Penulis: VENI ASTIA NINGRUM, M.Pd.

VENI ASTIA NINGRUM, M.Pd.
Oleh
VENI ASTIA NINGRUM, M.Pd.
(Guru
SMKN 1 Tarumajaya, Kabupaten Bekasi/Instruktur Kurikulum/KACI #PASTI BISA#)
Arah
kebijakan dan strategi pembangunan sub bidang pendidikan diprioritaskan untuk
meningkatkan profesionalisme kualitas dan akuntabilitas guru dan tenaga
kependidikan. Salah satunya melalui pelaksanaan kinerja guru yang sahih dan
andal serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan, tetapi pada
kenyataannya di lapangan terjadi inkonsistensi dalam pelaksanaannya, antara
lain:
1. Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang tidak
transparan
2. PKG yang tidak dilakukan secara
berkesinambungan
3. Pelaksanaan PKG yang tidak sesuai
dengan norma/ketentuan PerMenPAN dan RB No. 16
Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Berlaku
efektif 1 Januari 2013.
Sehingga
hal tersebut berdampak pada saat pengusulan Kenaikan Pangkat baik itu periode
April maupun Oktober, guru cenderung jadi Bandung Bondowoso yang dalam cerita
legenda membuat 1000 candi dalam semalam, saya analogikan dengan guru yang
harus melengkapi bukti fisik Daftar usulan penetapan Angka Kredit (DUPAK) dalam
waktu semalam. Walaupun sekarang sudah melalui Aplikasi OPAK (Online Penetapan
Angka Kredit), tetap saja guru harus mempersiapkan secara manual agar pada saat
penginputan di aplikasi OPAK mudah. Permasalahan yang sering terjadi di
lapangan pada saat guru menginput angka kreditnya Perolehan Angka Kredit PKG dan Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) banyak yang salah dan tidak sesuai dengan Norma
PK Guru dan ini fatal akibatnya.
Penilaian
Kinerja Guru merupakan sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi
kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui pengukuran terhadap
penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerja. Dalam pelaksanaannya
penilaian kinerja guru tidak dilakukan dengan maksimal karena banyak yang belum
memahami siapa sih yang berhak melakukan penilaian kinerja guru, dan kriteria
apa yang harus dimiliki oleh penilai kinerja guru dan bagaimana proses PK guru
dilaksanakan.
Hal ini
yang perlu dipahami bersama, bahwa yang melakukan penilaian kinerja guru
sebagai berikut:
Setelah
menentukan penilai dan kriterianya dalam proses Penilaian Kinerja Guru dapat
gambaran dengan melewati tahapan-tahapan berikut:
1. Penilaian Kinerja Guru dilakukan oleh
Kepala Sekolah, Apabila Kepala Sekolah tidak dapat melaksanakan sendiri
(misalnya karena jumlah guru terlalu banyak), kepala sekolah dapat menunjuk
guru Pembina atau Koordianator PKB atau guru lain yang memenuhi kriteria
sebagai penilai (kriteria penilai menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama
dengan jabatan/pangkat Guru/kepala Sekolah yang dinilai, diutamakan memiliki
sertifikat pendidik, memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan atau
menguasai bidang kajian Guru/Kepala sekolah yang akan dinilai, memiliki
komitmen yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, memiliki
integritas diri, jujur adil dan terbuka, memahami PKG dan dinyatakan memiliki
keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja guru (diutamakan yang telah
mengikuti pelatihan PKG)
2. Seorang penilai melakukan PK Guru
maksimal 5 atau 10 orang
3. Dimungkinkan Pengawas sesuai dengan
tupoksinya dapat ditugaskan oleh Dinas Pendidikan setempat melaksanakan
kegiatan supervisi pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru di sekolah
4. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
dilakukan oleh Pengawas sekolah yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan setempat.
Permasalahan-permasalahan
yang ditemui di lapangan sangat kompleks. Banyak guru hanya membuat bukti fisik
dadakan karena di sekolah tidak melaksanakan penilaian kinerja guru, kesalahan
perhitungan angka kredit, guru belum memahami kebutuhan angka kredit yang
dibutuhkan sesuai dengan pangkat dan golongan, adanya pembiaran dari yang
kompeten melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan
TIM PENILAI ANGKA KREDIT Guru sehingga permasalahan yang kompleks ini masih
terjadi di lapangan.
Harapan
penulis jika Guru/ASN sudah paham siapa yang melakukan penilaian kinerja guru,
kriteria penilai, dan mekanisme proses PK Guru maka permasalahan-permasalahan
yang terjadi dapat kita selesaikan. Sehingga kesalahan perhitungan angka kredit
pada saat penginputan ke dalam aplikasi OPAK sudah bisa diantisipasi. ***