PENTINGNYA PENELUSURAN LULUSAN PENDIDIKAN VOKASI

Oleh KAMAJAYA, M.Pd.

Ada ungkapan di masyarakat bahwa baik buruknya sekolah tergantung dari lulusannya. Apakah lulusannya bekerja, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, berwirausaha mandiri (BMW) atau sedang menunggu kesempatan kerja alias menganggur?

Mengenai masalah penilaian penelurusan lulusan pendidikan vokasi telah tercantum dalam sistem penilaian terhadap pendidikan vokasi oleh para pengawas terhadap Kepala Sekolah (untuk pendidikan vokasi menengah), dalam kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) yang menyangkut seluruh aspek 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dengan jumlah item yang cukup banyak dan beragam agar diperoleh gambaran real tentang keadaan sekolah sesungguhnya.

Persiapan menjelang pelaksanaan PKKS, Kepsek beserta jajarannya sibuk untuk mempersiapkan diri agar hasil penilaian memiliki nilai yang bagus. Bagus menurut hasil penilaian kegiatan PKKS rupanya belum tentu terlihat bagus di mata masyarakat, karena sampai saat ini data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional masih menyatakan bahwa penyumbang pengangguran terbanyak adalah dari lulusan pendidikan vokasi.

Masyarakat tentu tidak akan mengetahui sistem penilaian terhadap pendidikan vokasi  yang komprehensif dan integral yang dilakukan secara internal oleh Dinas Pendidikan, penilaian eksternal yang dilakukan masyarakat terhadap lulusan pendidikan vokasi, mereka hanya tahu apakah lulusannya melakukan BMW atau menganggur.

Sehingga mengenai masalah penelurusaran lulusan pada tingkat satuan pendidikan menjadi sangat penting dilakukan untuk menjawab tantangan bahasa miring yang dialamatkan pada pendidikan vokasi terkait masalah lulusan. Dengan data yang diperoleh secara akurat maka pihak pendidikan vokasi akan dapat menjawab terkait bahasa miring dari siapapun juga terhadap mutu lulusan pendidikan vokasi.

Lebih jauh untuk menjawab pernyataan BPS tersebut dalam tataran regional dan Nasional, maka Kemdikbudristek melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan  Dunia Usaha dan Dunia Industri (Mitras DUDI) memandang perlu dilakukannya pendataan para lulusan melalui program  pengumpulan data penelusuran lulusan pendidikan Vokasi (Tracer Study) secara Nasional.

Tujuan utama kegiatan tracer study yang dilakukan secara Nasional, dimaksudkan untuk: 1) mendapatkan informasi penyerapan lulusan satuan pendidikan vokasi, 2) mendapatkan informasi umpan balik dari lulusan  untuk meningkatkan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi, 3) mendapatkan informasi tentang ketenagakerjaan dan dunia kerja pada level lokal (kabupaten kota), provinsi, dan Nasional, 4) mendapatkan informasi kompetensi (hard skill dan soft skill) yang dibutuhkan dunia kerja, sementara yang menjadi sasaran dari kegiatan tracer study tersebut adalah lulusan pendidikan vokasi, satuan pendidikan, dan DUDI.  

Bila selama ini yang dominan melakukan penempatan lulusan adalah dari satuan pendidikan vokasi sendiri melalui unit kerjanya dalam usaha melakukan pencaharian DUDI, menjalin kerja sama dengan semua pihak yang sekiranya dapat menyerap para lulusan, sementara Dinas Pendidikan Provinsi yang berada di atasnya tidak terlalu dominan dalam melakukan kerja sama dengan berbagai DUDI dan atau instansi terkait, padahal sebagai Bapak dari satuan pendidikan vokasi merekalah yang seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap masalah penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

Sikap menyerahkan sepenuh kepada satuan pendidikan dalam usaha penempatan para lulusan, hendaknya jangan lagi dilakukan karena merekalah Dinas Pendidikan dan Kemdikbudristek yang memiliki akses anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan promosi lulusan pendidikan vokasi ke setiap DUDI atau instansi terkait, sementara satuan pendidikan tidak memiliki akses untuk memasukkan kegiatan tersebut dalam anggaran pemerintah, kalaupun ada anggaran dari satuan pendidikan yang diperuntukkan bagi keperluan penempatan lulusan prosentasenya sangat minim.

Jadi sebaiknya Dinas Pendidikan dan Kementerian terkait perlu bergandengan tangan dengan satuan pendidikan untuk memecahkan masalah penempatan lulusan pendidikan vokasi agar masalah yang dihadapi oleh unit kerja dalam melakukan aktivitasnya jelas tergambar, diketahui dan dipahami dengan baik.

Setiap industri afiliasi yang dimiliki satuan pendidikan vokasi pada level regional perlu didata dan dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan atau pihak Kementerian, agar bisa dilakukan komunikasi dua arah lebih baik dalam usaha menangani penempatan para lulusan pendidikan vokasi dalam melakukan BMW dengan volume lebih besar.

Dengan adanya pola pengaturan yang proporsional antara Kementerian, Dinas Pendidikan Provinsi dan satuan pendidikan dalam penanganan masalah penempatan lulusan, diharapkan mereka dapat menjawab data BPS tentang masalah banyaknya pengangguran lulusan pendidikan vokasi dengan data yang diperoleh dari kegiatan tracer study yang dilakukan secara Nasional sebagai bentuk jawaban bahwa data tersebut Benar/Tidak.

Semoga dengan adanya pemahaman bersama tentang pentingnya masalah penempatan lulusan di DUDI dan atau di instansi terkait sedini mungkin akan dapat dilihat proyeksi masalah bonus demografi yang akan dating. Apakah bonus tersebut akan kita dapatkan atau malah terjadi sebaliknya.