PEMERINTAH MEMBOLEHKAN DAN BUKAN MEWAJIBKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Oleh Mustar, S.Pd., M.M.

(Guru SMA Negeri 5 Bandung/Ketua MGMP Geografi SMA Kota Bandung)

Pemerintah melalui Kemdikbud sudah meluncurkan kebijakan yang membolehkan pembelajaran tatap muka langsung pada semester genap Tahun Pelajaran 2020/2021. Secara gamblang dan tegas, menteri pendidikan menyampaikan bahwa Pemda, Komite Sekolah dan Orangtua siswa dipersilahkan membuat kebijakan pembelajaran tatap muka dengan rambu-rambu (checklist) yang ketat berkaitan dengan protokol kesehatan.

Jumlah siswa per kelas diatur bergiliran, setiap pertemuan hanya 50 persen dari jumlah siswa di masing-masing kelas. Artinya pembelajaran klasikal berlangsung bagi siswa secara bergiliran. Secara teoritis dan di atas kertas hal ini mudah dibayangkan, dan untuk dalam lingkungan sekolah sangat mudah diatur oleh guru. Namun ketika siswa keluar gerbang sekolah, apa yang akan terjadi tidak bisa diatur oleh sekolah secara ketat.

Dalam kebijakan ini, nampak kementerian pendidikan masih memegang paradigma sekolah dengan kelas-kelas reguler. Jika melihat berbagai kekhawatiran penularan virus corona dalam klaster sekolah, sebaiknya kebijakan tersebut diarahkan pada pembelajaran dengan kelas semi regular. Artinya, siswa tetap datang ke sekolah tetapi hanya untuk aktivitas tertentu yang dibutuhkan. Aktivitas yang akan dilakukan siswa di sekolah diatur oleh manajemen sekolah secara terjadwal, baik jadwal untuk guru maupun jadwal untuk siswa.

Mengingat jumlah ruang kelas yang terbatas, manajemen sekolah membuat pengaturan jadwal guru berdasarkan kelompok mata pelajaran. Misalnya pada jam tertentu dan pada hari tertentu, ruang-ruang kelas ditempati oleh guru berdasarkan mata pelajaran pada kelompok umum. Kemudian pada jam dan atau hari lainnya, ruang kelas menjadi kewenangan guru mata pelajaran matematika dan IPA, pada hari lainnya mungkin mata pelajaran kelompok IPS dan Humaniora. Lalu pada hari dan jam berikutnya bisa diberikan kepada guru yang berada dalam kelompok bahasa dan budaya. Jadwal ini dimiliki oleh siswa dan orangtua.

Bagi siswa, tentu saja tidak diwajibkan mengikuti pembelajaran tatap muka untuk semua mata pelajaran. Dengan pertimbangan bahwa ada siswa yang sudah dapat menguasai materi pelajaran tertentu dengan baik tanpa tatap muka, tetapi ada pula siswa yang pola belajarnya harus tatap muka baru dapat memahami materi. Dalam hal ini penyesuainya dilakukan oleh siswa yang bersangkutan berdasarkan pola belajar yang melekat pada yang bersangkutan.

Dengan melihat jadwal yang telah diberikan kepada siswa dan orangtua, maka mereka dapat menentukan sendiri hari dan jam kehadiran di sekolah. Itupun jika siswa yang bersangkutan membutuhkan pembelajaran tatap muka. Siswa atau orangtua perlu mengkonfirmasi melalui saluran komunikasi mengenai rencana kehadiran pada mata pelajaran tertentu kepada guru mata pelajaran masing-masing atau dikoordinasikan oleh wali kelas. Konfirmasi ini diperlukan untuk mengendalikan kuota maksimal yang disyaratkan, misalnya 18 orang. Artinya ketika siswa yang terkonfirmasi sudah mencapai 18 orang maka guru mata pelajaran harus mengagendakan pada kesempatan yang lain untuk siswa yang belum kebagian masuk kuota atau mereka diwajibkan hadir secara virtual.

Konsekuensi dari pola pembelajaran semi regular ini adalah ada kemungkinan pada hari atau jam tertentu untuk beberapa mata pelajaran tidak dihadiri oleh siswa di kelas, namun demikian pembelajaran tetap berlangsung melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik menggunakan media Learning Management System (LMS) ataupun melalui kelas virtual sesuai jadwal yang tersedia.

Pola pembelajaran semi regular ini akan terasa lebih fleksibel, baik bagi siswa dan orangtua, maupun bagi guru. Kehadiran guru sesuai jadwal yang tersedia menjadi sangat penting, baik untuk melayani pembelajaran tatap muka langsung, maupun untuk pembelajaran pada kelas virtual.

Dengan implementasi pola ini, maka kehadiran siswa di sekolah karena mereka membutuhkan, kemudian pemerintah daerah dan sekolah membolehkan. Tidak sebagaimana pembelajaran regular normal, siswa wajib hadir di sekolah. Secara psikologis pun pola ini akan memberikan efek yang baik, guna mendukung penguatan pendidikan karakter.

Semangat implementasi pola pembelajaran ini adalah untuk mengendalikan supaya tidak terjadi kerumunan siswa baik di dalam maupun di luar pagar sekolah, terutama bagi sekolah dengan jumlah siswa yang banyak. Bagi sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit, mungkin bisa menerapkan pola shifting yang disarankan oleh pemerintah pusat.

Mungkin ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk mengejawantahkan kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru (AKB), sehingga mmenegaskan pula kepada beberapa pihak berkaitan dengan kata ‘membolehkan’ yang mengandung pemahaman tidak mewajibkan.