JOKOWI MELANTIK WAGUB DKI, BISAKAH KEPALA SEKOLAH DILANTIK

Oleh Juli Wahyu Pari Dunda

(Komunitas Cinta Indonesia KACI # Pasti BISA #)    

Pandemi covid-19 telah menyebakan berbagai kebijakan diambil oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya, dari imbauan ajakan tinggal di rumah saja, phisichal distarching, sampai pada karantina wilayah melalui Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) di daerah yang berpotensi menyebarkan covid-19.

Dampak dari itu semua perekonomian menurun drastis, peluang usaha pun banyak yang terhenti. Di samping adanya Pemutusan Hubunga Kerja (PHK), hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah masyarakat miskin baru.

Untuk menghadapi hal tersebut pemerintah memberi bantuan sembako dan dana tunai pada setiap warga yang terkena dampak sosial ekonomi akibat Covid -19 ini. Meskipun secara hitungan masih jauh dari mencukupi.

Yang harus menjadi perhatian pemerintah apabila kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi di khawatirkan terjadinya tindakan anarkis dengan melakukan penjarahan pada toko-toko sembako atau pada lapisan masyarakat menengah ke atas. Mati rasa demi mempertahankan hidup. Etika, aturan dan ketaatan pada hukum tidak lagi ditakuti. Hal ini harus diwaspadai oleh Pemerintah yang memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan menjaga tata kehidupan dan keamanan masyarakat tetap kondusif serta terkendali.

Ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu mereka yang terkena PHK harus mendapat jaminan untuk bisa bekerja kembali pada perusahaan yang memberi PHK. Jangan sampai pasca wabah covid-19 pekerja atau karyawan tersebut tidak dapat bekerja kembali.

Pemerintah jangan sampai melupakan atau menunda pengisian jabatan yang kosong di Pemerintahan yang memiki nilai strategis untuk menjaga roda pemerintah tetap berjalan dengan baik.

Kita menyadari bahwa wabah Covid-19 ini mengundang perhatian dan pemikiran yang sangat serius,  tetapi jangan juga mengabaikan kepentingan lain yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Kearifan dan kebijakan dari pemerintah diperlukan saat ini.

Harapannya Bapak Gubernur Jawa Barat dapat mempercepat pengisian kekosongan jabatan kepala sekola, pengawas dan KTU yang bertugas melayani publik tentang pendidikan. Hal ini diperlukan untuk penerimaan siswa baru (PPDB) dan penandatanganan ijazah kelulusan siswa. Bila ditunda, dikhawatirkan menimbulkan masalah baru dan kegalauan pada masyarakat yang akan menyekolahkan putra-putrinya. Pelaksanaan bisa dilaksanakan sesuai dengan Regulasi tentang Pelantikan secara On Line. Berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN.No.10/SE/IV/2020.

Peran masyarakat diharapkan turut serta menjaga Kondusivitas dengan membentuk gugus Tugas # KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT # pencegahan covid-19 melalui KESETIAKAWANAN SOSIAL.         Dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan untuk mengawal serta menghimpun bantuan masyarakat dan pemerintah agar sampai pada yang berhak menerimanya. Serta mencegah pengaruh negatif berupa berita hoax ajakan provokatif.

Dengan upaya ini kenyamanan dan keamanan masyarskat akan terjaga. Dan kita terus berdoa agar Wabah Covid-19 ini cepat berakhir.  # JAWA BARAT RUMAH KITA #