PENGUATAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (PAK) MELALUI PEMBANGUNAN INTEGRITAS EKOSISTEM PENDIDIKAN
Penulis: DINA MARTHA TIRASWATI, M.Pd.
DINA MARTHA TIRASWATI, M.Pd.
Oleh DINA MARTHA TIRASWATI, M.Pd.
(Pengawas SMK Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat)
Korupsi,
terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia, dan telah merasuk di berbagai
sendi kehidupan. Upaya pemberantasan korupsi mulanya dilakukan dengan lebih
mengandalkan jalur hukum , belakangan ini juga dilakukan melalui jalur
pendidikan untuk melahirkan generasi bersih korupsi. Berbagai upaya telah
dilakukan untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia antara lain dengan
membentuk badan Negara yang diberikan kewenangan luar biasa seperti Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Jika
dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan
pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal akan memberikan berberapa
keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan
filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah
stabil. Kedua, tidak menambah budget pemerintah secara besar-besaran. Ketiga,
dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir
merupakan investasi bangsa dalam jangka penajang. Perlunya pendidikan
antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional
sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional
(Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar
kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
Dalam
melaksanakan pemberantasan korupsi, KPK memiliki strategi Trisula Pemberantasan
Korupsi yang terdiri dari penindakan, pencegahan, pendidikan dan sosialisasi.
Adapun secara spesifik, tugas KPK untuk melaksanakan pemberantasan korupsi
melalui pendidikan antikorupsi dimandatkan pada pasal 7 ayat 1 huruf c UU No.
19 Tahun 2019. Atas dasar hal tersebut, KPK melaksanakan berbagai program untuk
mendukung terlaksananya Pendidikan Antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan.
Salah satu kegiatan yang mendorong implementasi Pendidikan Antikorupsi secara
nasional adalah Rakornas PAK. Tahun ini merupakan Rakornas PAK kedua yang
dilaksanakan oleh KPK. Sebelumnya pada 2018 telah dilaksanakan kegiatan serupa
yang kemudian dihasilkan Komitmen Pelaksanaan Pendidikan Karakter dan Budaya
Antikorupsi. Komitmen ini ditandatangani oleh Ketua KPK bersama dengan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
Menteri Agama; dan Menteri Dalam Negeri.
Pendidikan
antikorupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun
dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari
tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan
fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan
sikap tidak toleran terhadap Tindakan korupsi, menunjukan
berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap
standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas
untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu siswa juga
dibawa untuk menganalisis nilainilai standar yang berkontribusi terhadap
terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan
tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah
penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap
antikorupsi pada diri peserta didik.
Oleh
karena itu, untuk memperkuat implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK), pada
tahun ini KPK mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang berintegritas.
Hal ini penting untuk membentuk eksositem pendidikan yang bisa mendukung
tumbuhnya nilai-nilai antikorupsi. Implementasi pendidikan antikorupsi mencakup
dua hal penting yang tidak terpisahkan, yaitu (1) insersi pendidikan
antikorupsi pada pembelajaran baik yang dilakukan melalui kurikuler,
ko-kurikuler, ekstra kurikuler, ataupun melalui mata pelajaran muatan lokal dan
mata kuliah mandiri, serta (2) ekosistem pendidikan yang mendukung terciptanya
nilai-nilai integritas dan antikorupsi dalam penyelenggaraan pendidikan
termasuk unsur keteladanan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dan integritas
serta pemahaman terhadap tindak pidana korupsi tidak cukup jika hanya
diinsersikan pada ranah kognitif dalam mata pelajaran maupun mata kuliah
seperti yang saat ini banyak dilakukan oleh sekolah, perguruan tinggi, maupun
lembaga pelatihan. Lingkungan pendidikan di mana individu/SDM berada saat ini
juga berperan besar dalam menghasilkan lulusan dan individu yang berintegritas,
memiliki karakter baik dan budaya antikorupsi.
Membangun
integritas ekosistem pendidikan dalam mata pelajaran dengan substansi
pendidikan moral. Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama adalah
pelajaran yang paling relevan untuk menyampaikan pendidikan nilai, meski tidak
menutup kemungkinan mata pelajaran lain juga bisa dilibatkan. Kerja sama
lembaga ini perlu terus terjalin guna Indonesia bebas dari korupsi. Hal itu
demi generasi ke depan yang berintegritas sehingga perilaku koruptif dapat
dihilangkan. Oleh karena itu dengan gotong-royong dapat mampu mengukir harapan
dan tidak ada yang sulit untuk memberantas korupsi. Dukungan ini menjadi commit
atas visi yang sama untuk memberantas korupsi, mulai pendidikan karakter,
pendidikan ke integritas, dengan harapan di masa depan akan melahirkan generasi-generasi
yang berintegritas.
Pendidikan
antikorupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda
pelaksanaanya di sekolah secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya
maka dalam jangka panjang pendidikan antikorupsi akan mampu berkontribusi
terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi, sebagaimana pengalaman
negara lain. Melalui pendidikan antikorupsi diharapkan generasi masa depan
memiliki karakter antikorupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai
negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan
antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan
pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat
pertimbanganpertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran antikorupsi tidak
dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain
sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu
dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.
*****
*Hadir
melaksanakan tugas dari APSI Pusat
Sumber : RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(RAKORNAS PAK) 2021, Jakarta, 7-8 Desember 2021
Materi
Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi (Rakornas PAK) 2021
selengkapnya dapat diunduh dalam tautan : https://bit.do/paparan-rakornas
Link Youtube :
