Menekan Tiga Dosa Besar Pendidikan

Oleh Iwan Kartiwa

(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)

Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan ada tiga dosa besar pendidikan di Indonesia. Dosa besar itu sangat sulit diputus mata rantainya sehingga seperti terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tiga dosa besar itu juga berlangsung di berbagai level atau jenjang pendidikan formal dan sangat sulit untuk dihentikan. Tidak hanya terjadi di tingkat pendidikan dasar, tiga dosa besar itu juga terus menyebar di jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Ketiga dosa besar pendidikan itu adalah radikalisme, kekerasan seksual, dan perundungan.

Mari kita cermati ketiga jenis dosa besar tersebut. Radikalisme secara sederhana dapat diartikan sebuah ajaran/paham yang mengusung kekerasan dalam mencapai tujuannya. Menurut pendapat Marty dan Appleby sebagai sebuah gerakan fundametanlisme dan fundamentalis, radikalisme ditandai oleh sikap melawan atau berjuang (fight) yaitu: 1). Gerakan melawan kembali (fight back) kelompok yang mengancam keberadaan mereka atau identitas yang menjadi taruhan hidup, 2). Mereka berjuang untuk (fight for) menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum seperti keluarga atau institusi lain, 3). Kaum fundamentalis berjuang dengan (fight with) kerangka nilai-nilai identitas tertentu yang diambil dari warisan identitas tertentu, yang diambil dari warisan masa lalu dan konstruksi baru, 4). Untuk itu mereka juga berjuang melawan (fight against) musuh-musuh tertentu yang mencul dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang, 5). Kaum fundamentalis juga dicirikan oleh perjuangan atas nama (fight under) Tuhan atau ide-ide lain.

Radikalisme di dunia pendidikan berakar dari banyak sumber. Secara umum dapat berasal dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal). Faktor dari dalam dapat terbentuk dari dalam institusi pendidikan itu sendiri berupa tindakan-tindakan kekerasan yang terpelihara lama yang diwariskan bisa dari oknum penyelenggara pendidikan atau siswa senior kepada juniornya, dari satu sekolah atau kampus ke sekolah atau kampus lainnya. Sementara faktor eksternal tentu erat hubungannya antara keberadaan institusi pendidikan itu dengan masyarakat di sekitarnya serta pengaruh dari luar lainnya yang masuk ke dunia pendidikan tersebut (interaksi dengan kelompok yang identik berkarakter kekerasan seperti geng motor, preman, dll) serta sejumlah tayangan televisi dan konten internet serta media sosial yang mengandung unsur kekerasan.

Dalam sebuah laporan tahun 2017 disebutkan bahwa 84% siswa pernah mengalami kekerasan di sekolah, 75% siswa mengaku pernah melakukan kekerasan di sekolah, 45% siswa laki-laki menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, 22% siswa perempuan menyebutkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan, 40% siswa 13-15 tahun melaporkan pernah mengalami kekeran fisik dari teman sebaya dan 50% anak melaporkan mengalami perundungan (bullying di sekolah) (Asep Sudarsyah dan Cepi Triana, 2017. Strategi Implementasi Karakter bagi Guru Pendidikan Menengah, Jakarta: Kemendikbud Dirjen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Pembinaan Guru).

Kekerasan seksual. Kekerasan seksual menurut WHO diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual sesorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Berbeda dengan pelecehan seksual, kekerasan seksual cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Pelecehan seksual hanya salah satu jenis dari kekerasan seksual.

Komnas Perempuan Indonesia mengidentifikasi ada 15 jenis perilaku yang dikategorikan kekerasan seksual. Bagaimana kondisi kekerasan seksual di dunia pendidikan? Jawabanya sangat mengkhawatirkan dan memprihatikan, hampir di setiap waktu selalu saja ada terdengar kasus peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus maupun pada jenjang sekolah. Komnas Perempuan mencatat jumlah pengaduan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan sebanyak 45 kasus sepanjang 2015-2020. Hal ini baru yang dilaporkan belum yang tidak. Jadi hal ini seperti fenomena gunung es yang meningkat terus dari waktu ke waktu. Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menyebutkan kekerasan seksual terbanyak terjadi di universitas (27 %), disusul pesantren (19 %) dan SMA/SMK (15 %). Sementara pelaku terbanyak dilakukan guru atau ustad (22 kasus), dosen (10 kasus), kepala sekolah (8 kasus) dan peserta didik lain (6 kasus).

Bullying atau perudungan, ada juga yang menyebut persekusi. Menurut Riauskina, Djuwita dan Soesetio (2005) dalam Leaflet Pusat Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2013 mendefinisikan bullying atau perundungan sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang/sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Bullying memiliki sejumlah kategori yaitu fisik, verbal, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, pelecehan seksual dan bullying elektronik. Saat ini perilaku bullying sangat meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini diperparah dengan pemafaatan media sosial untuk melakukan tindakan perundungan tersebut.

Memperhatikan ketiga jenis dosa besar tersebut, persoalannya bagaimana cara menekan ketiga dosa besar pendidikan itu agar dapat terus berkurang. Sebab kalau dihapus sama sekali memang bukan pekerjaan yang semudah membalikan telapak tangan. Eskalasi tentu saja harus menjadi perhatian semua pihak dan menganggap hal ini sebagai kasus extraordinary crime. Oleh sebab itu maka mau tidak mau penanganannya pun tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja. Tapi harus dengan cara yang lebih sistematis dan masif dalam pencegahnnya serta lebih kuat dan tegas dalam penindakannya. Salah satu cara yang mungkin harus dilakukan ialah dengan menguatkan dan menambah berat sanksi hukuman bagi para pelaku. Sanksi hukuman yang ditambah lebih berat ini diharapkan dapat mencegah dan membuat efek jera bagi pelakunya.