Cegah Tangkal Paham Ekstremisme di Sekolah

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Diksi ekstremisme saat ini menjadi makin akrab terdengar di telinga kita, usai Presiden Jokowi menandatangani Perpres No.7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Perpres ini lahir dilatarbelakangi sejumlah alasan. Kepala Staf Kepresidenen Jenderal (Purn) Moeldoko, sebagaimana dilansir Kompas.com edisi 20 Januari 2021, menyebutkan ada sejumlah alasan mengapa perpres ini lahir dan ditandatangai Presiden.

Pertama, karena alasan rasio polisi dengan penduduk tidak ideal. Jumlah polisi sekitar 470.000 orang, sedangkan penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa. Dengan rasio tersebut berarti rata-rata 1 orang polisi harus mengelola dan melindungi 500 orang masyarakat. Rasio yang tidak ideal. Di Jepang 1 orang polisi melayani 50 orang. Atas dasar itu pemerintah menilai masyarakat perlu dilibatkan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Kedua, karena alasan mispersepsi dimana pasca reformasi banyak pihak yang takut bicara isu tersebut disebabkan tidak ingin dianggap tidak reformis atau bergaya orde baru. Apabila dibiarkan hal ini akan memunculkan ketidakwaspadaan dari berbagai ancaman termasuk munculnya potensi paham ekstremisme ini.

Ketiga, Perpres No. 7/2021 ini lahir atas dorongan organisasi masyarakat sipil. Dalam hal ini setidaknya ada 50 organisasi yang mendukung penerbitan perpres tersebut, termasuk didalamnya dukungan datang dari 18 kementerian/lembaga dan perguruan tinggi.

Adapun salah satu fokus pemerintah dalam RAN PE ini adalah meningkatkan daya tahan kelompok rentan agar terhindar dari tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Pertanyaanya, siapa sebenarnya pihak yang dianggap kelompok rentan ini? Ternyata setelah diidentifikasi salah satu kelompok rentan itu adalah pelajar dan mahasiswa. Jadi kelompok ini memang memiliki potensi terpapar oleh paham-paham negatif yang bersifat deskruktif mulai dari ekstremisme, vandalisme, fundamentalisme, radikalisme dan terorisme. Paham-paham ini akan begitu mudah masuk dalam pola pikir dan pola tindak kelompok pelajar dan mahasiswa bila tidak memahami substansi paham-paham negatif tersebut secara mendalam, menyeluruh dan tidak sepotong-sepotong.

Beberapa data berikut ini dapat menunjukan masifnya penyebaran paham-paham negatif di atas. Dalam sebuah survey yang dilakukan Mata Air Fondation dan Alvara Researcdh Center sebagaimana dikutif www.beritasatu.com, menunjukan bahwa 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA telah terpapar paham radikal. Salah satu indikasinya mereka setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau khilafah. Survey dilakukan terhadap 1800 mahasiswa di 25 perguruan tinggi unggulan di Indonesia dan 2400 pelajar SMAN unggulan di Pulau Jawa serta kota-kota besar di Indonesia. Survey dilakukan secara tatap muka pada kurun waktu 1 September hingga 5 Oktober 2017.

Data survei berikutnya menanyakan pendapat tentang ideologi Pancasila. Sebanyak 18,6% pelajar memilih ideologi Islam sebagai ideologi bernegara dibadingkan Pancasila. Sementara di kalangan mahasiswa sebanyak 16,8% memilih ideologi Islam dibandingkan Pancasila sebagai ideologi bernegara.  Ditanya soal kepemimpinan nonmuslim, ada 29,5% pelajar dan 29,7% mahasiswa menyatakan tidak akan mendukung pemimpin nonmuslim.

Hal yang mengkhawatirkan lainnya dan perlu perhatian semua pihak ialah bahwa apabila dibiarkan tanpa penanganan yang signifikan tidak menutup kemungkinan jumlah para pelajar dan mahasiswa itu dapat terus berkembang atau mengarah pada tindakan-tindakan terorisme atau bahkan menjadi pelaku terorisme. Dalam laman https://www.rappler.com disebutkan seseorang dapat menjadi teroris apabila dalam dirinya telah tumbuh hal-hal sebagai berikut: 1). Keberanian menafsirkan Al Qur’an dan hadist berdasarkan pemikiran sendiri. 2). Seseorang menjadi teroris karena paham takfiri. Mudah mengkafirkan orang lain bukan hanya orang-orang nonmuslim saja, tetapi juga orang muslim yang berada di luar kelompok mereka, 3). Karena menganut hakimiah, maksudnya mudah menuduh dan mudah menghakimi. Pemerintah termasuk pegawai negara sipil termasuk polisi dan tentara yang tidak melaksanakan hukum Islam dianggap toghut. Pemerintah dianggap pemerintah ilegal atau tidak sah, 4). Menafsirkan jihad fisabilillah adalah harus dengan jalan kekerasan, jalan perang. Intinya semua ayat-ayat dalam kitab suci yang relevan dengan jihad boleh dilakukan dengan perang, 5). Resistensi terhadap pemerintah. Intinya pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Islam harus ditentang bahkan dimakzulkan.

Data yang disampaikan diatas pada dasarnya dapat terus mengalami perkembangan jumlahnya atau sebaliknya. Tapi melihat indikasi berbagai tindakan dari beberapa pelaku paham-paham negatif tersebut dapat dikatakan ada indikasi terus bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk itulah sebenarnya dapat kita pahami dan kita terima apabila ada upaya sistematis pemerintah untuk mencegah penyebaran berbagai paham negatif tadi termasuk dengan hadirnya Perpres No. 7 tahun 2021 tersebut.

Dalam konten Perpres ini juga kita akan temukan upaya pemerintah untuk mengantisipasi paham-paham negatif ini dengan cara akan memberikan pelatihan pencegahan paham ekstremisme kepada guru dan dosen. Sebagai bagian dari respon dan antisipasi terhadap penyebaran paham-paham negatif destruktif tadi maka sekolah beserta guru-guru perlu melakukan langkah-langkah penting dan terarah. Langkah awal yang paling menentukan adalah melakukan identifikasi dan pengumpulan basis data tentang indikasi potensi peserta didik yang mungkin ada kecenderungan tertarik atau telah terpapar paham-paham negatif tadi. Setidaknya ada tiga basis data yang dapat digunakan, yaitu:  

Psiko tes, yakni tes psikologi yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk melihat konstruksi psikologis seperti fungsi kognitif dan emosional tentang individu tertentu. Untuk kepentingan pencegahan paham negatif ini maka sekolah dapat menyisipkan sejumlah pertanyaan untuk menggali informasi mengenai pola pikir, pola sikap dan pola tindak peserta didik terhadap paham-paham negatif tersebut. Pada jenjang SMA umumnya psiko tes dilaksanakan di kelas X.

Rekam jejak digital, dapat menjadi sumber data/informasi awal bagaimana gambaran umum dan kecenderung peserta didik terhadap suatu fenomena sosial khususnya. Rekam jejak digital dapat menunjukan apa persepsi dan konstruksi pikir mereka terhadap sesuatu. Rekam jejak digital dapat berupa postingan foto, komentar, gambar, video serta respon lainnya terhadap suatu masalah.

Survei karakter, ini adalah program baru dari Kemendikud yang merupakan bagian dari program asesmen nasional. Dalam survey karakter salah satunya akan diketahui sikap mereka sebagai warga negara terhadap dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD NRI tahun 1945. Apakah mereka memiliki sikap positif atau sebaliknya.

Setelah basis data diperoleh maka tinggal langkah sekolah mengkonfirmasi temuan yang ada. Secara umum penanganan awal harus sedini mungkin dilakukan oleh pihak sekolah dengan harapan dapat diperbaiki pola pikir dan pemahamannya. Apabila sudah menunjukan indikasi yang lebih berat maka lebih lanjut diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Wallahualam bi shawab.