MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG IDEAL

Penulis: Ahmad Abung Suud, S.Pd., M.Pd.

Dibaca: 151 kali

Ahmad Abung Suud, S.Pd., M.Pd.

Oleh Ahmad Abung Suud, S.Pd., M.Pd.

(Guru Fisika SMAN 1 Cigugur/Bakal Calon Kepala SMA Provinsi Jawa Barat Tahun 2020)

 

Pendidikan adalah bak kunci menuju pulau impian. Di mana setiap orang pasti mempunyai keinginan dan cita-cita, dan pendidikan adalah salah satu kunci untuk sampai kepada tujuannya itu. Usia pendidikan sama tuanya dengan usia manusia, dari Adam (Sang manusia pertama) hingga kelak hari kiamat. Sebagaimana dideskripsikan oleh Nabi Muhammad saw bahwa Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Pendidikan dan manusia akan selalu bergelut, karena manusia sebagai Animal Educandum pelaku pendidikan dalam proses kehidupan. Bagaimana manusia bisa mengenal dirinya sendiri, lingkungannya serta Tuhan yang menciptakannya tentunya sesuai dengan kapasitasnya sebagai Animal Rational, pendeknya pendidikan dapat memanusiakan manusia. Sejatinya pendidikan tidak mengenal ruang dan waktu, bisa kapan saja dan di mana saja.

Pendidikan Sebagai Hak Dasar Manusia

a)         Konsep Islam

Menurut Imam Nawawi al-Bantani, sejak awal kehadirannya di muka bumi ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pembinaan sumber daya manusia melalaui kegiatan pendidikan dalam bermacam bentuknya . alasannya adalah wahyu yang pertama turun adalah al-alaq yang sarat muatan pendidikan. Sebuah pondasi awal ajaran Islam adalah “Iqra”. Di sini ulama tafsir manyatakan bahwa pentingnya pendidikan dalam Islam adalah sebagai hak dasar yang harus dipenuhi. Nash yang senada terdapat dalam QS. an-nahl: 78, dan at-taubah: 122 sebagai bekal atas amanatnya sebagai khalifatul fil al-ardh.

b)         Konsep negara

Sebagai bangsa yang merdeka Indonesia dan negara manapun akan menempatkan pendidikan sebagai pondasi awal pembangunannya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara dan disadari sebagai hak dasar rakyat. Artinya tidak ada satu pun yang boleh tertinggal untuk mengecap pendidikan.

1.         Pembukaan UUD 1945

2.         UUD 45, BAB XIII, Pasal 31 ayat(1) : “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran “ satu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang.

3.         UU nomor 2 tahun 1989 : (1) “Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan pada tahap manapun dalam perjalanan hidupnya-Pendidikan seumur hidup…. Dan Pasal 4: Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawa kemasyarakatan dan kebangsaaan.”

4.         UUD 45 (Amandemen I-IV, (7) tentang hak memperoleh pengajaran atau pendidikan

5.         UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional. Dan lain-lain.

6.         Artikel 26 (1) dari Universe Declaration of Human, sebagai hak dasar.

Kelihatan sekali bahwa manusia berhak memperoleh pendidikan yang sama tanpa ada pembedaan antara si “miskin” dan si “kaya”.

Persoalan yang kemudian muncul seiring dengan semakin bertambahnya umur dunia adalah persoalan manusia semakin pelik dan komplek. Tak ayal lagi pendidikan pun dituntut peranannya menjawab dinamika kehidupan manusia yang memberikan tuntunan. Oleh karenanya masihlah belum cukup jika proses pendidikan berjalan konservative, hanya berdasar pada Common Sense manusia. Hal ini meniscayakan adanya sebuah pendidikan formal yang diharapkan dapat menjawab tantangan zaman secara aplikatif mengembangkan kognisi, afeksi dan psikomotor manusia, yang relevan dengan kebutuhan manusia untuk mempertahankan hidup (survival).

Selaras dengan konsep tujuan pendidikan menurut KH. Ahmad Dahlan, yakni:

?           Alim dalam ilmu agama

?           Berpandangan luas, dengan memiliki pengetahuan umum

?           Siap berjuang, mengabdi dan menyantuni nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat

Dalam hal ini ‘sekolah’, terlepas dari faham yang mamandang sekolah sebagai penjara diawal 70-an tentang Deschooling Society-nya Ivan Illich, atau School Is Read-nya Everett Reimen dan The End Of Education pemikiran Neil Postman dianggap lebih mewakili pendidikan formal dibanding dengan institusi yang ada saat ini, karena sekolah memiliki sistem, instrumen serta regulasi yang lebih jelas. Tugas utama sekolah adalah mengajar murid supaya dapat belajar dan meresapi ilmu pengetahuan secara mandiri. Idealnya sekolah ini bisa menjadi harapan pendidikan kedua setelah keluarga, karena secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimibingan untuk mengarahkan fithrah manusia ke arah yang mulia.

Namun sekolah yang menjadi tumpuan pendidikan manusia modern masih belum menyentuh manusia secara hakiki. Masih ada asumsi dari ‘golongan termarginalisasi’ yang menempatkan bahwa, “orang miskin dilarang sekolah”, pendidikan masih menjadi barang yang mewah. Menurut sebagian pakar, fenomena ini sering diindikasikan sebagai Neoliberalisme dan Neokolonialisme, sekolah menjadi sebuah komoditas yang di-“perjualbeli”-kan, layaknya lahan bisnis yang senantiasa memegang prinsip ‘mengeluarkan modal sedikit-dikitnya dan mengambil untung sebesar-besarnya, kiranya perlu mendapat perhatian kita semua.

Masalah pun masih berjalan, konon mutu pendidikan di Indonesia lebih rendah, terbenam di bawah Vietnam, akan panjang membaca kembali perjalanan Diknas dengan permasalahanya, akan teapi yang mempengaruhi mutu (baca : SDM) antara lain kurikulum, kuantitas dan kualitas sasaran pendidikan, kualitas dan kuantitas ujian, kesehatan, kemauan, politik, ekonomi, lingkungan, moral, manajemen sekolah dll., inilah masalah-yang menjadi titik perkara.

Amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam UUD 45 hasil Amandemen serta UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20 persen dari APBN dan APBD di masing-masing daerah masih belum terpenuhi. Padahal idealnya ada hubungan timbal balik antara warga negara yang membayar pajak, berhak mendapat kelayakan sebagai warga negara, termasuk pendidikan yang layak.

Mulai dari sekarang mari kita benahi sistem pendidikan yang selama ini kita lakukan. Kemajuan pendidikan berada di atas pundak kita semua, dan yang terpenting adalah demi terciptanya ”Revolusi Pendidikan”.

Semoga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, seiring berjalan dengan tujuan dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan tatanan pendidikan yang bermutu dan berdaya sain, terkhusus mutu pendidikan di Provinsi Jawa Barat guna mewujudkan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan visi Provinsi Jawa Barat Jabar Masagi, Jabar Juara Lahir Batin.

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...