PANDEMI COVID-19 DAN PENDIDIKAN JARAK JAUH, SEKOLAH TERBUKA, SEKOLAH DARURAT, DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS

Oleh Dedy Kustawan

(Komunitas Cinta Indonesia/Lintang Samudra Edukasi)

Di saat Pandemi Covid-19 Pendidikan Jarak Jauh menjadi viral. Banyak pihak yang menyebut dan membahas Pendidikan Jarak Jauh). Pengertian Pendidikan Jarak Jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui penerapan prinsip-prinsip teknologi pendidikan/pembelajaran. Adapun tujuan PJJ adalah untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan rekevansi pendidikan. Dikaitkan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 maka tujuan PJJ yang dilakukan lebih ke pengganti akses karena situasi darurat akibat Pandemi Covid-19 tersebut. Ketika berbicara Pandemi Covid-19 sebagai bencana maka berkait erat juga dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pengaturan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 dalam rangka memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana dalam hal ini Pandemi Covid-19 sehingga perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan migitasi bencana di satuan pendidikan.

Peserta didik saat ini mendapat kesulitan akses karena Pandemi Covid-19. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 disebutkan bahwa Peserta didik yang mengalami kesulitan akses karena bencana alam atau bencana sosial perlu mendapat Pendidika Layanan Khusus. Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus atau PLK sendiri telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. Dalam Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 dijelaskan mengenai bentuk penyelenggaraan stuan pendidikan khusus yaitu sekolah kecil, sekolah terbuka, sekolah darurat, dan sekolah terintegrasi. Dalam Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 juga dibahas mengenai PJJ yang menyelenggatakan layanan pendidikan tertulis, radio, audio, video, TV, dan/atau berbasis IT, pemindahan peserta didik ke daerah lain dengan fasilitas bantuan pendanaan dan/atau asrama, bantuan dana transportasi, kunjungan pendidik, dan layanan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PJJ dijadikan alternatif sebagai solusi kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan tatap muka. Penyelenggaraan PJJ sendiri telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 121 PP No 17 Tahun 2010 menjelaskan:

(1)   Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah, program studi, atau satuan pendidikan.

(2)   Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran atau mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebih mata pelajaran atau mata kuliah dalam 1 (satu) program studi.

(3)   Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih program studi secara utuh dalam 1 (satu) satuan pendidikan.

(4)   Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan.

Jika dikaitkan dengan Pasal 121 PP No.17 Tahun 2010, PJJ di saat Pandemi Covid 19 termasuk kategori yang mana? Mungkin berbeda karena sifatnya hanya sementara saja, sebab bila PJJ yang dilakukan dengan lingkup satuan pendidikan dalam artian semua mata pelajaran semuanya di PJJ kan, maka bentuknya jadi Sekolah Terbuka. Penyelenggaraan PJJ tersebut seperti dijelaskan Pasal 5 Permendikbud Nomor 119 Tahun 2014 sebagai berikut:

(1) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran diselenggarakan oleh SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK reguler.

(2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup keahlian, program keahlian, dan/atau paket keahlian diselenggarakan oleh SMK/MAK reguler.

(3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan diselenggarakan dalam bentuk: a. SD/MI Terbuka; b. SMP/MTs Terbuka; c. SMA/MA Terbuka; dan d. SMK/MAK Terbuka.

PJJ yang dilaksanakan saat ini sifatnya hanya sementara, mengganti tatap muka di sekolah formal di Provinsi (SMA dan SMK), dan di Kabupaten/Kota (TK, SD, dan SMP). Bagi peserta didik SMA dan SMK pembelajaran secara virtual atau tatap maya menjadi hal biasa. Tapi bagaimana dengan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB? Apakah yakin PDBK jenis kekhususan tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, dan autis dapat mengikuti pembelajaran dengan baik melaui PJJ? Jelas PDBK di TKLB dan SDLB akan mendapat banyak kendala dibandingkan PDBK di SMPLB dan SMALB apalagi jika dibandingkan dengan SMA dan SMK.  Sebuah upaya yang serius dalam pemenuhan akses bagi semua peserta didik dalam memperoleh layanan Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) perlu menjadi prioritas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Bidang PK dan PLK karena merupakan kewenangannya. Maka untuk itu perlu ada desain khusus serta Pedoman Khusus dalam penyelenggaraan PJJ bagi PDBK sebab perlu diakomodasi (modifikasi dan adaptasi) tidak bisa begitu saja kebijakannya disamakan dengan PJJ bagi peserta didik di SMA dan SMK. Perlu spesifik untuk setiap jenis kekhususan (Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, dan Autis) dan setiap satuan pendidikan (TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB).

Penyelenggaraan PJJ tentunya tidak senyaman dibandingkan dengan pembelajaran melalui tatap muka yang biasa dilakukan. Namun dengan kejadian ini kita dapat membayangkan peserta didik yang karena kondisi tertentu misalnya peserta didik yang berasal dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi sehingga hanya dapat sekolah di sekolah terbuka atau PJJ. Mereka bukan sementara tapi selamanya karena mendapat kesulitan akses. Dengan Pandemi Covid-19 jadi belajar merasakan dan semoga menjadi pemicu bagi penyelenggaraan Sekolah Terbukan dan PJJ yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan dengan didukung sebuah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Terbuka Pendidikan Layanan Khusus dan Sekolah Menengah Pendidikan Jarak Jauh.  Bagaimanapun semua masyarakat perlu dijamin aksesnya atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata, dan terjangkau di Daerah Provinsi Jawa Barat.  Semoga ke depan perhatian yang lebih dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sehingga dapat diprogramkan dan dianggarkan untuk penyelenggaraan Sekolah Terbuka dan Pendidikan Jarak Jauh dengan lebih baik lagi. Semoga.  ***