Diperlukan Entitas Politisi Pendidikan

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Buku yang Saya susun berjudul “Saatnya Guru Berpolitik” bila dibaca hanya judulnya tentu akan melahirkan suudhon. Kok guru diajak berpolitik? Sebenarnya judul itu hanya modus agar pembaca penasaran. Apa sebenarnya yang ada dalam buku itu? Tentu bukan politik praktis atau politik yang menggiring pada raihan kekuasaan.

Dalam buku itu sebenarnya “mengajak” pada semua guru agar menjadi “Politisi Pendidikan”. Apa itu politisi pendidikan? Dalam KBB dan google belum ada istilah atau diksi politisi pendidikan. Aristoteles  mengartikan politik sebagai usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Sementara politisi adalah orang yang terlibat langsung dengan kegiatan politik praktis dan biasanya terkait partai tertentu. Tujuan politik itu mulia, berupaya mencapai kesejahteraan bersama sebagaimana ajaran agama. Namun fakta dan jalannya kadang “membengkok”. Sebagaimana ajaran agama pun bisa dibengkokkan oleh oknum.

Politik yang bertujuan mulia jadi bercitra buruk. Bukankah tidak sedikit oknum agamawan, politisi bahkan polisi “membengkokkan” tujuan mulia menjadi sesat dan tak waras. Nah hadirnya politisi pendidikan adalah di antara sebuah upaya mengusung kewarasan bersama. Waras bersama, bersama waras.

Sejumlah anomali  yang bisa lahir dari oknum agamawan berjubah putih, oknum polisi berbaju pangkat dan oknum politisi berpin anggota dewan harus kita “lawan” dengan upaya memperbaiki. Upaya perbaikan ini dengan beragam jalan. Di antaranya pendidikan sejak dini, pencegahan dan edukasi tiada henti.

Hadirnya politisi pendidikan adalah hadirnya entitas guru yang berusaha mengusung kewarasan bangsa. Politisi pendidikan berusaha menjadikan pendidikan sebagai target. Politisi pendidikan berusaha agar dunia pendidikan semakin baik dan mampu melahirkan bangsa terdidik. Bangsa yang terdidik akan melahirkan bangsa yang berkarakter.

Dari bangsa yang berkarakterlah sebuah negara dan pemerintahan akan lebih baik. Politisi pendidikan tujuan utamanya adalah mensukseskan dimensi pendidikan. Tidak ada hubungan dengan partai politik, kekuasaan atau keberpihakan pada rezim tertentu. Kecuali hanya berpihak pada suksesnya layanan pendidikan dan upaya pewarasan bangsa.

Sebagai Ketua Pengurus Besar PGRI yang dipilih dalam Kongres PGRI tahun 2019 meneguhkan Saya sebagai politisi pendidikan. Saya hadir di PGRI sejak menjadi Ketua Ranting, Ketua Cabang, Ketua Kota dan kini Ketua PB adalah transformasi terkait perjuangan pendidikan. Perjuangan nasib guru, nasib pendidikan dan nasib masa depan pendidikan bangsa adalah bagian dari tugas politisi pendidikan.

Beda antara politis partai atau politisi senayan dengan politisi pendidikan di PGRI. Politisi senayan diberi gaji, berbagai tunjangan, fasilitas, dan sejumlah anggaran negara mengalir kepadanya. Politisi pendidikan tanpa ongkos yang cukup, tanpa kendaraan, tanpa fasilitas organisasi. Selama saya menjadi politisi pendidikan belum pernah Saya membawa kendaraan organisasi ke rumah.

Menjadi politisi pendidikan dalam sebuah organisasi perjuangan semisal PGRI tidak ada upah dan gajinya, murni perjuangan mandiri. Menjadi politisi pendidikan modalnya kepercayaan dari bawah yakni pembelaan pada guru dan dunia pendidikan. Tentu tidak “ujug-ujug” mendadak jadi pengurus organisasi guru atau politisi pendidikan. Harus ada portofolio atau best practice pembelaan pada guru dan pendidikan.

Bangsa kita memerlukan entitas politisi pendidikan agar tumbuh kewarasan kolektif. Berjuang tidak hanya untuk kekuasaan politik tetapi kekuasaan kewarasan. Bila kewarasan sudah menguasai masyarakat maka akan lahir kehidupan yang lebih baik. Akan lahir kehidupan publik dan privat yang penuh moral dan etika kewarasan. Politisi pendidikan hadirkan dinamika pendidikan untuk kebaikan bangsa.