Penulis: Akhmad Yusuf, S.Pd.

Akhmad Yusuf, S.Pd.
(Guru PPKn di SMKN 1 Cikalongkulon)
Sudah 1
tahun 6 bulan lebih kita di Indonesia sudah hidup berdampingan dengan pandemi
Covid-19. Kita mulai membiasakan dengan kebiasaan yang baru di mana kebiasaan
ini menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan supaya kita terhindar dari
penyebaran penyakit virus corona. Mungkin kebiasaan yang sekarang dilakukan
menjadi sesuatu yang aneh dulunya, namun kini berbeda,
orang-orang yang tidak menjalankan kebiasaan baru justru dinilai aneh dan
cenderung dihindari bahkan diberi teguran sampai diberikan sanksi. Semua
dilakukan demi kebaikan semua untuk menjaga diri dan orang lain dari penyebaran
virus corona yang sangat berbahaya. Memakai masker, selalu mencuci tangan,
memakai handsanitizer, menjaga jarak
bahkan menjauhi kerumunan menjadi suatu kebiasaan yang mutlak harus kita
lakukan untuk bisa menghindarkan diri dari terjangkit virus corona.
Pemerintah
pusat sampai pemerintah daerah melakukan berbagai langkah dan upaya untuk bisa
menekan angka penyebaran covid-19. Langkah dan upaya tersebut di antaranya
adalah dengan mulai memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang
diberlakukan oleh pemerintah dari tanggal 17 April 2020, kemudian pemerintah
juga memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sejak
awal Februari 2021 untuk pulau Jawa-Bali. Peraturan ini dianggap belum efektif,
kemudian pemerintah menggantinya dengan penerapan PPKM Mikro yang fokusnya di 7
(tujuh) provinsi yang lebih menekankan pada pembatasan aktivitas berbasis
masyarakat kecil sampai pada level RT/RW. Setelah hari raya Idulfitri 2021,
terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang sangat tajam sehingga pemerintah mempertegas
dan memperketat pelaksanaan PPKM Mikro sampai pada
tempat-tempat yang dinilai cukup rawan dalam penyebaran Covid-19 ini.
Tempat-tempat tersebut misalnya tempat ibadah, tempat makan dan pusat-pusat
keramaian sampai kepada perusahaan yang cenderung menjadi perkumpulan massa
yang dinilai rentan penyebaran.
Perkembangan
kasus Covid-19 di Jawa Barat sendiri mengalami tren positif setelah mencapai
puncaknya di bulan Juli 2021 yang mencapai 56.757 per 15 Juli 2021 dan kini
kian menurun menjadi 5.001 per 11 September 2021 (sumber: JHU CSSE COVID-19
Data). Tentu saja berita ini adalah sesuatu yang menjadi kebahagiaan tersendiri
untuk kita semua. Namun demikian, kita tidak boleh lantas menjadi lengah dan
tetap harus waspada terhadap pelaksanaan prokes dengan menerapkan 5M. Kini
untuk meminimalisasi keterjangkitan terhadap serangan dari virus corona
pemerintah sedang menggalakkan pelaksanaan vaksinasi terutama difokuskan untuk
usia 12–18 tahun atau usia pelajar. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan
terhadap daya tahan tubuh pada usia pelajar terhadap serangan virus yang sangat
mematikan ini. Orientasinya ke depan jelas agar para pelajar dapat kembali
melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring atau tatap muka langsung meski
secara terbatas.
Kabupaten
Cianjur sebagai salah satu kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat mengalami
penurunan angka kasus positif Covid-19, yang awalnya ada pada PPKM level 4 kini berada pada level 2. Tentunya kondisi ini perlu direspon oleh
seluruh elemen masyarakat termasuk elemen pendidikan yang akan menyelenggarakan
tatap muka meski secara terbatas. Pelaksanaan tatap muka terbatas harus sesuai
dengan aturan dan kentuan yang telah digariskan oleh pemerintah, kesiapan
satuan pendidikan dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran harus
ditunjang dengan sarana prasarana yang sesuai dengan persyaratan. Adapun syarat
yang menjadi acuan pelaksanaan persiapan tatap muka terbatas dituangkan dalam
surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama,
Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun
2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), atau yang disebut dengan Surat
Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri. Berikut lima ketentuan yang harus
diperhatikan saat PTM terbatas:
1. Satuan pendidikan SMA, SMK, MA, MAK,
SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan harus menjaga jarak minimal 1,5 meter
dan maksimal 18 peserta didik per kelas (sekitar maksimal 50%). Sedangkan,
SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB juga harus memperhatikan jaga jarak
minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas. Sementara itu,
PAUD harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta
didik per kelas (sekitar maksimal 33%).
2. Adanya shift yang menentukan jumlah
hari dan jam PTM terbatas.
3. Siswa, guru, serta orang yang berada di
lingkungan satuan pendidikan wajib menggunakan masker kain tiga lapis atau
masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu,
cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand
sanitizer), menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik
seperti bersalaman dan cium tangan, serta menerapkan etika batuk/bersin.
4. Mengetahui kondisi medis dari siswa,
guru, serta orang yang berada di lingkungan satuan pendidikan, harus dalam
kondisi sehat. Jika mengidap penyakit lainnya harus terkontrol dan tidak
memiliki gejala Covid-19.
5. Siswa, guru, dan orang yang berada di
lingkungan satuan pendidikan disarankan untuk membawa makanan/minuman
masing-masing dengan menu gizi seimbang; kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler.
Untuk orang tua siswa, diharapkan untuk menunggu peserta didik di satuan
pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua-peserta didik,
pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya. Semua warga sekolah
dengan begitu akan tetap mengikuti protokol kesehatan.
Ketentuan di atas harus dijabarkan secara terperinci dalam bentuk SOP
(standar operasional prosedur) di tingkat satuan pendidikan sebagai acuan dalam
menyelenggarakan tatap muka terbatas, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai
dengan yang diharapkan semua pihak.
SMKN 1
Cikalongkulon salah satu satuan pendidikan yang berada di lingkungan dinas
pendidikan provinsi Jawa Barat berkedudukan di wilayah kabupaten Cianjur yang
harus siap secara serius mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menyambut
pelaksanaan tatap muka terbatas. Tentunya sarana dan prasarana juga harus
didukung oleh para pendidik dan pelajarnya yang benar-benar sehat, hal tersebut
harus dibuktikan dengan test kesehatan seperti swab antigen yang menyatakan
sehat. Semua dapat bersama-sama secara serius melaksanakan tatap muka terbatas
dengan adaptasi kebiasaan baru demi mewujudkan harapan dan cita-cita di tengah
masa pandemi sekarang ini. Semua kita berharap bahwa pandemi ini akan segera
berakhir, namun demikian apabila pandemi ini tidak berakhir tentunya kita harus
dapat berdamping dan hidup bersama-sama dengan kehadiran virus Corona di tengah
kehidupan kita dengan mengubah pandemi ini menjadi epidemi dan bahkan menjadi
endemi dan kita bersama-sama hidup dengan keberadaan virus Corona di sekitar
kita. Senantiasa menjaga imun tubuh dan tetap menerapkan
protokol kesehatan dengan baik dan benar, senantiasa menjalankan 5M.
https://itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/5-ketentuan-yang-harus-diperhatikan-saat-ptm-terbatas-di-wilayah-ppkm-level-1-3