Menyongsong Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum “Baru” Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Oleh Hasim

(Penulis dan Praktisi Pendidikan)

Pendahuluan

Perubahan kurikulum sejatinya merupakan sebuah keniscayaan, sehingga tidak dapat dihindari. Hal ini sebagai sebuah jawaban terhadap dinamika, tuntutan dan perkembangan kekinian. Namun demikian perubahan kurikulum yang harus dihindari karena adanya kepentingan politik tertentu sebagai pesanan penguasa.

Demikian juga dengan paradigma Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai  dari pendidikan politik yang punya peran sangat strategis demikelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang punya perean berbeda dibandigkan peran Mata pelajaran lainnya. Mata Pelajaran ini dalam historinya memang mengalami perubahan ganti nama. Namun dalam kesempatan ini saya tidak hendak membahas dinamika perubahan tersebut. Melainkan bagaimana kita menyongsong perubahan Kurikulum BMeredka sebag Kurikulum “Baru” PPKn, setidaknya menilik sedikit yang mungkin bisa kita jadian bahas diskusi.

Penulis berpendapat dari sisi nama Mata Pelajaran PPKn sebagai nama yang cukup ideal, karena merepresasentasikan baik subtansi maupun kebutuhan dan materi pembelajaran. Sekalipun pernah kita mendengar tentang paradigma PPKn berganti nama lagi menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

Kurikulum 2013 cukup ideal dilihat dari sisi subtansi kompetensi yang hendak di capai yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian hal yang terkait dengan sikap (moral) menjadi tanggung jawab semua guru. Tidak dapat dipungkiri masa peberlakun Mapel PMP, ada kesan tanggung jawab moral, seoalah menjadi tanggung jawab Guru PPKn dan Pendidikan Agama. Saat ada siswa yang melanggar Tata Tertib, maka ada yang bertanya mana Guru PPKn-nya?

Rasionalisasi Kurikulum Merdeka PPKn

Kurikulum Merdeka sebagai Kurikulum “Baru” PPKn sejatinya tentu saja bukan kurikulum baru. Kurikulun ini sejatinya berdapatasi dengan dinamika dan tutntutan kekinian. Karena Pancasila merupakan nilai luhur dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang kemudian ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah-mufakat, dan keadilan adalah nilai-nilai yang harus ditumbuhkembangkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai itu kemudian ditetapkan sebagai norma dasar atau grundnorm Indonesia dan diberi nama Pancasila, hingga menjadi landasan yuridis bagi pengembangan seluruh aturan negara Republik Indonesia.

Sebagai filsafat hidup bangsa, nilai-nilai Pancasila semestinya mewujud dalam setiap sikap dan perbuatan segenap warga negara Indonesia. Keterwujudun dalam sikap dan perbuatan tersebut akan dapat mengantarkan seluruh bangsa pada kehidupan yang adil makmur sebagaimana cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Gambaran ideal cita-cita bangsa tersebut masih jauh dari terwujud walaupun negara Indonesia telah menempuh perjalanan lebih dari tiga perempat abad. Masih banyak tantangan yang harus diatasi baik dalam kehidupan bermasyarakat,       erbangsa, dan bernegara.

Setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara perlu diarahkan menjadi warga negara yang baik dan terdidik (mart and good citizen), sehingga dapat memahami negara dan bangsa Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air.

Dengan demikian, warga negara Indonesia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, juga turut aktif membentengi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dari berbagai ancaman dan hambatan yang akan merusak ketahanan bangsa dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD NRRI Tahun 1945.

Pendidikan merupakan kunci untuk menumbuhkembangkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasar Pancasila sesuai tujuan pendidikan nasional. Hal ini bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan tersebut diterjemahkan secara lebih operasional dalam ruang lingkup lembaga pendidikan menjadi Profil Pelajar Pancasila, dengan mengontekstualisasi tantangan abad ke-21 dan visi Indonesia 2045. Profil Pelajar Pancasila dirumuskan dalam satu pernyataan yang komprehensif, yaitu: “Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila.” Pernyataan ini memuat tiga kata kunci: pelajar sepanjang hayat (lifelong learner), kompetensi global (global competencies), dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan adanya paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, dengan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan konteks abad ke-21.

Enam karakter/kompetensi dari Profil Pelajar Pancasila dirumuskan sebagai dimensi kunci. Keenamnya saling berkaitan dan menguatkan, sehingga upaya mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang utuh membutuhkan berkembangnya keenam dimensi tersebut secara bersamaan, tidak parsial. Keenam dimensi tersebut adalah: 1) beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2) berkebinekaan global, 3) bergotong-royong, 4) mandiri, 5) bernalar kritis, dan 6) kreatif.

Enam dimensi ini menunjukkan bahwa Profil Pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri ebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Keenam dimensi Profil Pel j r P ncasila harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi, di m na keterkaitan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya akan melahirkan kemamp an yang lebih spesifik dan konkrit.

Dengan merujuk kepada keenam dimensi Profil Pelajar Pancasila tersebut, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mengemban amanah untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila setiap anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proses pembelajaran PPKn harus integratif, menyenangkan, dan efektif. Abad ke-21 menuntut kecakapan dengan penguatan pendidikan karakter, literasi, dan pembelajaran berbasis keterampilan/kecakapan abad ke-21 yang domain karakteristik pembelajarannya mengarah pada High Order Thinking Skill (HOTS), 4C (Creativity and Innovation, Critical Thinking and Problem Solving, Collaboration, Communication). Tujuannya agar peserta didik antusias untuk memupuk nilai-nilai luhur Pancasila yang ada di dalam dirinya sendiri.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mempunyai visi menjadi program pendidikan sekolah yang melakukan transmisi dan transformasi sikap serta perilaku peserta didik melalui proses pembelajaran. Dalam upaya meningkatkan keyakinan dan pemahaman filosofi bangsa perlu dilakukan perbaikan secara konten maupun proses pembelajaran pada mata pelajaran PPKn yang di dalamnya terkandung penguatan karakter, literasi dan kecakapan abad 21 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Penerapannya harus dapat mendorong proses berfikir kritis, analitis, reflektif dan keterampilan “high order thinking ” melalui interaksi yang kontekstual dan kolaboratif. Dengan demikian, PPKn akan mampu menghasilkan warga negara yang mampu berfikir global (think globally) dengan cara-cara bertindak lokal (act locally) berdasarkan Pancasila sebagai jati diri dan identitas bangsa.

Mata pelajaran PPKn mempunyai kedudukan strategis dalam upaya mewariskan nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara sehingga dapat menumbuhkembangkan sikap perbuatan dan keterampilannya dalam upaya mencapai Indonesia gemilang pada 2045 mendatang.

Tujuan, Karkterter dan Elemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPkn)

Tujuan Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kurikukum Merdeka bertujuan untuk memastikan peserta didik mampu:

1.         memiliki akhlak mulia dengan didasari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini ditunjukkan melalui sikap mencintai sesama manusia dan lingkungannya serta menghargai kebinekaan untuk mewujudkan keadilan sosial;

2.         memahami makna dan nilai-nilai Pancasila, serta proses perumusannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara mel lui kajian secara kritis terhadap nilai dan kearifan luhur bangsa Indonesia sebagai pedoman dan perspektif dalam berinteraksi dengan masyarakat global, erta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, rumah, masyarakat sekitar, dan dalam konteks yang lebih luas;

3.         menganalisis secara kritis konstitusi dan norma yang berlaku, serta menyelaraskan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah-tengah masyarakat global;

4.         memahami jati dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang berbineka, serta mampu bersikap adil dan tidak membeda-bed k n jenis kelamin dan SARA, serta memiliki sikap toleransi, penghargaan dan cinta damai sebagai bagian dari jati diri bangsa yang perlu dil starikan; dan

5.         menganalisis secara cerdas karakt ri tik bangsa Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia, dan kear fan lokal masyarakat sekitar, dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitarnya dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta berperan aktif dalam kancah global.

Sedangnkan Karakteristik Karakteristik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yakni:

1.         Wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, U da g Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sema gat Bhi neka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2.         Berorientasi pada penguatan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pembentukan sikap mental, penanaman nilai, moral, dan budi pekerti yang menekankan harmonisasi aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada sikap kekeluargaan dan bekerja sama pada proyek belajar kewarganegaraan;

3.         Berorientasi pada mengembangkan misi keadaban Pancasila, yang mampu membudayakan dan memberdayakan peserta didik menjadi warga negara yang cerdas dan baik serta menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia di masa depan yang amanah, jujur, cerdas, dan bertanggung jawab;

4.         Wahana pendidikan nilai, moral/karakter Pancasila, dan pengembangan kapasitas psikososial (psikologi dan sosial) kewarganegaraan Indonesia sangat koheren (runut dan terpadu) dengan komitmen pengembangan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dan perwujudan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan

5.         Wahana untuk mempraktikkan perilaku gotong royong, kekeluargaan dan keadilan sosial yang dijiwai nilai-nilai Pancasila guna terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Sedangakan elemen dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memiliki empat elemen kunci beserta cakupan/substansinya, meniru dan kembali ke gagasan awal sat terbentuknya Kurikulum 2013, yang kita kenal dengan 4 (empat) Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.

Dalam Kurikulum Meredeka PPKn kali ini kita tidak akan menemui lagi istilah Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar. Istilah baru yang kita  kenal dengan nama Capaian Pembelajaran(CP). Capaian Pembelajarn ini mengenal beberapa fase, yakni:

1.         Fase A (Untuk kelas 1 dan 2 SD)

2.         Fase B (Untuk kelas 3 dan 4 SD)

3.         Fase C (Untuk kelas 5 dan 6 SD)

4.         Fase D (Untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP)

5.         Fase E (Untuk kelas 10 SMA)

6.         Fase F (Untuk kelas 11 dan 12 SMA)

Bila pembaca mungkin penasaran dengan Kurikulum Merdeka yang “Baru” untuk Mata Pelajarn PPKn ini, maka bersabarlah pada saatnya akan tiba. Salam Pendidikan.