HARI KEBANGKITAN NASIONAL SEBAGAI REFLEKSI PENCAPAIAN TUJUAN NEGARA

Oleh Winarno, S.H., M.Pd.

(Calon Pengawas SMK/Guru PPKn SMK Negeri 1 Leuwimunding/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Kebangkitan Nasional adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai jati diri “orang Indonesia”. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Budi Utomo (20 Mei 1908) diprakarsai Dr. Soetomo sebagai pendiri dan para mahasiswa STOVIA (Dr. Wahidin Sudirohusodo, Soeraji, Goenawan Mangoenkoesoemo) dan ikrar sumpah pemuda (28 Oktober 1928) sebagai komitmen pemuda pemudi Indonesia untuk berikrar “bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia”.

Tidak terasa sudah 112 tahun berlalu setelah dibentuknya organisasi Boedi Oetomo tonggak pergerakan nasional dimulai dan sejak tahun 1948 hari kebangkitan nasional diperingati pada masa pemerintahan Ir. Soekarno dimana Ki Hajar Dewantoro didaulat sebagai ketua panitia. Pada saat itu presiden Republik Indonesia (Ir. Soekarno) dalam pidatonya mengimbau pada seluruh rakyat Indonesia yang terpecah oleh kepentingan politik agar bersatu melawan Belanda.

Jika kita mengingat kembali isi pidato presiden RI pada saat pertama kali hari kebangkitan nasional diperingati, ternyata isi pidato tersebut masih sangat relevan dengan kondisi saat ini meskipun zaman sudah berbeda antara awal kemerdekaan dan sekarang (hampir 75 tahun merdeka). Pasca pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019 tidak dapat dimungkiri membawa pengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan pandangan politik dua kubu antara yang pro dan kontra dengan pemerintah masih terlihat jelas di dunia politik di Indonesia padahal para elit politik sudah mesra dengan keadaan sekarang. Begitu tingginya tensi politik pada masa pemilihan presiden 2019 (pra dan pasca pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden) sampai-sampai esensi tujuan negara yang telah diamanatkan di dalam konstitusi dasar negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) terlupakan, terkalahkan dengan tujuan sekelompok orang yang berkeinginan untuk memperoleh jabatan sebagai kepala negara (presiden). Pemilihan umum adalah ciri negara yang berdemokrasi, namun tidak elok kiranya jika pemilu sampai tega menggadaikan keutuhan bangsa dan negara. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa bersatu untuk mewujudkan tujuan negara bukan malah mempertajam perbedaan pasca pemilihan presiden. Saudara menjadi tidak bertegur sapa, teman baik menjadi musuh karena disebabkan perbedaan pandangan politik.

Mengutip pernyataan Ir. Soekarno presiden pertama Republik Indonesia “perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat, karena melawan saudara sendiri”. Dulu kita mungkin tidak akan pernah membayangkan kemungkinan adanya perjuangan yang lebih berat selain melawan penjajah, karena perjuangan melawan penjajah tidak hanya mengorbankan harta benda, keluarga namun nyawa pun rela dikorbankan demi kemerdekaan. Pernyataan Ir. Soekarno tersebut baru kita sadari kebenarannya dengan melihat realita kehidupan saat ini, demi pencapaian tujuan politik sekelompok orang akan memunculkan “kepentingan” abadi, akhirnya ambisi untuk saling mengalahkan antaranak bangsa demi mewujudkan kepentingan segelintir atau sekelompok orang menjadi hal yang lumrah di negeri ini. Inilah maksud dari pernayataan Ir Soekarno, saat ini perjuangan kita terasa berat karena melawan saudara sendiri. Akibat dari semua itu banyak hak warga negara belum terlindungi, masih banyak terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, biaya pendidikan mahal, sampai kedaulatan sebagai negara yang berdaulat sering terusik oleh kepentingan negara lain. Hal ini membuktikan bahwa tujuan negara yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 belum terwujud secara maksimal karena mereka sibuk dengan pencapaian kepentingan masing-masing.

20 Mei 2020 diperingati sebagai hari kebangkitan nasional yang ke-72 bertepatan dengan bulan suci Ramadhan adalah saat yang tepat untuk dijadikan sebagai refleksi sejauh mana tujuan negara telah tercapai. Berikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja maksimal dalam usaha mewujudkan tujuan negara, sebagai warga negara sudah saatnya untuk turut membantu demi terwujudnya tujuan negara. Kritik dan masukan positif dari masyarakat sangat dibutuhkan sebagai wujud kontrol dari masyarakat agar pemerintah bisa memaksimalkan kinerja roda pemerintahan.

Saat ini pemerintah sedang fokus tentang penggodokan Omnibus law (Undang- undang lintas sektoral) atau gabungan Undang-undang Perpajakan, Cipta Karya, dan pemberdayaan UMKM. Perbedaan pandangan terhadap rencana pemerintah tersebut pastilah ada di negara demokrasi, namun sebagai warga negara yang baik, berikan kesempatan kepada pemerintah dalam upaya memberikan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan ruang lingkup materi yang diatur. Usaha pemerintah dalam pemberian bantuan kepada masyarakat dengan segala programnya adalah kepedulian pemerintah terhadap rakyat, sumbang saran dari warga negara terhadap program dimaksud tetap dibutuhkan untuk perbaikan ke depan sehingga pemerataan kesejahteraan dapat terealisasi dengan baik.

Di bidang pendidikan usaha pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melaui kementerian terkait masyarakat perlu mengawalnya dengan baik, masukan demi perbaikan pendidikan sangat dibutuhkan bagi pemerintah. Seperti masukan oleh seorang guru sekaligus kepala sekolah Drs. I Nyoman Yahya tentang “Implementasi pengelolaan proses pendidikan dan proses belajar mengajar” adalah masukan yang baik kepada pemerintah dalam hal ini kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Bagi pemerintah tidak perlu risih terhadap masukan dari salah satu pelaku pendidikan demi perbaikan dunia pendidikan ke depan. Hubungan dengan negara lain dalam segala bidang perlu ditingkatkan dengan mengedepankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta mengutamakan jati diri sebagai negara yang berdaulat agar Indonesia memiliki peran maksimal dalam hubungan Internasional.

Sekali lagi semua itu dapat terealisasi dengan baik jika ada sinergitas hubungan antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah tidak perlu alergi terhadap kritik yang disampaikan oleh warga negara selagi kritik tersebut masih memiliki tingkat kewajaran demi perbaikan kinerja pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara, sebaliknya sebagai warga negara sampaikanlah kritik dan masukan kepada pemerintah secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak perlu marah, mencaci, bahkan memprovokasi jika ada kinerja yang tidak sependapat, karena jika mengedepankan marah, cacian, provokasi dikedepankan hanya menimbulkan permasalahan baru, bukan menyelesaikan permasalahan. Sudah saatnya seluruh komponen bangsa bersatu dan menanggalkan ego masing-masing demi terwujudnya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin.