HUKUM KESIAPAN (LAW OF READINESS) DI MASA PJJ

Oleh Kiki Arisaputra

([email protected])

Kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran baru telah dimulai. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kemendikbud mengenai proses penyelenggaraan pembelajaran. Dengan keputusan tersebut tentu setiap sekolah harus mempersiapkan diri agar pelaksanaan pembelajaran di tengah masa pandemik bisa berjalan, namun tetap memperhatikan berbagai protokol yang telah dirancang oleh pemerintah.

Namun, kebijakan mengenai dimulainya tahun ajaran baru di tengah masa pandemik memunculkan perdebatan. Hal ini didasari atas cerminan proses pelaksanaan pembelajaran sebelumnya, yaitu ketika di awal-awal masa pandemik, di mana hampir semua sekolah mengalami kendala saat melaksanakan proses pembelajaran, baik itu dari sarana maupun SDM.

Di saat awal pandemik, pemerintah bergerak cepat dengan memutuskan bahwa pembelajaran harus dilaksanakan secara daring. Hal tersebut untuk memastikan keselamatan siswa. Dengan demikian, bergeserlah pola pembelajaran yang ada, pembelajaran diperintahkan untuk dilaksanakan dari rumah, kemudian juga diarahkan untuk menggunakan LMS sebagai penunjang.

Dari sini mulailah muncul keluhan-keluhan, mulai dari proses pembelajaran yang tidak maksimal, sarana yang tidak memadai, SDM yang masih gagap akan teknologi, sampai pada permasalahan kesehatan baik secara fisik maupun mental.

Keluhan-keluhan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan mendasar, karena begitu cepatnya pola pembelajaran berubah. Misal, biasanya belajar di sekolah sekarang harus di rumah, biasanya berinteraksi tatap muka dengan teman-temannya kini hanya bisa lewat media sosial, biasanya belajar secara langsung kini harus menggunakan LMS yang pada dasarnya membutuhkan akses internet, belum lagi tugas yang begitu banyak dalam waktu yang hampir bersamaan. Semua itu mengakibatkan seseorang menjadi ”tidak bahagia”.

Apabila kita telaah berdasarkan hukum kesiapan (law of readiness) memang keluhan-keluhan tersebut merupakan sesuatu yang wajar, karena teori ini mengatakan bahwa seseorang yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan sebuah kegiatan tertentu kemudian ia melakukan kegiatan tersebut pada saat yang bersamaan ia akan merasa bahagia atau merasakan kepuasan, dan tindakan lain di luar itu tidak akan memberikan kepuasan atau kebermaknaan.

Oleh karenanya wajar jika hari ini tidak sedikit yang mengkritisi kebijakan mengenai dimulainya tahun ajaran baru ini, mereka beranggapan bahwa proses pembelajarannya tidak akan memberikan “kepuasan” bagi siswa-siswanya. Dalam pandangan mereka proses ini hanya akan diisi dengan pengerjaan-pengerjaan tugas saja yang secara tidak langsung akan dianggap membebani, padahal hal mendasar lainnya yang dibutuhkan adalah proses interaksi di lingkungan sekolah, di mana hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan tatap muka, tidak melalui media sosial.

Teori ini pun sejalan dengan teori pembelajaran humanistik, di mana kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan haruslah memberikan kepuasan bagi siswanya. Proses pembelajaran harus ditekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimilikinya. Kegiatan pembelajaran harus memiliki tujuan utama yaitu untuk memanusiakan manusia, di antaranya adalah memberikan kebermakanan dan kebahagiaan. Selain itu kebutuhan untuk bersosialisasi tidak bisa dikesampingkan mengingat manusia adalah makhluk sosial.

Kembali kepada teori law of readiness, pada dasarnya mayoritas siswa-siswa kita belum siap, baik itu untuk keluar dari zona nyaman mereka, ataupun men-chalenge mereka dengan sesuatu yang baru, terlepas di balik kenyataan bahwa memang infrastrukur kita untuk sistem PJJ belum memadai. ***