KURIKULUM BERBASIS KEWILAYAHAN (Menyambut Program Pendidikan KDM)

Penulis: Tatang Sunendar

Dibaca: 806 kali

Tatang Sunendar

Oleh Tatang Sunendar

 

Tulisan ini dipantik dua hal. Pertama rencana kebijakan gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM yang akan mengubah kurikulum (youtube KDM). Kedua KDM telah menetapkan Provinsi Jawa Barat menjadi lima wilayah berdasarkan perbedaan karakter. Kelima wilayah itu adalah Bale Pakuan Padjadjaran untuk Wilayah Bogor, Bale Sri Baduga untuk Wilayah Purwakarta, Bale Jaya Dewata untuk Cirebon, Bale Dewa Niskala untuk Priangan Garut serta   Bale Pakuan untuk Priangan Bandung Raya. Setiap wilayah tersebut menurut gubernur  memiliki tanggung jawab melayani tiga hingga lima kabupaten atau kota yang berada di sekitarnya. Lantas apa kaitanya dengan kurikulum?

Kurikulum menurut Prof Dr Nana Sudjana adalah kumpulan rencana, tujuan, materi, cara mengajar yang akan digunakan sebagai pedoman oleh guru dalam tercapainya tujuan akhir pelajaran pada perode tertentu. Jadi kurikulum adalah alat atau sarana yang dirumuskan demi tercapainya tujuan pendidikan.

Adapun fungsinya 1.) fungsi penyesuaian artinya kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang dinamis 2). fungsi deferensiasi mampu menjadi alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik 3). fungsi integrasi alat yang dapat membentuk pribadi yang utuh dan berintegritas dimasyakat 4). fungsi Persiapan membantu mempersiapkan anak didik menuju ke jenjang berikutnya serta siap hidup bermasyarakat jika anak didik tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Kurikulum juga bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif beriman juga efektif saat dia berada pada lingkungannya. Lebih jauh bisa dikatakan kurikulum yang bagus adalah yang dirumuskan oleh pemerintah daerah dan sekolah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah berada. Apakah kurikulum kewilayahan itu sama?

Mengacu pada pengertian, fungsi, serta tujuan kurikulum yang telah diuraikan maka Dinas Pendidikan Provinsi atau dinas Pendidikan kab/kota nampaknya bisa merumuskan kurikulum sekolah secara mandiri berdasarkan karakteristk kelima wilayah  dengan tanpa meninggalkan Kurikulum Nasional. Kelima kurikulum nanti bisa diberi nama sesuai wilayahnya seperti  kurikulum Bale Pakuan Padjadjaran untuk Wilayah Bogor. Kurikulum Bale Sri Baduga untuk   Wilayah Purwakarta, kurikulum Bale Jaya Dewata untuk Cirebon, kurikulum Bale Dewa Niskala untuk Priangan Garut. Kurikulum Bale Pakuan untuk Priangan Bandung Raya.

Pengembangan kurikulum seperti yang penulis uraikan di atas merupakan suatu kurikulum muatan lokal atau Pendidikan karakter berdasarkan karakteristik dari masing-masing wilayah tersebut. Misalnya: Kurikulum Bale Pakuan Padjadjaran fokus pada budaya dan karakternya  dikenal pusat Kerajaan Sunda Kuno (Kerajaan Pakuan Padjadjaran), kuat dalam nilai karuhun (leluhur) dan silih asah, silih asih, silih asuh identik dengan adat sunda buhun, kesederhanaan, dan kearifan lokal yang kuat memiliki peninggalan sejarah seperti batu tulis, serta kuat dalam tradisi pantun sunda dan tembang cianjuran. Daerahnya kota dan kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi bagian utara sebagian wilayah Cianjur, Kota Depok.

Kurikulum Bale Sri Baduga fokus pada budaya dan karakter yang dikenal sebagai wilayah transisi sunda Cirebonan menjunjung tinggi budaya kawih, degung, dan pencak silat karakter masyarakat: ramah, religius, dan menjunjung nilai gotong royong terkait tokoh legendaris Prabu Siliwangi (Sri Baduga Maharaja). Daerahnya Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang.

Kurikulum Bale Jaya Dewata fokus pada budaya dan karakternya budaya sunda yang berpadu dengan unsur Jawa dan Islam, pusat budaya keraton Cirebon kanoman, kasepuhan, kacirebonan memiliki tradisi batik megamendung, tari topeng, dan macapatan, karakter masyarakat terbuka, religius, dan toleran. Daerahnya Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan.

Kurikulum Bale Dewa Niskala fokus pada Budaya dan Karakternya Wilayah pegunungan, pertanian yang melahirkan budaya kuat dalam ketahanan dan kerja keras Warisan budaya kuda renggong, calung, dan saweran. Kuat dalam nilai spiritual dan mitos gunung-gunung sakral. Karakter masyarakat: disiplin, pekerja keras, dan religious. Daerahnya Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Pangandaran.

Kurikulum Bale Pakuan Wilayah fokus dengan budaya dan karakter, wilayah pusat perkembangan modernitas dan kebudayaan sunda kontemporer kuat dalam seni pertunjukan (angklung, degung, jaipongan), sastra, dan Pendidikan memiliki peran penting dalam pelestarian dan inovasi budaya sunda. Karakter masyarakat: kreatif, dinamis, dan terbuka terhadap perubahan daerah yang termasuk. Kota dan Kabupaten Bandung Kota Cimahi Kabupaten Bandung Barat Kabuaten Cianjur, Kabupaten Sumedang.

Pembuatan kurikulum berbasis kewilayahan di negara lain sudah biasa dikembangangkan  seperti Australia. Meskipun ada kurikulum nasional, setiap negara bagian dan teritori memiliki otonomi untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Beberapa sekolah di Australia menawarkan studi lokal yang fokus pada sejarah, geografi, dan budaya wilayah tertentu.

Kanada

Setiap provinsi di Kanada memiliki kurikulum yang berbeda-beda, dengan penekanan pada kebutuhan dan karakteristik lokal. Beberapa provinsi di Kanada menawarkan pendidikan bahasa minoritas, seperti bahasa Perancis di provinsi-provinsi yang mayoritas berbahasa Inggris.

Amerika Serikat

Setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki kurikulum yang berbeda-beda, dengan penekanan pada kebutuhan dan karakteristik lokal. Beberapa sekolah di Amerika Serikat menawarkan pendidikan berbasis komunitas yang fokus pada kebutuhan dan isu-isu lokal.

Singapura  

Kurikulum nasional Singapura memiliki penekanan pada kebutuhan dan karakteristik lokal, termasuk pendidikan bahasa dan budaya Singapura. Singapura juga memiliki program pendidikan berbasis karakter yang fokus pada pengembangan karakter dan nilai-nilai lokal.

Proses penyusunan kurikulum berbasis kewilayahan sudah barang tentu disusun untuk semua jenjang Pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB. Proses pembuatan program kurikulum yang dirancang oleh tim pengembang kurikulum (TPK) di KCD maupun Dinas Pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB, serta TPK di Dinas Pendidikan Kab/Kota berkolaborasi untuk jenjang PAUD, TK, SD, SMP, serta kepala sekolah beserta guru terpilih. Kurikulum yang disusun cocoknya menggunakan pendekatan Heutagogi yang menuntut anak belajar secara mandiri dengan berbasis proyek. Dalam setiap program kepala sekolah dan guru diharapkan memberi penguatan atau pemaknaan untuk setiap program yang dirancang dan kalau bisa anak itu sendiri yang menemukan makna dalam setiap program kegiatan yang dilakukannya. Jika anak telah mampu menemukan setiap makna akan teringat untuk selamanya.

Adapun penyusunannya bisa menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menyusun capaian pembelajaran (CP) sebagai bahan rujukan sesuai dengan kurikulum kewilayahan berdsarkan jenjang Pendidikan, penentuan target dan tujuan kompetensi yang akan dicapai. Pada analisis CP difokuskan pada aspek pengetahauan, sikap dan keterampilan 2) Menetukan materi esensial: Substansi materi esensial ditentukan dengan menitikberatkan kebutuhan materi inti, penyesuaian materi yang berada pada lingkup yang sama sehingga menjadi satu kesatuan.

Dalam menentukan materi esensial, TPK  bisa mengacu pada metoda  UKRK (Urgensi, Konsistensi, Relevansi dan Kebermaknaan) materi sesuai kurikulum dengan aktivitas  pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang akan digunakan disesuaikan kondisi peserta didik. 3) Menentukan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik dan peningkatan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dituangkan dalam modul ajar/RPP  4)  Menentukan model pembelajaran: Proses pembelajaran dirancang dengan memperhatikan model yang telah ditentukan. Kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, model yang digunakan disesuiakan dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. 5) Desain asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran dan akhir dari proses pembelajaran. Penilaian yang dirancang mencakup Penilaian As a Learning dan For Learning disesuaikan dengan desain pembelajarannya.

Kurikulum kewilayahan berupa dengan materi muatan lokal maupun pendidikan karakter  sesuai karakter wilayahnya ini dalam  proses penyusunannya dibutuhkan sinergitas dan sikap gotong royong antara Dinas Pendidikan, KCD maupun Dinas Pendidikan Kab Kota Berkolaborasi Kepala Sekolah terpilih, Guru terpilih, Komite, Orang Tua serta pakar pakar dari Perguruan Tinggi, BBGP, BBPMP maupun Budayawan yang ada di Jawa Barat. Karena tanpa sinergitas dan sikap gotong royong akan menimbulkan miskomukasi dan mispersepsi.  Karena program ini membutuhkan inovasi yang kreatif dari semua komponen, inovasi yang kreatif tersebut nantinya bisa dirasakan oleh anak, orang tua dan masyarakat, sehingga anak didik kita yang cerdas, terampil dan berkarakter di provinsi Jawa Barat akan terwujud.

Dengan adanya kurikulum kewilayahan ini maka diharapkan sumber daya manusia di Jawa Barat yang karakternya lebih unggul sesuai dengan moto think globally, act locally’ artinya murid murid di Jawa Barat senantiasa mempunyai keunggulan komparatif di area global namun tidak tercerabut dari nilai-nilai karakter dan kearipan lokal seperti Falsafah Cageur, Bageur, Bener, Pinter, tur Singer, seperti telah dikenal luas di kalangan masyarakat Sunda.

Untuk itu kita tunggu apakah kurikulum kewilayahan akan terwujud sesuai dengan cita-cita gubernur KDM yang akan mengubah kurikulum Pendidikan berbasis kewilyahan di Jawa Barat dan yang sudah pasti jika terwujud merupakan kurikulum yang pertama di Indonesia ….Semoga.

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...