COVID 19 ITU NYATA, BERBAHAYA

Oleh Neneng Fitri Ekasari, M.Pd

(Kepala SLB Cahaya Gemilang Kabupaten Cianjur/Komunitas Cinta Indonesia#KACI#)

Berdasarkan informasi terbaru yang disampaikan Bapak Achmad Yurianto selaku juru bicara pemerintah tentang COVID 19, terdapat penambahan kasus baru sebanyak 1.462 kasus pada hari Jumat (17/7/2020). Dirawat 37.339, meninggal 3.957, sembuh 41.834, sehingga total menjadi 83.130 orang. (Sumber: Kompas.com). Hal itu menunjukkan bahwa kasus COVID 19 masih tinggi dan bahkan diprediksi puncak kasus terjadi pada bulan Agustus atau September 2020.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Bapak Gubernur Ridwan Kamil pun menyampaikan larangan terhadap sekolah negeri ataupun swasta agar tidak melakukan pembelajaran secara langsung tatap muka pada tahun ajaran 2020/2021, kecuali daerah dalam kelompok zona hijau, itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan hati-hati dalam pelaksanaannya.

Semestinya kondisi yang dilaporkan oleh Gugus Tugas COVID 19 dan instruksi dari Bapak Gubernur Jawa Barat menjadi acuan yang sangat jelas dalam pelaksanaan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan di Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian yang terjadi di lapangan masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap instruksi tersebut. Sekolah-sekolah pada satuan pendidikan tertentu memaksa membuka pembelajaran tatap muka secara sembunyi-sembunyi. Mereka lebih khawatir dengan desakan-desakan masyarakat ketimbang dengan COVID 19 itu sendiri, padahal COVID 19 itu nyata berbahaya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa teman yang terpaksa melakukan pembelajaran tatap muka langsung, alasannya sangat beragam. Di antaranya yaitu:

1.         Penyangkalan dari masyarakat, mengapa sektor pariwisata, perdagangan/perbelanjaan sudah dibuka tapi pendidikan tidak?

2.         Desakan dari orangtua, terutama bagi sekolah swasta. Orang tua merasa keberatan untuk membayar uang sekolah jika peserta didik tidak melakukan pembelajaran tatap muka langsung. Orangtua merasa rugi karena putera-puterinya diajari oleh orangtua tetapi membayar ke sekolah.

3.         Satuan pendidikan tertentu memerlukan praktik langsung dalam pembelajarannya sehingga tidak bisa dilakukan dengan PJJ tetapi harus dilaksanakan secara tatap muka.

4.         Ketidakpahaman orang tua melakukan pembimbingan melalui daring kepada putera-puterinya

5.         Sebagian guru tidak paham dalam memberikan tugas (misalnya beban tugas terlalu berat sehingga menuntut anak keluar rumah dalam menyelesaikannya)

Beberapa alasan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena buktinya berpengaruh mendorong dibukanya pembelajaran secara tatap muka. Jika ini dibiarkan akan berdampak meluas kepada sekolah-sekolah lain yang masih melakukan PJJ. Tidak menutup kemungkinan orangtua dari sekolah yang melaksanakan PJJ ikut protes agar anaknya kembali belajar di sekolah. Karena pada dasarnya orangtua sudah merasa kewalahan membimbing anaknya belajar di rumah dalam jangka waktu yang cukup lama.

Hal itu juga akan menjadi preseden buruk bagi kewibawaan aturan yang telah ditetapkan dan yang paling fatal adalah bertambah sulitnya menuntaskan permasalahan COVID 19. Apakah harus menunggu dulu penambahan korban terpapar selanjutnya baru kemudian ada ketegasan tindakan?

Saya berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat melakukan tindakan tegas dan juga memberikan solusi yang tepat dari permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sebaiknya setiap satuan pendidikan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait protokol kesehatan disaat Covid-19 dan memilih serta menerapkan strategi pembelajaran yang relevan sebagai pengganti tatap muka menjadi tatap maya atau PJJ. Semoga.

Cianjur, 17 Juli 2020