Penulis: Juli Wahyu Pari Dunda

Juli Wahyu Pari Dunda
Oleh Juli Wahyu
Pari Dunda
(Ketua MKPS SMA
Jabar/Komunitas Cinta Indonesia/KACI)
Presiden Jokowi
memutuskan menunda masuk sekolah dan memberi arahan kepada Menteri Koodinator
PMK untuk membahas khusus masuk sekolah. Pernyataan Presiden ini menunjukkan
bahwa Presiden tidak ingin peserta didik menjadi korban terpapar pandemi covid
-19. Oleh karenanya, kajian tentang pelajar masuk sekolah harus komprehensif
dan bisa dipertanggungjawabkan.
Pemerintah harus
mempertimbangkan dua hal utama, Pendidikan atau Kesehatan di era new Normal.
Bila dilihat dari
aspek kesehatan, beberapa negara yang mengizinkan masuk sekolah misalnya Korea
Selatan yang telah menerapkan prosedur Covid-19 secara ketat dalam interaksi
antarpelajar ternyata beberapa pelajar terpapar covid -19. Sehingga menutup
kembali sekolah.
Pendidikan harus
bercermin dari Korea Selatan, bagaimana
rentannya pelajar terpapar covid-19.
Menteri
Koordinator PMK mengatakan, masuk sekolah jangan terburu-buru. Karena,
pemerintah tidak ingin pelajar terpapar covid -19. Ini merupakan keputusan yang
bijak.
Skenario agar
pelajar tetap mendapat pendidikan, ini merupakan kewajiban Kementerian
Pendidikan untuk menyusun atau merevitalisasi kurikulum pembelajaran secara PJJ
yang tidak membebani guru dan siswa.
Tahun pelajaran
tetap dimulai bulan Juli, dengan pelaksanaan proses belajar secara PJJ dan
masuk sekolah sebaiknya bulan Januari 2021 agar aman dari pandemi covid -19.
Hal ini harus tegas disampaikan oleh pemerintah, agar Pemerintah Daerah
menerapkan hal yang sama.
Bila hal ini
ditetapkan, Kementerian Pendidikan men-support para guru dan kepala
sekolah dengan memberi pelatihan, sarana dan bantuan dana, yang diperuntukkan
melayani peserta didik dari rumah.
Masyarakat, orang
tua dan stakeholder harus menyadari dan memahami bahwa kesehatan
dan pendidikan keduanya memiliki nilai
strategis. Semoga Indonesia terbebas dari pandemi covid-19 #PASTI BISA#