MENJAGA MURUAH HUKUM AGAR TETAP TERJAGA KE ”SAKRALA” NYA

OLEH WINARNO, S.H., M.PD.

(Calon Pengawas Jenjang SMK Kabupaten Majalengka/Guru PPKn SMK Negeri 1 Leuwimunding/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

“Fiat justitia ruat caelum”, artinya hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Kalimat ini diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesonius (43 SM). Kalimat yang sangat mendalam terhadap suatu harapan tentang tegaknya keadilan di suatu negara, karena hanya dengan keadilan kehidupan yang sejahtera dapat terwujud.

Agak sedikit kontradiktif dengan apa yang terjadi di negara kita. Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis kepercayaan di bidang penegakan hukum terlebih pada masa pandemi covid-19. Aturan yang dibuat oleh pemerintah sering berubah-ubah, tumpang tindih pelaksanaan aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap pelaksanaan di tingkat pemerintah desa. Terkesan aturan tersebut dibuat tidak didasarkan pada pembahasan yang matang oleh lembaga berwenang. Ada asas pembentukan perundang-undangan yang terabaikan. Akibatnya masyarakat merasa kebingungan berkenaan dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Memang tidak bisa dimungkiri kesadaran dan ketaatan masyarakat pun yang masih sangat rendah selain ketegasan penegakan hukum masih kurang maksimal ikut mempengaruhi kesakralan hukum di negeri ini.

Kebijakan pembebasan napi di tengah pandemi covid-19 oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly atas nama pemerintah meskipun ini rekomendasi dari PBB, adalah salah satu contoh konkret kalimat Fiat justitia ruat caelum (hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh) masih sangat jauh dari harapan, sehingga dari kebijakan yang terbentuk justru menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat. Tanpa disadari tingkat kriminalitas di daerah sejak dikeluarkan kebijakan tersebut semakin meningkat.

Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang “Kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona”, dalam pelaksanaannya maklumat ini masih sangat jauh dari harapan. Himbauan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang belum sepenuhnya dapat direalisasikan, selain kurang maksimalnya pelaksanaan maklumat tersebut oleh para penegak hukum, keasadaran dari masyarakat untuk mematuhi dan mentaati maklumat tersebut juga masih sangat rendah. Masyarakat abai dan tetap melakukan kegiatan yang melibatkan interaksi banyak orang. Di masyarakat masih terlihat warga yang berkerumun karena sedang melakukan kegiatan nongkrong bareng, ngabuburit, dan kegiatan lainnya.

Keterbatasan personel di setiap wilayah adalah salah satu alasan kenapa efektivitas pemberlakuan maklumat Kapolri belum berjalan maksimal selain memang kesadaran masyarakat sangat rendah. Faktor lain kenapa maklumat Kapolri belum maksimal dilaksanakan adalah perasaan dilema jika dibenturkan dengan adat dan kebiasaan warga di setiap daerah. Di sinilah perlunya sinergitas semua pihak untuk keberhasilan penegakan aturan, agar aturan yang telah dibuat dapat ditegakkan.

Kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat terdampak covid-19 juga menimbulkan permasalahan baru di daerah, khususnya di tingkat desa. Kebijakan yang disampaikan pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota tidak didasarkan pada fakta riil di tingkat desa. Fakta di lapangan data penerima bantuan dari pemerintah adalah data lama yang belum terupdate sehingga ada masayarakat yang memang pada saat pendataan terdahulu layak untuk memperoleh bantuan namun seiring berjalannya waktu masyarakat tersebut sudah bisa mandiri dan sudah tidak layak lagi untuk memperoleh bantuan. Tidak sedikit juga warga yang sudah meninggal dunia masih mendapatkan bantuan. Kecerobohan seperti ini seyogianya dapat diantsipasi lebih awal oleh pemerintah jika pemerintah bisa lebih teliti, sehingga tidak akan memunculkan permasalahan baru di masyarakat. Inilah pentingnya pembuatan kebijakan didasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan. Tujuan pemerintah sangatlah baik namun jika prosedur pelaksanaan pembuatan kebijakan tidak didasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan maka tujuan baik akan menjadi kurang baik.

Sudah saatnya semua komponen bangsa untuk bisa menginstropeksi diri masing-masing. Peristiwa yang terjadi bisa kita jadikan cerminan agar kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi jangan sampai terulang kembali di masa yang akan datang khusunya terkait dengan proses penegakan hukum di bumi pertiwi agar muruah hukum tetap terjaga.

Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan kebijakan seyogianya dalam pembentukan kebijakan didasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan:

1.   Asas kejelasan tujuan

2.   Asas kelembagaan atau organ yang tepat

3.   Asas kesesuaian antara hierarki, jenis, dan materi muatan

4.   Asas dapat dilaksanakan

5.   Asas kehasilgunaan dan kedayagunaan

6.   Asas kejelasan rumusan

7. Asas keterbukaan

Asas tersebut harus secara utuh dipergunakan sebagai dasar dalam pembentukan sebuah aturan atau kebijakan, sehingga aturan kebijakan dapat dilaksanaka secara efektif.

Aturan/kebijakan yang telah terbentuk tidak serta merta dapat diberlakukan secara efektif jika tidak ada peran dari penegak hukum untuk menegakkan aturan yang telah dibuat. Ketegasan dalam pemberlakuan aturan sangat dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan aturan/ kebijakan. Jangan pandang bulu dalam menegakkan aturan, karena aturan yang dibuat adalah berlaku untuk semua warga negara tanpa kecuali, berikan sanksi bagi si pelanggar, berikan keteladanan dalam penegakan hukum karena dengan keteladanan taat hukum akan lebih mudah pemberlakuan aturan di masyarakat.

Pemerintah, penegak hukum selalu bersinergi dalam upaya penegakan hukum. Sebagai warga negara sudah saatnya ikut bersinergi dalam penegakan hukum, taat dan patuh hukum kita jadikan sebagai kebutuhan diri agar hidup bisa lebih tertib dan teratur. Masyarakat cerdas adalah masyarakat yang taat hukum, tidak perlu menunggu orang lain untuk menyadarkan kita agar kita taat hukum. Jika taat hukum sudah dijadikan sebagai kebutuhan hidup disetiap jiwa sanubari warga negara pasti kehidupan yang tertib dan teratur akan terwujud.

Bangsa Indonesia butuh kebersamaan dalam proses penegakan hukum, bangsa Indonenesia butuh kehidupan yang lebih baik dengan hukum sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Kehidupan yang damai, sejahtera “gemah ripah loh jinawi” sangat dinantikan bagi setiap warga negara.

Kewajiban bagi setiap warga negara untuk menjaga muruah hukum dari kesakralannya harus tetap tertanam di jiwa, karena langit akan tetap tegak di bumi pertiwi jika kalimat “fiat justitia ruat caelum” dapat ditegakkan di bumi pertiwi.