Catatan untuk Program Merdeka Belajar

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru Madya di SMAN Rancakalong Sumedang Provinsi Jawa Barat/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Gagasan sekaligus program besar Mendikbud baru Nadiem Makarim kembali ditorehkan. Tepatnya tanggal 12 Desember yang lalu telah lahir empat program nasional pendidikan yang diberi nama “merdeka belajar”. Keempat program merdeka belajar tersebut ialah penghapusan ujian nasional UN, pembenahan USBN, penyederhanaan admistrasi guru (RPP/Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan revisi sistem zonasi dalam PPDB.

Apabila dicermati filosofi lahirnya program baru ini tentu saja berangkat dari hasil evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan keempat hal tersebut. Keempat hal tersebut diyakini dan dipastikan sebelumnya telah membawa situasi dan kondisi yang penuh dengan kungkungan, ketidakadilan, pemborosan dan hasil capaian yang jauh dari harapan. Dalam hal ini para subjek pendidikan khususnya peserta didik dan pendidik (guru) terus mengalami situasi tertekan, dibatasi sejumlah aturan yang demikian masiv, dan terbukti situasi tersebut tidak mendukung dan menggali lahirnya potensi, prestasi maupun kreasi dan inovasi baik yang diciptakan oleh peserta didik maupun oleh guru sebagai pendidik.

Didasari hal itulah kemudian muncul program merdeka belajar yang saat ini sangat viral dibicarakan banyak kalangan. Pertama, soal penghapusan UN (ujian nasional). Ternyata UN tahun 2020 merupakan UN yang terakhir selanjutnya akan diganti bentuk penilaian yang bernama AKM (asesmen kompetensi minimum) dan SK (survey karakter). Penilaian ini tidak akan diberikan diakhir jenjang studi seperti kelas 6, 9 dan 12 melainkan akan ditengah-tengah yaitu kelas 4, 8 dan 11. Pemilihan waktu tersebut untuk tindaklanjut perbaikan dalam layanan belajar-mengajar. AKM memiliki konten menggali daya nalar siswa secara bahasa (literasi) dan secara angka (numerasi).

Kedua, keberadaan USBN akan diserahkan semuanya ke sekolah sebagai penentu kelulusan. Selama ini konten USBN dibagi dua yaitu 75% dibuat oleh sekolah dan 25% soal sisipan dari pusat. Berikutnya  sekolah yang akan membuat soal secara mandiri dan sekolah memiliki otoritas penuh untuk meluluskan atau tidak meluluskan seorang peserta didik. Dalam Permendikbud no. 43 tahun 2019 Pasal 10 disebutkan jenis ujian sekolah tidak lagi harus berbentuk pilihan ganda yang bersifat hapalan saja namun dapat juga menggunakan jenis portofolio, project atau penugasan, karya tulis dan tes lainnya yang relevan.

Ketiga, penyederhanaan administrasi guru, yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Selama ini RPP merupakan salah satu administrasi wajib guru yang faktanya sangat menyita waktu dan perhatian guru dalam membuatnya sehingga akibatnya banyak tugas guru dalam hal layanan dan perhatian terhadap peserta didik secara langsung terabaikan. RPP selama ini dibuat secara detail (rinci), lengkap dan banyak. Satu RPP untuk satu pertemuaan untuk beberapa KD (kompetesi dasar) bisa lebih dari 15 lembar dengan didalamnya ada setidaknya 15 item isian penjabaran. Adapun bagian yang paling banyak biasanya mengenai instrumen penilaian yang disampaikan dari mulai bentuk, jenis, hingga skor penilaian secara rinci dan mendalam. Kini, RPP diminta disederhanakan cukup ada tiga bagian yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Hal ini tentu akan menjadi angin segar bagi semua guru karena sebagaimana pernyataan Pa Menteri Nadiem Makarim, selain terlalu menyita perhatian guru, keberadaan RPP ini tidak memberikan pengaruh apa-apa dalam proses pembelajaran dan kualitas lulusan.  

Keempat, revisi sistem zonasi dalam PPDB. Dalam hal ini Pa Menteri tetap mendukung penerapan sistem zonasi dalam PPDB dengan sejumlah perubahan. Untuk hal ini Mendikbud mengeluarkan kebijakan kompromi dengan menambah kuota jalur prestasi menjadi 30% (sebelumnya hanya 15%) dan mengurangi jalur kuota jalur zonasi menjadi minimal 70% (sebelumnya minimal 80%). 

            Menyikapi program merdeka belajar ini semua guru harus tepat mendukung dan bersikap bijaksana. Guru juga tidak perlu terlalu terpesona dan terbawa suasana seolah-olah telah bebas dari semua kungkungan administratif yang selama ini terjadi. Sebagai pendidik kita harus tetap fokus pada tugas pokok kita sebagai pelayan publik dalam bidang pendidikan. Selain itu juga perlu dicatat bahwa dari sebagian program merdeka belajar ini sepertinya bukan hal baru dan/atau mungkin hasil adopsi dari negara lain.

            Contoh, ada salah seorang orang tua siswa dalam sebuah postingan media sosial menyatakan bahwa program AKM (assesment kompetensi minimum) seperti mengadopsi program NAPLAN (The National Assessment Program – Literacy and Numeracy) yang ada di negara Australia. Isi program NAPLAN meliputi: 1). UN bertujuan menguji kemampuan literasi dan numerasi, 2). Tujuan utama UN untuk memetakan capaian sekolah atau kualitas pendidikan secara nasional, 3). Tidak digunakan sebagai penentu kelulusan atau keberhasilan siswa, 4). Dilaksanakan bukan dikelas tertinggi jenjang pendidikan, sehingga tidak ada kaitannya dengan kelulusan. Kalau di Australia dilakukan pada jenjang kelas 3,5,7 dan 9. Secara umum program NAPLAN ini penuh dengan kemiripan dengan program AKM. Apakah sejatinya Mendikbud kita juga terinspirasi dari program NAPLAN milik negara Kangguru tersebut?

            Hal lainnya ialah wacana penghapusan UN bukanlah hal yang baru. Secara formal isu penghapusan UN justru dilontarkan oleh Sandiaga Uno, calon wakil presiden pasangan Prabowo Subianto dalam Pilpres April 2019. Dalam sejumlah kampanye tertema pendidikan beberapa kali Sandiaga Uno mengusulkan agar UN dihapuskan dan diganti oleh sejenis tes untuk menelusuri bakat dan minat siswa. Pada waktu itu banyak pihak yang mendukung sebab pelaksanaan UN dengan biaya mencapai 1 Trilyun tersebut diyakini tidak memberikan manfaat dan dampak yang positif terhadap kualitas pendidikan kita. Akan tetapi ide penghapusan itu selalu dibantah keras oleh pemerintah waktu itu, terutama sekali oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pa JK menyatakan bahwa UN masih sangat diperlukan untuk pemetaan kualitas dan tidak lanjut pemerintah dalam akses dan pemerataan layanan pendidikan.

            Selanjutnya, dari empat program merdeka belajar ternyata sama sekali tidak menyentuh soal kesejahteraan guru. Padahal soal guru beserta kesejahteraannya tidak dapat ditawar-tawar lagi. Soal ribuan nasib guru honorer misalnya belum menjadi fokus kebijakannya. Padahal setidaknya tuntutan masa depan mereka untuk diangkat menjadi PNS (ASN) serta peningkatan kesejahteraan melalui penyetaraan pendapatan minimal sama dengan UMK (upah minimum kabupaten) harusnya juga menjadi fokus dan skala prioritas pa menteri di awal-awal masa jabatannya.