Penulis: IDRIS APANDI

IDRIS APANDI
Oleh IDRIS APANDI
(Penulis Buku
Strategi Pembelajaran Aktif Abad 21 dan HOTS)
Tahun 2021
Kemdikburistek akan melaksanakan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) pada jenjang
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK. AKM tidak berkaitan dengan kelulusan peserta didik
dari satuan pendidikan karena AKM hanya bertujuan untuk memetakan kemampuan
peserta didik pada aspek literasi dan numerasi kemudian hasilnya akan jadikan
sebagai bahan untuk peningkatan mutu pembelajaran. Literasi (membaca) dan
numerasi (matematika) menjadi dua yang difokuskan untuk ditingkatkan karena
berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun
2018 yang diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), rangking Indonesia masih rendah dalam hal kemampuan
membaca, matematika, dan sains.
Studi pada tahun
2018 ini menilai 600.000 anak berusia 15 tahun dari 79 negara setiap tiga tahun
sekali. Studi ini membandingkan kemampuan matematika, membaca, dan kinerja
sains dari tiap anak. Untuk kategori kemampuan membaca, Indonesia berada pada
peringkat 6 dari bawah alias peringkat 74 dengan skor rata-rata Indonesia
adalah 371. Untuk kategori matematika, Indonesia berada di peringkat 7 dari
bawah (73) dengan skor rata-rata 379. Lalu untuk kategori kinerja sains,
Indonesia berada di peringkat 9 dari bawah (71), yakni dengan rata-rata skor
396. (Sumber: detik.com, 03/12/2019).
AKM yang akan
dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2021 adalah AKM pada level satuan
pendidikan. Oleh karena itu, wajib diikuti oleh semua sekolah dengan sistem
daring atau semi daring. Adapun pesertanya bersifat sampling. Perwakilan
peserta didik kelas kelas V SD/MI (maksimal 30 responden @30 soal), kelas 8
SMP/MTs (maksimal 45 orang @36 soal), dan 11 SMA/MA/SMK (maksimal 45 orang @36
soal). Sampel peserta AKM akan dipilih secara acak oleh sistem komputer
sehingga sekolah tidak perlu mempersiapkan peserta didik tertentu menjadi
peserta AKM. Tujuannya agar hasilnya murni, bukan hasil pengondisian atau
drilling latihan soal AKM.
AKM level satuan
pendidikan tidak dikaitkan dengan mata pelajaran tertentu, tetapi setiap mata
pelajaran bisa berkontribusi dalam mempersiapkan peserta didik mengikuti AKM.
Salah satunya adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
(PPKn). Inti dari mata pelajaran PPKn adalah untuk mempersiapkan peserta didik
menjadi warga negara yang Pancasilais yang penjabarannya antara lain, religius,
toleran, humanis, berintegritas, mencintai persatuan, cinta tanah air,
demokratis, bersikap adil, kerja keras, dan rela berkorban. Selain itu, setiap
peserta didik dapat dibentuk menjadi warga negara yang baik, memahami dan
melaksanakan hak dan kewajibannya secara proporsional dalam kehidupan
sehari-hari.
Literasi membaca
AKM mencakup 3 level kognitif, yaitu; (1) menemukan informasi, (2) memahami,
dan (3) mengevaluasi dan merefleksi. Pada level menemukan informasi, peserta
didik dapat menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu gagasan atau
informasi eksplisit dalam sebuah teks.
Pada level
memahami, peserta didik dapat membuat simpulan, mengelompokkan, dan
mengombinasikan ide. Membuat simpulan dan memahami teks memiliki makna yang
lebih luas dibandingkan dengan menemukan informasi. Seorang peserta didik
dikatakan dapat memahami teks jika mampu menyimpulkan informasi antar dalam
atau antarteks.
Pada level
mengevaluasi dan merefleksi, peserta didik menggunakan ide atau sikap di luar
teks untuk membuat penilaian pada teks atau membuat refleksi terhadapnya.
Kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik yang mampu melakukan evaluasi dan
refleksi adalah kemampuan menganalisis, memprediksi, dan menilai konten,
bahasa, dan unsur-unsur dalam teks.
Numerasi pada AKM
juga mencakup 3 level kognitif, yaitu: (1) mengetahui, (2) menerapkan, dan (3)
menalar. Level mengetahui meliputi aspek; mengingat, mengidentifikasi,
mengklasifikasikan, menghitung, memperoleh, dan mengukur. Level menerapkan
meliputi aspek; memilih/menentukan, menyatakan/membuat model, dan
menerapkan/melaksanakan. Level menalar meliputi aspek; menganalisis, memadukan
(sintesis), mengevaluasi, menyimpulkan, membuat justifikasi. Peserta yang
memiliki kemampuan menalar dapat menganalisis data dan informasi, membuat
simpulan, dan memperluas pemahaman dalam situasi yang baru. (Ridwan Abdullah
Sani, 2021).
Penguatan literasi
dan numerasi pada mata pelajaran PPKn tidak lepas dari pembelajaran yang
membangun keterampilan berpikir kritis (critical thinking) dan kemampuan
berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Pada awal
diimplementasikannya kurikulum 2013, para guru telah mendapatkan sosialisasi
terkait pembelajaran HOTS. Intinya, pembelajaran bukan hanya mengarahkan
peserta didik untuk mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan, tetapi diarahkan
untuk mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta.
Dalam konteks
teori Bloom (1956) yang telah direvisi oleh Krathwohl dan Anderson (2002),
pembelajaran HOTS mutu pembelajaran dari level C-1 (mengetahui), C-2
(memahami), dan C-3 (mengaplikasikan) yang masuk kategori pembelajaran tingkat
rendah (Lower Order Thinking Skills/LOTS) ke level C-4 (menganalisis), C-5
(mengevaluasi), dan C-6 (mencipta) atau HOTS. Dengan kata lain, peningkatan
kemampuan literasi dan numerasi peserta didik sulit bisa terwujud jika desain
pembelajarannya berkutat pada level rendah. Inovasi dan kreativitas guru
menjadi kata kunci melahirkan pembelajaran HOTS.
Guru PPKn perlu
menyusun bahan ajar yang memancing kemampuan berpikir kritis. Biasanya perlu
ada stumulus yang memancing respon peserta didik. Misalnya disajikan sebuah
sebuah data jumlah pelanggaran lalu lintas di sebuah daerah. Bentuknya bisa
dalam bentuk cerita, berita, tabel, grafik, gambar, bagan, dan sebagainya.
Berdasarkan stimulan tersebut, maka guru meminta siswa untuk membaca, menelaah,
dan menganalisisnya. Guru menyiapkan lembar kerja yang akan digunakan oleh
peserta didik mengerjakan tugas.
Berikut ini adalah
contoh stimulan dalam bentuk berita yang saya cuplik sebagian isinya dari
Kompas.com tanggal 3 April 2021:
PELANGGARAN
TERBANYAK TILANG ELEKTRONIK, DENDA HINGGA CARA BAYARNYA
Kepolisian RI
telah resmi menerapkan electronic traffic law enforcement (ETLE) atau tilang
elektronik di sejumlah daerah sejak 23 Maret 2021. Sebanyak 12 kepolisian
daerah (Polda) telah ditetapkan sebagai percontohan nasional tilang elektronik,
yang dioperasikan dengan bantuan kamera pemantau CCTV di sejumlah tempat.
Dirlantas Polda
Metro Jaya Kombes Sambodo Pramono Yogo mengatakan lebih dari sepekan sejak
diberlakukan, menurutnya pelaksanaan ETLE tidak mengalami kendala yang berarti.
“Gangguan selama ini hanya masalah teknis seperti jaringan, posisi kamera yang
berubah karena cuaca dan lain-lain. Itu pun segera bisa ditangani,” kata
Sambodo melalui pesan WhatsApp, Sabtu (3/4/2021).
Menurut data tahun
2019 dan 2020, secara total ETLE Polda Metro Jaya mencatat adanya 177.936
pelanggaran. Pelanggaran ini terdiri dari:
Traffic
light/marka stop line
Tahun 2019: 29.219
pelanggaran
Tahun 2020: 71.235
pelanggaran
Seat belt
Tahun 2019: 23.427
pelanggaran
Tahun 2020: 36.484
pelanggaran
Ganjil-genap
Tahun 2019: 6.726
pelanggaran
Tahun 2020: 6.492
pelanggaran
Menggunakan ponsel
saat berkendara
Tahun 2019: 1.435
pelanggaran
Tahun 2020: 2.918
pelanggaran
Berdasarkan berita
di atas, maka guru dapat membuat beberapa pertanyaan untuk peserta didik yang
dicantumkan pada LKPD seperti pada contoh di bawah ini:
LITERASI
A. Menemukan
Informasi:
1. Sejak kapan
percobaan tilang elektronik dilaksanakan?
2. Berapa Polda
yang dijadikan sasaran percontohan tilang elektronik?
3. Alat apa yang
yang digunakan untuk memantau pengguna jalan dan mendukung pelaksanaan tilang
elektronik?
4. Jenis
pelanggaran apa saja yang dikenakan tilang elekronik?
5. Bentuk kendala
atau gangguan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan tilang elektronik?
B. Memahami
1. Mengapa
kepolisian memberlakukan tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas?
2. Apa perbedaan
tilang konvesional dan tilang elektronik?
3. Apa kelebihan
tilang elektronik dibandingkan dengan tilang konvesional?
4. Apa saja hal
yang menyebabkan seorang pengendara tidak menaati rambu-rambu lalu lintas?
5. Apa saja bentuk
sosialisasi yang harus dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat terkait
tilang elektronik?
6. Apa yang harus
dilakukan oleh kepolisian kepada pengendara untuk menekan pelanggaran lalu
lintas?
7. Mengapa
menggunakan ponsel saat berkendara berbahaya untuk pengendara dan orang lain?
C. Mengevaluasi
dan Merefleksi
1. Menurut kamu,
apakah penerapan tilang elektronik dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu
lintas?
2. Setujukah kamu
dengan denda yang tinggi untuk menekan terjadinya pelanggaran lalu lintas?
Jelaskan alasannya!
3. Menurut kamu,
apa hal yang menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tilang elektronik?
NUMERASI
A. Mengetahui
1. Berapa total
pelanggaran tilang elektronik (ETLE) di Polda Metro Jaya tahun 2019 dan 2020?
2. Apa saja jenis
pelanggaran lalu lintas yang paling banyak dilakukan pengendara pada tahun
2019?
3. Apa saja jenis
pelanggaran lintas yang paling banyak dilakukan pengendara pada tahun 2020?
4. Jika
diakumulasikan, apa jenis pelanggaran lalu lintas yang paling banyak terjadi
pada tahun 2019 dan 2020?
5. Urutkan
jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang jumlahnya paling kecil ke paling
besar!
B. Menerapkan
Pelanggaran
Traffic light/marka stop line tahun 2019 tercatat sebanyak 29.219 pelanggaran
dan tahun 2020 tercatat 71.235 pelanggaran. Berdasarkan data tersebut dapat
dilihat terjadi peningkatan pelanggaran lebih dari 2 kali lipat. Strategi apa
yang harus dilakukan oleh polisi untuk menurunkan pelanggaran Traffic
light/marka stop line pada tahun 2021?
C. Menalar
Polda Metro Jaya
mencatat pada tahun 2019 dan 2020 terjadi sebanyak 177.936 pelanggaran. Menurut
kamu, apa hubungan antara jumlah pelanggaran lalu lintas dengan disiplin
pengendara dan penegakkan hukum terhadap pelanggar lalu lintas? Jelaskan
analisisnya!
Soal-soal di atas
hanya contoh dalam bentuk soal jawaban singkat dan essai. Guru dapat
mengembangkan soalnya dalam bentuk PG, PG kompleks, atau menjodohkan.