Membaca Pedoman BDR Disdik Jabar

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Kepala SMAN1 Parungpanjang/KACI)

Dalam surat edaran BDR SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Barat tahun ajaran 2020/2021. Ada sejumlah hambatan proses BDR. Hambatan terbesar yang dihadapi anak-anak pada saat BDR adalah kesulitan memahami pelajaran (70%). Selanjutnya 57,1% merasa bosan, 56,6% kurang konsentrasi, 56,5% sulit komunikasi dengan guru, kurang jelas tugas yang diberikan guru, dan jaringan Internet kurang memadai.

Selanjutnya dalam pedoman itu para guru diwajibkan melayani anak didik secara fleksibel. Layanan pendidikan pada masa BDR bersifat fleksibel, dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup (Life Skill) Meaningfull Learning, Joyful Learning dan Well being disesuaikan tuntutan anak, agar imunitas tubuh anak tetap sehat. Selain harus menguatkan pembelajran berkaratter.

Adapun yang menjadi sasaran dalam pedoman pembelajaran daring dan luring, diarahkan untuk memberi pemahaman kegiatan BDR kepada siswa, guru, kepada sekolah dan orang tua. Ekosistem pendidikan SiGOKS (Siswa, Guru, Orangtua dan Kepala Sekolah) adalah aktor utama dalam sukses BDR. Tentu pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lainnya pun akan lebih baik bila memahami informasi terkait BDR.

Selama kegiatan BDR segala bentuk pembiayaan yang timbul akibat kegiatan BDR dibebankan kepada BOS, Bantuan Pendanaan Pendidikan dari Pemerintah Daerah atau Bantuan Komite Sekolah. Biaya selama kegiatan mengacu kepada juklak dan juknis penggunaan dana yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada tiga sumber dana yang dapat digunakan untuk BDR yakni BOS, BOPD, dan BKS (Bantuan Komite Sekolah).

Bagi anak-anak dengan kemampuan ekonomi lemah diprioritaskan untuk mendapat bantuan demi kelancaran kegiatan BDR daring maupun luring sesuai dengan juknis penggunaan dana pendidikan. Komite Sekolah dapat dilibatkan dalam penyediaan sarana prasarana atau kegiatan lain yang membantu pelaksanaan pembelajaran secara sukarela tanpa ditentukan besarannya dan dikelola oleh Komite Sekolah berkoordinasi dengan pihak sekolah (BAB III).

BDR adalah sebuah alternatif agar setiap anak tetap dapat belajar. BDR menghendaki setiap anak dapat diperlakukan sama hak belajarnya. Sejumlah kendala dan tantangan adalah tanggung jawab orang dewasa. Setiap anak didik wajib difasilitasi untuk belajar walau pun sejumlah keterbatasan dan kendala menjadi soal baru. Dosa para “orang dewasa” yakni guru, kepala sekolah, komite sekolah, orangtua dan pemerintah bila ada anak menjadi korban gagalnya layanan pendidikan.

Ungkapan bijak mengatakan, “Tidak ada anak yang salah yang ada adalah orang dewasa yang terkait di seputar anak”. Kita entitas orang dewasa mulai dari orangtua sampai pemerintah harus proaktif, kolaboratif, efektif melayani hak belajar anak di tengah keterbatasan dan kegagapan karena wabah Covid-19. Gagal masa depan anak didik bukan kesalahan mereka sendiri melainkan kesalahan kita bersama entitas orang dewasa. ***