Penulis: Redaksi

Foto bareng
Dalam momentum silaturahmi dan mengenalkan eksistensi Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat di berbagai pemangku kepentingan baik di level Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Hasbullah Fudail ketika melakukan diskusi dengan Ketua Umum Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Brigjen Pol (Purn) DR. Andi Achmad Aflus Mapparessa Karaeng Turikale VIII di Hotel Amarosa, Senin, 17 Maret 2025.
FSKN merupakan
sebuah Organisasi Masyarakat Adat yang menghimpun Pemangku Adat dan/atau
Keraton (Kerajaan) di Indonesia. Visi Organisai; Mempertahankan dan
mengembangkan Budaya Nusantara yang Plural/Beragam untuk Kemajuan dan
kemaslahatan Bangsa Indonesia. Misi Organisasi; Terwujudnya Pelestarian Adat,
Tradisi, Seni dan Budaya sebagai jati diri bangsa dalam bingkai syariat Islam
dan bhineka tunggal ika.
Dalam pertemuan
tersebut dibicarakan berbagai isu aktual untuk bisa melakukan kolaborasi
program antara Kanwil KemenHAM Jawa Barat dgan FPSKN. Pemerintah Pusat,
Provinsi, maupun kabupaten/kota diharapkan dapat mendorong eksistensi
peghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan terhadap masyarakat adat yang
bisa diwadahi melalui FSKN ataupun
organisasi masyarakat lainnya yang diakui secara perundang-undangan. Hal
ini sesuai dengan Peraturan Presiden No 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak
Asasi Mansusia Tahun 2021-2025 dengan 4 isu utama Perempuan, Anak, Disabilitas,
dan Masyarakat Adat.
Jawa Barat
merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang terbesar hampir mencapai 50 juta
jiwa, perkembangan ekonomi terpesat, barometer kemajuan Indonesia, aneka
problem Hak Asasi Manusia sehingga diperlukan manajemen organisasi yang lebih
kompleks. Demikian pesan
A.A Mapparessa kepada Hasbullah agar tetap diberi kekuatan dan kesehatan
serta menjaga integritas dalam memimpin Kementerian HAM di Jawa Barat.
Dalam kesempatan
tersebut Hasbullah juga menyerahkan buku karyanya berjudul “Problematika HAM
dalam Ragam Dimensi” sebagai buah karya selama bersentuhan dengan urusan Hak
Asasi Manusia di Jawa Barat sejak tahun 2011 sampai saat ini.
