CORONA, BOS, HONORER, DAN DISKRESI KEPALA SEKOLAH

Oleh Tatang Sunendar

(Widyaiswara Utama LPMP Jawa Barat/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Pesan singkat melalui Wathsap datang dari salah seorang kepala sekolah yang daerahnya terkena kebijakan pembatasan sosial berskala besar mengabarkan yang bersangkutan baru saja dipanggil rapat mendadak, membahas refocusing program. Salah satu kesimpulannya pemotongan dana BOSDA, tidak tanggung-tanggung hampir 50% dari alokasi dana. Dengan pemotongan ini artinya kepala sekolah itu harus memangkas kegiatan untuk satu semester. Sebagai pelaksana, kepala sekolah tersebut mengalah terkait kebijakan ini. Pemotongan ini diakibatkan oleh bencana COVID 19.

Dana bantuan opersional sekolah merupakan dana bantuan yang diberikan pemerintah untuk operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dana BOS terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS kinerja. BOS reguler diberikan bagi sekolah sekolah secara umum dengan jumlah yang ditentukan secara bervariasi mulai jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. BOS afirmasi diberikan untuk sekolah-sekolah yang berasal dari wilayah 3 T (tertinggal, terluar, dan terdepan) sedangkan BOS kinerja diberikan untuk sekolah-sekolah yang mempunyai kinerja baik khususnya dalam pemenuhan 8 standar. Dari dana BOS inilah para kepala sekolah mengelola sekolah karena sekolah tidak diperkenan lagi memungut biaya lain. Di samping dana BOS pusat, pemerintah daerah juga mengeluarkan kebijakan pemberian dana BOS. Dana tersebut disebut sebagai BOS daerah (BOSDA).

Bencana covid 19 membuyarkan konsentrasi kepala sekolah karena RKAS yang telah disusun untuk satu tahun pelajaran harus diubah kembali akibat adanya kebijakan baru dari Kemendikbud yang pertama mewajibkan pemberian honor boleh bagi guru honorer lebih dari 50%, tergantung kewenangan kepala sekolah. Kedua dana BOS juga bisa digunakan untuk membeli pulsa sebagai pengganti proses pembelajaran di rumah. Ketiga, akibat covid 19 dana BOS daerah juga  dipotong 50%. Kebijakan tersebut menuntut kepala sekolah merancang ulang RKAS.

Sudah menjadi kelaziman pembayaran dana BOS baik pusat maupun daerah dibayarkan menggunakan makenisme pembayaran secara termin tiap triwulan dengan perincian 30% triwulan 1, 40% triwulan 2, dan 30% triwulan 3 dari alokasi yang telah ditentukan. Dengan pola termin, mengakibatkan kepala sekolah menanggulangi operasional bulanan melalui pinjaman dari pihak ketiga seperti dari koperasi, tabungan siswa kalau untuk di SD, bahkan dari kantong kepala sekolah sendiri dan baru dibayar saat uang BOS cair.

Keluarnya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 terkait juknis memberikan  kewenangan kepala sekolah melakukan diskresi atas pengelolaan dana BOS pusat maupun BOS daerah. Diskresi yang diberikan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip penggunaan BOS seperti fleksible, efektivitas, efisien, akutabiltas maupun transparan.

Pemberian honor bagi guru honorer lebih besar dari 50% dari dana BOS merupakan dilema tersendiri bagi kepala sekolah. Hal ini bagaikan buah simalakama antara memberi sesuai RKAS atau sesuai dengan arahan dari juknis? Maka dibutuhkan langkah cerdas, cermat, dan cerdik kepala sekolah dalam kondisi saat ini, mengingat guru honorer merupakan salah satu kelompok yang terdampak. Guru honorer wajib mendapat perhatian mengingat akibat bencana covid 19 yang bersangkutan tidak bisa melakukan aktivitas lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Guru honorer sangat berbeda dengan pengemudi ojol, pedagang kali lima serta buruh pabrik yang mendapat subsidi atau sumbangan, sedangkan guru honorer diasumsikan sama dengan guru PNS sehingga tidak termasuk katagori yang dapat menerima bantuan. Dan mengapa kepala sekolah fokus pada kesejahteraan guru honorer? Karena guru honorer tidak bisa mencari kegiatan lain, aktivitas pembelajaran dirumah sedangkan untuk perawatan dan kegiatan lain bisa ditangguhkan karena di sekolah tidak ada aktivitas.

Diskresi yang dilakukan kepala sekolah nampaknya perlu dilakukan secara hati- hati mengingat sering diberitakan banyak kepala sekolah menjadi korban akibat penggunaan BOS yang kurang hati-hati. Mengingat dalam Permendibud Nomor 19 Tahun 2020 tidak ada klausul yang melindungi kepala sekolah dalam melakukan diskresi. Memang covid 19 ini membuat semua jadi galau. Semoga ada keajaiban. ***