KONTRIBUSI PERAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA DINAS PENDIDIKAN

Oleh Dr. Rahman Mulyawan

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan anggota Komunitas Cinta Indonesia/KACI)

Mengamati aktivitas orang tua dan perserta didik dalam kegiatan Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) beberapa waktu yang lalu menandakan adanya keberhasilan di masyarakat dalam melaksanakan prinsip pendidikan non formal. Apabila kita melihat dari lingkungan pendidikan, masyarakat dikategorikan sebagai lingkungan pendidikan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya walaupun tidak secara sistematis. Secara fungsional masyarakat menerima semua anggotanya yang pluralistik (majemuk) itu dan mengarahkan menjadi anggota masyarakat yang baik untuk tercapainya kesejahteraan sosial para anggotanya yaitu kesejahteraan mental spiritual dan fisikal atau kesejahteraan lahir dan batin.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan sikap terhadap pendidikan adalah berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dan mensukseskan program pendidikan. Setidaknya terdapat tujuh tingkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pendidikan, yaitu:

1.         Peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis peran serta masyarakat ini adalah jenis yang paling umum. Pada tingkatan ini masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka.

2.         Peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga.

3.         Peran serta secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orang tua menerima keputusan itu dengan mematuhinya.

4.         Peran serta melalui adanya konsultasi. Pada tingkatan ini, masyarakat datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya.

5.         Peran serta dalam pelayanan. Masyakarat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua ikut membantu sekolah ketika ada kegiatan pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya.

6.         Peran serta sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya sekolah meminta masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender, gizi, dan sebagainya. Dapat pula misalnya, berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, menjadi nara sumber, guru bantu, dan sebagainya.

7.         Peran serta dalam pengambilan keputusan. Masyarakat melalui komite sekolah terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan juga pengaruh globalisasi, maka tuntutan masyarakat kepada pemerintah akan semakin kompleks, terutama tuntutan untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang sesuai dengan kebutuhannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan perlu memiliki strategi pendidikan yang mengacu pada perubahan yang terjadi di lingkungan. Tuntutan masyarakat akan keterbukaan, akuntabilitas, dan tuntutan-tuntutan lainnya sudah tidak dapat dilayani dengan manajemen yang bersifat konvensional, tetapi harus mulai berorientasi kepada “outward looking”, yaitu pandangan yang diarahkan bagaimana pemerintah berupaya untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang semakin meningkat dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan demikian peran manajemen stratejik dalam dunia publik tidak dapat dihindari lagi.

Dinas Pendidikan merupakan media fasilitator yang mempengaruhi peranan pembuat program pendidikan yang ditetapkan secara jelas di dalam Peraturan Daerah. Untuk menjalankan suatu peran diperlukan seorang manager, baik bidang perencanaan administrasi, organisasi, koordinasi dan pengawasan segala yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal. Di dalam melaksanakan pendidikan, keberhasilannya bergantung kepada faktor lingkungan subjek (Organisasi Perangkat Daerah atau Dinas Pendidikan) dan objek (siswa dan masyarakat) sikap dan peran satuan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana strategik yang di dukung sumber daya memadai. Burn dan Stalker (dalam Robin, 1994:255) mengatakan bahwa: “Struktur organisasi harus menjadi arena mekanistis dalam lingkungan stabil. Target organisasi dapat hidup berkembang dengan cara memenuhi tuntutan lingkungan guna memanfaatkan kesempatan dan mengatasi beragam tantangan atau ancaman dari lingkungan yang konpleks. Maka organisasi dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja atau prestasi kerja, baik untuk menghadapi atau memenuhi beragam perubahan”. Aspek lingkungan sebagai faktor internal Dinas Pendidikan dengan masyarakat. Aspek lingkungan juga menunjukkan kesempatan dan kendala yang dihadapi para pemegang kewenangan di dalam melakukan suatu program pendidikan.

Pengembangan SDM (Human Resource Depelovment) di lingkungan Dinas Pendidikan merupakan upaya dalam rangka membantu individu, kelompok dan keseluruhan organisasi publik menjadi efektif. Lembaga dan manusia mempengaruhi dan dipengaruhi serta resiko saling mempengaruhi ini ditanggung organisasi itu sendiri, pemerintah, karyawan, masyarakat dan mitra strategis. Maka setiap organisasi publik harus memiliki personel yang berkualitas dan memadai terkait dengan pekerjaan di dalam rangka mencapai tujuan bersama. Mondy et. al. (1999:5-8) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlus dipersiapkan di dalam rangka pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut:

1.         Perencanaan SDM (Human Resource Planning) untuk memastikan kebutuhan jumlah personel yang dibutuhkan dan siap setiap saat serta selalu tersedia kapan saja diperlukan;

2.         Rekrutmen (Recruitment) yaitu suatu proses mencari personal yang berkualitas sehingga mereka tertarik untuk melamar pada suatu pekerjan atau jabatan; dan

3.         Seleksi SDM (Selection) sebagai suatu proses dimana organisasi publik melakukan pilihan dari kelompok pelamar, personal yang mana diras tepat untuk mengisi posisi dalam organisasi publik tersebut.