MENYOAL NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN SEKOLAH LUAR BIASA

Oleh Drs. Dedy Kustawan, M.Pd.

(Lintang Samudra Edukasi Yayasan MDP Indonesia, Komunitas Cinta Indonesia#KACI#)

Jenis “pendidikan khusus” awalnya adalah jenis “pendidikan luar biasa.” Perubahan nomenklatur jenis pendidikan tersebut seiring dengan digantinya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebenarnya pengertian pendidikan khusus dan pendidikan luar biasa ada perbedaan. Jadi pendidikan khusus tidak sama persis dengan pendidikan luar biasa. Pengertian pendidikan luar biasa dijelaskan pada Pasal 11 angka 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: “Pendidikan Luar Biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental. Pengertian pendidikan khusus dijelaskan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut: “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.”

Dari pengertian pendidikan luar biasa dan pendidikan khusus di atas, maka sebenarnya bidang garapan pendidikan khusus lebih luas karena subyek didiknya bukan hanya peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental tetapi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.” Hal ini dijelaskan pula pada Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa warga negara yang memerlukan pendidikan khusus itu adalah warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam implementasinya hak-hak peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa apakah sudah terimplementasi secara optimal atau belum, perlu menjadi pemikiran semua pihak sebagai bentuk komitmen dari peraturan perundang-undangan yang memayunginya.

Pendidikan khusus diselenggarakan pada satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan satuan pendidikan keagamaan. Pendidikan khusus pada satuan pendidikan umum, kejuruan, dan keagamaan diselenggarakan secara inklusif. Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bentuk satuan pendidikan khusus itu namanya Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB karena pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 jenis pendidikannya adalah Pendidikan Luar Biasa. Maka ketika pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 jenis pendidikannya adalah Pendidikan Khusus maka bentuk satuan pendidikan seharusnya disesuaikan dengan nomenklatur jenis pendidikan khusus sehingga namanya menjadi TK Khusus, SD Khusus, SMP Khusus, dan SMA Khusus. Sekolah Luar Biasa (SLB) pun seharunya Sekolah Khusus sebab jenis pendidikannya yaitu pendidikan khusus bukan lagi pendidikan luar biasa.

Hal lainnya yang tidak seiring adalah sebutan peserta didiknya. Ketika jenis pendidikannya Pendidikan Luar Biasa pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, maka anak atau peserta didiknya disebut Anak Luar Biasa (ALB) atau Peserta Didik Luar Biasa (PDLB). Pada saat istilah Anak Luar Biasa atau Peserta Didik Luar Biasa digunakan, ada istilah Penyandang Cacat yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang kemudian undang-undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hanya istilah Penyandang Cacat tidak digunakan pada berbagai peraturan perundang-undangan atau pedoman di Depdikbud/Depdiknas/Kemendikbud. Selain istilah Anak Luar Biasa atau Peserta Didik Luar Biasa istilah yang ditemui adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan tunaganda. Namun saat ini jadi banyak sekali istilah yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada peraturan perundang-undangan atau pada pedoman-pedoman untuk menyebut peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus antara lain peserta didik yang memiliki kelainan, peserta didik berkebutuhan khusus, peserta didik tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, dsb. peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, emosi, intelektual, dan sosial, peserta didik yang memiliki kemampuan khusus, peserta didik penyandang disabilitas, anak/peserta didik dengan disabilitas, dan sebagainya. Sebagai contoh untuk peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus karena memiliki gangguan/hambatan penglihatan maka nomenklaturnya bisa: 1) Tunanetra; 2) Disabilitas Netra: 3) Anak dengan Disabilitas Netra; 4) Kelainan Penglihatan; 5) Hambatan Penglihatan; dan Gangguan Penglihatan.

Harapan ke depan semoga ketika ada perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan, nomenklatur satuan pendidikan khusus dan nomenklatur peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus yang digunakan oleh Kemendikbud tidak beragam agar tidak membingungkan praktisi dan masyarakat. Semoga.