Implementasi PPKn di Masa Pandemi Covid 19

Oleh Fefi Ferniawati, S.Pd.

(Guru PPKn SMA Negeri 1 Cigugur  Kab. Kuningan)

Coronavirus atau lebih dikenal dengan nama Covid-19 berdampak sangat besar dan global hampir di semua bidang. Wabah Covid-19 ini seolah-olah mereset perilaku dan pola hidup keseharian manusia. Sisi baiknya, Covid-19 mengajarkan kembali manusia untuk selalu berperilaku dengan pola hidup bersih.

Kebiasaan baru dengan pola hidup bersih sering digaungkan dengan mengacu pada protokol kesehatan standar berupa 3M: Memakai masker, Mencuci tangan memakai sabun, dan Menjaga jarak. 3M merupakan praktik dasar sederhana untuk menjaga kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 paling ringan yang bisa dilakukan oleh semua orang.

Efek global dari pandemi Covid-19 tentu saja berimbas pada bidang pendidikan di mana sarana pendidikan termasuk sarana yang mengundang kerumunan orang. Pembatasan sosial harus dilakukan tujuan utamanya untuk melindungi peserta didik yang rata-rata adalah generasi muda dalam masa perkembangan.

Kompensasi dari pembatasan sosial untuk bidang pendidikan adalah dengan cara belajar di rumah secara daring. Di luar kendala teknis pelaksanaan sekolah daring, kegiatan ini harus dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan.

Tapi tahukah kita jika pelajaran PPKn memiliki implementasi cukup banyak walau secara tidak langsung? Pancasila sebagai Dasar Negara kita memegang peranan penting dalam penerapannya di lapangan. Jika kita memahami hakikat dari setiap sila yang tertuang dalam Pancasila, maka bukan tidak mungkin wabah Covid-19 akan tertangani dengan baik atas dasar kesadaran kita.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa semua agama di Indonesia sepakat untuk menutup rumah-rumah ibadah mereka untuk mencegah penyebaran Covid-19. Walau pun setiap agama memiliki pedoman dan tuntunannya masing-masing, tapi di masa pandemi semua sepakat untuk taat pada protokol kesehatan. Terlebih umat muslim, Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan untuk menghindari wabah di suatu negeri baik itu untuk tidak masuk atau keluar dari negeri yang terkena wabah.

Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, bahwa semua manusia harus menjaga, menyeimbangkan, dan mengutamakan prioritas dari kewajiban dan hak dalam mengikuti protokol kesehatan. Setiap orang wajib memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, dan menjaga jarak untuk menjaga hak orang lain dalam memelihara kesehatannya begitu juga sebaliknya.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, bahwa protokol kesehatan yang dicanangkan dan disosialisasikan oleh pemerintah, tanpa terkecuali harus diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Pembatasan sosial yang dilakukan secara serempak di seluruh daerah di Indonesia merupakan faktor yang cukup signifikan dalam mencegah penyebaran Covid-19.

Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawratan/Perwakilan, bahwa pemerintah beserta jajaran wakil-wakil rakyatnya baik di tingkat provinsi maupun daerah bersinergi secara berkesinambungan untuk selalu tetap menyelaraskan kebijakan-kebijakan penanganan sesuai dengan tingkat penyebaran Covid-19 di tiap daerah masing-masing yang mengacu pada pembagian zona penyebarannya. Zona penyebaran akan sangat berpengaruh pada kebijakan yang dikeluarkan sehingga setiap daerah akan terlindungi oleh kebijakan yang tertata dan terarah.

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, bahwa pembatasan sosial tentu akan berdampak pada berkurangnya aktivitas warga masyarakat tanpa terkecuali dalam mencari nafkah karena efek Covid-19 ini berimbas pada berhentinya kegiatan produksi, perdagangan, transportasi, jual-beli, dan hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup. Maka untuk mengatasinya, pemerintah dengan menggunakan anggaran khusus menyediakan Bantuan Sosial bagi warga terdampak dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika impelemtasi sila-sila dari Dasar Negara Pancasila begitu lekat dengan pola kehidupan baru yang berskala nasional, maka lingkup pendidikan berupa sarana yang dalam hal ini sekolah-sekolah seharusnya akan lebih mudah dan lebih terukur dalam pengawasannya.

Penerapan dan impelementasi Pancasila dalam hubungannya dengan pandemi Covid-19 di sekolah yang lingkupnya lebih kecil dari sebuah negara atau daerah tentunya akan lebih terkendali jika memang proses belajar dengan sistem tatap muka akan kembali diberlakukan di awal tahun 2021.

Kepala Sekolah sangat bertanggung jawab penuh dan harus jadi suri tauladan bagi seluruh penghuni sekolah. Menjalankan kewajiban disertai pembatasan hak kesehatan dengan pola hidup sehat dasar 3M. Menyatukan stigma positif tentang protokol kesehatan bagi seluruh warga sekolah. Bersama jajaran guru selalu bermusyawarah untuk selalu update terkait masalah penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di sekolah. Terakhir, senantiasa memberikan rasa aman, nyaman, serta kesejahteraan yang merata dan menyeluruh baik bagi para pengajar maupun para siswa.

Dan bukan tidak mungkin, implementasi dari Pancasila akan berhasil membuat pencegahan penyebaran Covid-19 di sekolah akan aman terkendali. Bahkan terbebas dari penyebaran Covid-19. Aamiin.