Melihat Permendikbd No 44 Tahun 2019

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Guru dan Ketua PB PGRI/KACI #PASTI BISA#)

Layanan PPDB setiap tahun selalu menggelinding menjadi bahan diskusi pro dan kontra. Selalu ada kelemahan dan kekurangan dalam layanan PPDB. Faktanya apa yang disampaikan Mendikbud Muhadjir sebelumnya dan Nadiem Makarim tidak sama. Beda Menteri beda kebijakan, ada dinamisasi kebijakan dalam PPDB. Ini sebuah transformasi layanan menuju bentuk yang lebih baik.

Dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 tentang “Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan” tentu masih terdapat kekurangan. Pasti akan disempurnakan pada tahun selanjutnya, pasti akan keluar lagi Permendikbud PPDB yang baru. Ini sebuah upaya, sah-sah saja.

Kita lihat Pasal 11 terkait jalur PPDB disebutkan ada 4 jalur yakni: 1) zonasi (50%), 2) afirmasi (15%), 3) perpindahan tugas orang tua (5%) dan 4) prestasi (30%). Pasal ini agak aneh terkait perpindahan orangtua. Faktanya terkait perpindahan orangtua di semua sekolah sangat sedikit presentasinya. Bahkan kebanyakan tidak ada atau tidak tergunakan jalur PPDB terkait perpindahan orangtua. Gak ada yang pindah? Bisa jadi demikian.

Menurut Saya perpindahan orangtu tak perlu dituliskan, apalagi sampai 5%, kebanyakan, faktanya tidak ada. Sebaiknya setiap orangtua yang pindah masuk jalur zonasi saja. Bila Ia pindah ke daerah A maka Ia dapat mendaftarkan anaknya di daerah A. Harusnya Pasal 11 diubah dengan satu jalur maslahat putra putri guru. Afirmasi pada putra putri guru sudah jelas tertuang dalam UURI No 14 Tahun 2005. Afirmasi perpindahan orangtua, jalurnya dari aturan mana?

Dalam Pasal 19 ayat (2) dijelaskan “Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.” Ayat ini nampak seperti bijak, tapi sesungguhnya aneh. Lebih mengutamakan orangtua pindahan (kedinasan/swasta) daripada putra putri guru yang tertuang dalam undang-undang. Seolah putra putri guru hanya pantas mengisi “sisa” kuota orangtua pindahan. Aneh, anak dari orangtua pindahan perusahaan swasta yang tidak ada di undang-undang diutamakan.

Kuota pindahan orangtua 5% bisa digunakan oleh putra putri guru. Nampak bijak, padahal membajak hak guru dalam undang-undang. Harusnya tertulis di pasal Permendikbud 44 ini satu pasal yang mengatakan jalur putra-putri guru 5% dari zonasi terdekat sekolah. Saya pikir ini lebih elok. Bila putra putri guru masuk jalur “sisa” kuota pindahan para orangtua penghuni baru suatu daerah, rasanya aneh.

Kemudian kita lihat Pasal 17 dalam ayat (1) disebutkan “Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu”. Pertanyaan Saya, apakah guru honorer yang gajinya di bawah UMR/UMP/UMK bahkan ada yang di bawah Rp 1 juta, masuk kategori keluarga mampu? Faktanya guru honorer secara finansial adalah golekmah.

Bagi putra putri guru PNS sebaiknya masuk kategori 5% jalur undang-undang. Bagi guru honorer masuk jalur afirmasi dan jalur undang-undang. Bagi guru PNS dapat memilih sekolah terdekat, begitu pun bagi putra putri guru honorer pilihlah sekolah terdekat. Sekolah wajib menerima putra putri guru (PNS dan non PNS) karena amanah undang-undang. Sampai saat ini Saya belum menemukan dasar hukum jalur perpindahan orangtua.

Satu hal lagi, bagi guru misal bekerja di jenjang SMAN, Ia sebaiknya tidak masuk jaur putra putri guru. Jalur putra putri guru dalam PPDB sebaiknya diberikan pada guru diluar sekolah para guru bekerja. Putra putri guru, TU, satpam, pesuruh dari sebuah sekolah masuknya ke jalur “Zonasi Khusus”. Mengapa ke zonasi khusus? Yak karena orangtuanya bekerja di zonasi di mana sekolah ada. Tidak harus masuk ke jalur putra putri guru.

Faktanya putra putri TU, satpam, pesuruh langsung diterima di sekolah dimana orangtuanya bekerja. Benar harus diterima mereka masuk jalur zonasi khsusus, karena orangtuanya bekerja di sana. Jangan sampai ada pimpinan sekolah mengatakan, “Jalur putra putri guru sudah penuh oleh karyawan kami (guru, TU, satpam, pesuruh). Ini tidak tepat. Putra putri Satpam, TU, pesuruh sekolah tidak ada di Undang-Undang No 14 Tahun 2005. Maka mereka masukan di jalur zonasi khusus, termasuk guru internal sekolahan.

Tulisan ini hanya pembelaan pada kaum guru. Mengapa? Karena memang di Pasal 2 dijelaskan bahwa PPDB berdasarkan prinsip: 1) nondiskriminatif, 2) objektif, 3) transparan, 4) akuntabel dan 5) berkeadilan. Melihat fakta di lapangan masih ada sejumlah riak ketidakadilan, terutama bagi putra putri guru honorer. Putra putri guru jelas ada undang-undangnya. Utamakan yang utama, dahulukan yang harus didahulukan sesuai undang-undang.

Putra putri guru menurut Mendikbud dalam Permendikbud No 44 Tahun 2019 kuotanya 5% dari jumlah total siswa yang diterima. Ini tertuang dalam Pasal 19 ayat 2. Jalur perpindahan orangtua dapat digunakan atau diberikan semuanya pada putra putri guru. Jangan yang lain, ini amanah Mendikbud!