PENGUASAAN KOMPETENSI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN VOKASI TERANCAM MEROSOT AKIBAT PANDEMI COVID 19

 Oleh Drs. KAMAJAYA, M.Pd

(Guru SMKN 1 Losarang Indramayu/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)

Adanya pandemi Covid 19 menimbulkan banyak permasalahan di berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan vokasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan vokasi mengupayakan agar peserta didik memiliki penguasaan kompetensi yang diampunya, yang meliputi ranah pengetahuan (knowledge), perilaku (attitude) dan keterampilan (skill) yang semuanya harus mereka kuasai karena kompetensi merupakan irisan dari ketiga ranah tersebut.

Sejak Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana nasional yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional ditandatangani pada Senin 13/4/2020 dan telah diunggah di situs web resmi www.setneg.go.id

Kemdikbud dalam menyikapi kepres tersebut khusus yang menyangkut bidang pendidikan, mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam SE Mendikbud No. 36962/MPK.A/HK/2020 Tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19), dimana dalam SE tersebut disampaikan terkait Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran secara daring.

Khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-l9 berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.         Memberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa;

b.         Pegawai, guru, dan dosen melakukan aktivitas bekerja, mengajar atau memberi kuliah dari rumah (Bekerja Dari Rumah/BDR) melalui video conference, digital dokumen, dan sarana daring lainnya. Sebagai informasi, berbagai lembaga penyedia telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyediakan sarana pembelajaran daring secara gratis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

c.         Pelaksanaan BDR tidak mempengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama seperti tekerja di kantor, sekolah, atau perguruan tinggi), tidak mengurangi kinerja, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja; dan

d.         Apabila harus datang ke kantor/kampus/sekolah sebaiknya tidak menggunakan sarana kendaraan (umum) yang bersifat massal.

(ditantangani oleh Mendikbud pada Tanggal 17 Maret 2020)

Dalam hal kebijakan work from home (WFH) dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19 terutama dalam melaksanakan PJJ, meningkatkan kebergantungan masyarakat terhadap layanan internet dan konten digital. Kondisi itu terjadi karena hampir sebagian besar aktivitas kerja beralih dari persekolahan/perkantoran ke perumahan.

Pembelajaran jarak jauh yang sudah berlangsung selama empat minggu sejak ditetapkan oleh Mendikbud. Hasilnya, tercatat ada 246 aduan dari siswa pada KPAI, terbanyak soal keluhan tugas yang menumpuk dengan waktu pengumpulan yang dekat.

“Kita temukan total 246 pengaduan dari 1.700 responden siswa (SMA). Yang terbanyak adalah tugas berat tadi, jadi ini berbanding lurus hasil survei kami dengan pengaduan yang ada, yaitu beratnya tugas, kedua adalah kuota. Jadi pembelajaran jarak jauh kalau diartikan dalam pembelajaran daring itu kesulitannya,” kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti saat konferensi pers secara virtual, (Senin, 27/4/2020).

Atas masukan dari beberapa pihak termasuk dari KPAI sendiri tentang keluhan yang dialami oleh peserta didik dan orang tua saat melakukakan PJJ, Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) terkait pembelajaran jarak jauh dan ujian akhir sekolah tahun ajar 2019/2020 di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). Rakornas tersebut menghasilkan 9 rekomendasi, beberapa di antaranya yang mengatur tentang masalah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ/Daring), antara lain:

1.         Pemerintah daerah perlu melakukan terobosan sesuai kebutuhan dan masalah faktual di daerahnya agar pembelajaran jarak jauh di sekolah dan madrasah tetap berjalan dengan lancar dan ramah anak.

2.         Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama hendaknya melakukan penguatan literasi digital kepada guru, orangtua dan siswa agar terhindar dari dampak negatif penggunaan internet.

3.         Setiap satuan pendidikan penting membangun komunikasi intensif antara orang tua dan guru agar PJJ berjalan efektif dan nyaman untuk semua anak serta memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (detiknews – 29/04/2020) 

Apabila kita cermati mengenai masalah PJJ yang bersifat masif untuk semua jenjang pendidikan dari mulai PAUD sampai PT, semuanya ditujukan bagi pembelajaran yang bersifat pengetahuan teoritis (knowledge), sementara hal terkait dengan pembelajaran praktik yang mengarah pada peningkatan keterampilan peserta didik yang memerlukan pembimbingan pada peserta didik secara langsung untuk mendapatkan suatu keterampilan (skill) tidak bisa dilakukan secara daring atau PJJ.

Penulis hampir tidak pernah melihat informasi penanganan terkait pembelajaran praktik ini dari pemangku kepentingan di bidang pendidikan, karena memang situasi dan kondisinya tidak dimungkinkan untuk melakukan kegiatan praktik. Kecuali pada beberapa kompetensi keahlian tertentu yang peralatan dan bahannya dimiliki peserta didik, sangat dimungkinkan untuk dilakukan pembelajaran praktik melalui panduan secara daring. Namun cukup banyak kompetensi keahlian lainnya yang tidak bisa dilakukan pembelajaran praktik melalui media daring.

Padahal SE Mendikbud Tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19), akan mengancam pada penguasaan kompetensi yang diampu oleh peserta didik di pendidikan vokasi. Apalagi, bagi beberapa sekolah yang sepenuhnya belum berada pada zona hijau yang bisa mengahadirkan peserta didik memasuki TA 2020/2021. SE Mendikbud tersebut berlaku sejak 17 Maret 2020 mungkin masih berlangsung sampai beberapa bulan ke depan.

Walaupun pembelajaran praktik sulit dilakukan dalam masa wabah pandemi covid 19, hendaknya ada regulasi yang mengatur tentang pola pembelajaran praktik ini pasca berakhirnya pandemi. Dengan demikian, pihak sekolah memiliki dasar hukum yang kuat bila dalam teknis di lapangan mereka melakukan strategi guna mengejar alokasi jam pembelajaran praktik yang tertinggal. Tujuannya supaya jam pembelajaran praktik tidak terkurangi selama masa rentang waktu peserta didik belajar yang dibatasi oleh Tahun Ajaran.

Dengan adanya regulasi yang mengatur masalah pembelajaran praktik bagi pendidikan vokasi pasca berakhirnya pandemi covid 19 dan atau sekolah melakukan terobosan strategi dalam usaha memberikan penguasaan kompetensi keahlian pada peserta didik yang terarah dan tersistematis, maka diharapkan ancaman kemerosotan penguasaan kompetensi peserta didik di pendidikan vokasi dapat diatasi dengan baik. Mereka diharapkan akan mampu mengikuti Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang dilakukan oleh LSP-P1 dan atau oleh industri yang bekerja sama dengan sekolah dalam menyelenggarakan UKK. ***