah Relawan Literasi Wujudkan Amanah UU No 13 Tahun 2018

Oleh EDI SISWANTO, M.Pd

(Guru Pegiat Literasi Batola)

Ada teman penulis yang juga pemred sebuah majalah literasi di suatu kota telah menunjukkan prestasinya sebagai penerima Anugerah Pustaka 2021 untuk kategori penerbit teraktif dalam serah simpan karya cetak yang digelar di Hotel Aria Gajahyana Malang. Konon ini kali kedua dia mendapat Anugerah Pustaka yang diadakan oleh Dinas Perpustaaan dan Kearsiapan Jawa Timur.

Acara ini diadakan dalam rangka pendataan rekam jejak karya literasi di wilayah Jawa Timur baik karya cetak maupun karya rekam para pejuang literasi di wilayah itu. Tidak bisa dimungkiri dengan adanya momen itu pastilah akan semakin menambah gairah dinamika Gerakan Literasi khususnya di wilayah tersebut.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan pembaharuan atau menggantikan UU 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Karena dinamika masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang sudah berbeda dan berkembang pesat. Undang-Undang ini telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265 dan Penjelasan UU 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada 28 Desember 2018 di Jakarta.

Apa itu UU Karya Cetak dan Karya Rekam?

Dalam penjelasan UU 13 tahun 2018 tentang Serah terima Karya Cetak dan Karya Rekam diterangkan bahwa Karya Cetak dan Karya Rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya sebagai tolok ukur kemajuan intelektual bangsa, referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi, dan pelestarian kebudayaan nasional, serta merupakan alat telusur terhadap catatan sejarah, jejak perubahan, dan perkembangan bangsa untuk pembangunan dan kepentingan nasional.

Mengingat pentingnya peranan Karya Cetak dan Karya Rekam tersebut, perlu mewajibkan kepada setiap penerbit, produsen Karya Rekam, dan warga negara Indonesia untuk menyerahkan Karya Cetak dan Karya Rekamnya. Selain itu, Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia dan dibuat di Indonesia yang dihasilkan oleh warga negara asing yang diterbitkan dan/atau dipublikasikan di luar negeri wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berasaskan kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan, dan akuntabilitas.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini menunjukkan bahwa masyarakat telah hidup pada era digital yang dinamis. Dengan kondisi tersebut, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sudah tidak relevan lagi sehingga pengaturannya perlu disesuaikan.

Atas dasar pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam disusun dalam usaha mewujudkan koleksi hasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka menunjang pembangunan melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kewajiban serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran Penerbit dan Produsen Karya Rekam untuk menyerahkan Karya cetak dan Karya Rekam sehingga dapat menyelamatkan Karya Cetak dan Karya Rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam dan/atau perbuatan manusia. Untuk lebih mendekatkan karya tersebut sebagai sumber informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat, pengelolaan Karya cetak dan Karya Rekam dilaksanakan melalui Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi serta peran serta masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur pelaksanaan serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam yang dimulai dari penyerahan Karya Cetak dan Karya Rekam, pengelolaan hasil serah simpan Karya cetak dan Karya Rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan.

Bagaimana dengan Disperpusip daerah dalam merealisasikan amanah UU No 13 Tahun 2018 ini? Tentu banyak hal yang perlu disiapkan terutama dalam membangun Gerakan Literasi Nasional secara masif hingga gerakan ini benar-benar menyentuh lapisan masyarakat terutama lembaga pendidikan. Ini penting karena UU No 13 tahun 2018 bisa dilaksanakan apabila Gerakan Literasi ini benar-benar tumbuh dan menjadi opini di tengah masyarakat. Peran Dinas Perpusakaan Daerah sangat vital dalam membesarkan gerakan literasi dalam rangka memenuhi amat UU No 13 tahun 2018.  Dengan masifnya gerakan literasi ini diharapkan mampu menghasilkan karya-karya literasi baik cetak maupun rekam hingga akan mengisi locker, rak buku maupun data base perpustakaan yang dihasilkan para pegiat literasi di daerah setempat.

Tantangan terberat dalam memenuhi amanat UU No 13 Tahun 2018 adalah membangun dan mengajak yuk menulis di tengah kurangnya minat baca maupun menulis. Mengingat begitu pentingnya aktifitas menulis sebagai salah satu tolak ukur intelektual suatu bangsa maka dirasa perlu ada orang yang berani mengambil peran dan berjibaku dalam urusan ini lebih-lebih ada dukungan penuh dari lembaga formal terkait sehingga gerakan itu akan lebih memiliki energi untuk membangkitkan literasi yang rendah peminat ini. Kuncinya membangun sinergi lembaga terkait bersama relawan-relawan literasi. Jangan biarkan para relawan berjuang sendiri dalam mewujudkan cita-cita ini. Bangkitlah Literasi, jayalah negeriku. Salam Literasi.