Penulis: Siti Zahra Rahmadini

Siti Zahra Rahmadini
Oleh Siti Zahra Rahmadini
(Mahasiswa S-1 Pendidikan Kewarganegaraan Universitas
Pendidikan Indonesia/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)
Dunia saat ini sedang menghadapi wabah penyakit baru yakni
coronavirus (Covid19). Hal ini dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada
30 Januari 2020. Wabah virus korona (Covid-19) telah menyebar dari China ke
lebih dari seratus negara dalam waktu kurang dari 2 bulan dan telah tercatat
sebagai pandemi yang sangat meresahkan masyarakat di seluruh dunia.
Data yang dikumpulkan oleh Johns Hopkins University, pada 24
Maret 2020 jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 di seluruh dunia telah
mencapai 378.287 orang. Sedangkan di Indonesia hingga saat ini (12 April 2020)
tercatat 3.842 WNI yang positif Covid-19. Berbagai cara telah dilakukan negara-negara
di dunia ini untuk menangani Covid19 dimulai dari meningkatkan mekanisme
keamanan darurat, membangun mekanisme koordinasi multi-industri, social
distancing hingga melakukan lockdown demi menekan angka korban jiwa dari
pandemi ini.
Adapun 19 negara yang telah melakukan lockdown hingga saat
ini seperti yang dilansir dalam kompas.com antara lain: China, Italia,
Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, Manila-Filipina, Lebanon,
Prancis, Belgia, Selandia Baru, Malaysia, Lockdown Parsial AS, Rwanda, Lockdown
Lunak Bangkok, Thailand, Inggris, India dan Afrika Selatan.
Indonesia adalah Negara walfarestate atau Negara
kesejahteraan. Secara normatif, pemerintah memiliki tugas utama dalam
mewujudkan kesejahteraan umum terhadap masyarakatnya. Sudah selayaknya
pemerintah memberikan sebuah kebijakan solutif dalam menangani pandemi Covid-19
ini. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, yang sistem pemerintahannya juga
menganut sistem desentralisasi, pemerintah daerah pun mempunyai peran vital,
karena pemerintah daerah sebagai pihak yang terlibat langsung dengan masyarakat
dalam suatu wilayah, sudah pasti lebih mengetahui situasi dan kondisi warga di
wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat.
Maka dari itu diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat
dan daerah dalam membuat sebuah kebijakan yang mumpuni guna menangani
penyebaran pandemi ini. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah Indonesia
dalam memerangi pandemi ini, baik itu dalam bentuk soft approach (melalui pendidikan,
media masa dan kesehatan) maupun hard approach (aturan hukum yang bersifat
kaku).
Dalam tulisan ini saya hanya akan membahas mengenai
efektivitas kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yakni pemberlakuan
pembelajaran daring (pembelajaran online/pembelajaran jarak jauh) untuk seluruh
siswa dan Mahasiswa di Indonesia.
Sebelum melangkah lebih jauh tentunya kita terlebih dahulu
harus mengetahui definisi pendidikan dan tujuan pendidikan terlebih dahulu.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
Hal ini termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan sendiri seperti yang dijelaskan dalam
Pasal 3 UU Sisdiknas ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.
Dalam situasi genting seperti ini, pembelajaran yang
merupakan salah satu elemen dalam dunia pendidikan tidak bisa dilakukan secara
langsung/tatap muka seperti biasa, melainkan harus dilakukan secara
online/pembelajaran jarak jauh.
C.L. Dillon and C.N Gunawardena menyebutkan, terdapat tiga
hal yang akan menentukan efektivitas dalam pembelajaran jarak jauh. Yakni
teknologi, karakteristik pengajar dan karakteristik pelajar itu sendiri.
Pertama ialah teknologi. Teknologi merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam
menentukan efektivitas pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring.
Disadari ataupun tidak ketimpangan fasilitas teknologi di Indonesia masih bisa
dilihat dan dirasakan. Di satu sisi banyak sekali siswa atau mahasiswa yang
sudah melek teknologi, namun di sisi lain banyak juga siswa yang kurang cakap
dalam menggunakan teknologi. Bahkan masih banyak siswa dan orangtua siswa yang
kebingungan, dikarenakan tidak mempunyai handphone yang canggih untuk melakukan
pembelajaran daring secara maksimal.
Selain alat teknologi, kuota dan signal handphone pun
menjadi kendala yang cukup serius. Tidak semua siswa/mahasiswa mempunyai uang
untuk membeli kuota. Apalagi jika mereka hidup kekurangan, ini pasti akan
sangat sulit karena penghasilan orangtua mereka pun terkena imbasnya dan
cenderung berkurang akibat pandemi ini. Dan untuk pelajar yang tinggal di
wilayah pelosok, signal handphone yang kurang bagus sudah jelas akan sangat
mengganggu proses pembejaran daring. Contohnya saja apabila pembelajaran daring
dilakukan melalui zoom meating, kuota yang cukup dan signal handphone yang
bagus akan sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran tersebut.
Kedua ialah karakteristik pengajar, baik itu guru ataupun
dosen. Pengajar yang baik ialah pengajar yang mampu membimbing muridnya selama
proses pembelajaran daring. Tidak semata-mata hanya memberikan tugas pada
muridnya saja, melainkan menjelaskan materi dengan baik sehingga murid tersebut
faham dengan materi ataupun tugas yang disampaikan. Masalah di Indonesia saat
ini ialah tidak semua pengajar melek teknologi. Biasanya para pengajar dengan
usia lansia kurang mengerti tentang teknologi, sehingga beliau sedikit kesulitan
dalam proses pembelajaran daring.
Ketiga ialah karakteristik pelajar. Karakteristik pelajar
sangat berperan penting dalam menentukan efektivitas pembelajaran daring,
karena ini berkaitan dengan diri mereka sendiri. Sebaik apapun fasilitas
belajar yang mereka miliki, secanggih apapun teknologi yang mereka gunakan,
apabila mereka tidak disiplin dan tidak antusias dengan pembelajaran daring,
proses pembelajaran tidak akan berhasil. Sebaliknya, meskipun fasilitas dan
teknologi yang digunakan biasa saja, tetapi apabila pelajar tersebut memiliki
disiplin dan semangat belajar yang tinggi maka proses pembelajaran daring akan
berhasil dan sesuai dengan harapan.
Melihat poin-poin di atas, menurut hemat pemikiran saya
pembelajaran daring di Indonesia masih belum cukup efektif. Pelaksanaan
pembelajaran daring masih terbilang gagap di sejumlah daerah. Tentunya hal ini
didasarkan pada argumentasi-argumentasi logis seperti fasilitas pembelajaran
yang tidak merata, kesiapan sekolah/intansi pendidikan dalam memberikan sistem
pembelajaran daring, ketimpangan sosial (karena tidak semua pelajar mempunyai
alat teknologi yang mumpuni) dan masih banyak kendala lainya. Namun di sisi
lain saya percaya bahwa pemerintah pun selalu mengupayakan yang terbaik untuk
terus memperbaiki sistem pembelajaran daring yang sudah direalisasikan sejak Maret
lalu. Untuk itu, diperlukan peran semua stakeholder pendidikan baik itu
pemerintah, pengajar, (guru dan dosen), pelajar (siswa dan mahasiswa) serta
orang tua murid untuk bersama-sama bersinergi mewujudkan optimalisasi sistem
pembelajaran daring agar semakin efektif dan dapat mencapai tujuan pendidikan
sesuai dengan yang diharapkan.
Referensi :
UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/26/190300165/update-virus-corona--18-
negara-yang-berlakukan-lockdown- diakses 12 April 2020
https://www.suara.com/yoursay/2020/03/16/092818/menyikapi-virus-covid-19
diakses 12 April 2020
https://www.pasundanekspres.co/opini/efektivitas-sistem-pembelajaran-daring-selamamasa-tanggap-darurat-covid-19/
diakses 12 April 2020