Penulis: Mikdam Mustopa

Mikdam Mustopa
(Pengawas SMP Kabupaten Bandung/KACI #PASTI BISA#)
Sebagaimana kita tahu bahwa sebuah sekolah tidak akan
berjalan secara optimal dengan arah yang jelas tanpa adanya kurikulum. Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa
kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan
bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jika sekolah
berjalan tanpa kurikulum bisa diibaratkan bagaikan kapal yang sedang berlayar,
berjalan tanpa arah yang jelas sehingga tidak bisa sampai ke tempat yang
diinginkan.
Dalam perkembangannya, kurikulum di
Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan seiring dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Saat ini, kurikulum yang sedang diberlakukan di
tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kurikulum yang dikenal dengan nama
KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Sesuai dengan namanya, KTSP
merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh
masing-masing satuan pendidikan. Dalam paradigma lama, sekolah tidak menyusun
kurikulum sendiri melainkan sudah dibuatkan oleh Pemerintah dan sekolah tinggal
melaksanakan saja. Pada saat itu, dokumen GBPP atau Garis-garis Besar Program
Pengajaran merupakan dokumen yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk
dilaksanakan oleh sekolah dan para guru. Dalam paradigma KTSP, dokumen
kurikulum sebagai perencanaan sekolah tidak akan ada jika sekolah dan guru
tidak menyusun dokumen tersebut di jeda sebelum tahun pembelajaran dimulai.
Pemerintah hanya menyediakan rambu-rambu yang dijadikan pedoman bagi sekolah
dalam menyusun kurikulum sekolah. Dengan kata lain, peran sekolah dan guru
dalam era KTSP adalah bukan hanya curriculum
implementer tapi juga sebagai curriculum
designer.
Dalam lampiran Permendikbud Nomor 61
Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan KTSP disebutkan bahwa pengembangan KTSP
merupakan bagian dari kegiatan perencanaan satuan pendidikan. Kegiatan ini
dapat berbentuk rapat kerja satuan pendidikan dan/atau kelompok satuan
pendidikan yang diselenggarakan sebelum tahun ajaran baru. KTSP dikembangkan
oleh satuan pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah, dan kemudian
disahkan oleh kepala dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi
dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
Selain aturan di atas, dalam Panduan
Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan
Menengah disebutkan juga bahwa tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK
terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap
anggota. Di dalam kegiatan ini tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan narasumber,
serta pihak lain yang terkait. Kewajiban sekolah untuk menyusun kurikulum
diperkuat lagi dengan adanya instrumen akreditasi yang dalam hal dokumen
kurikulum sekolah, nilai dari butir instrumen ini akan maksimal jika sekolah
bisa menunjukkan bukti bahwa kepala sekolah/madrasah bersama guru mengembangkan
kurikulum tersebut sesuai dengan pedoman pengembangan KTSP dengan melibatkan
unsur-unsur antara lain konselor/guru BK, pengawas sekolah/madrasah,
narasumber, komite sekolah/madrasah dan penyelenggara lembaga pendidikan secara
lengkap. Termasuk di instrumen akreditasi yang baru juga yang disebut dengan
IASP, khususnya dalam komponen manajemen sekolah, disebutkan bahwa pengelolaan
kurikulum adalah upaya sekolah dalam mengembangkan,
mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan
di sekolahnya secara sistematik dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan (guru, siswa, orang tua, pengawas, dinas pendidikan, dunia
usaha, organisasi masyarakat atau pihak lain yang terkait). Sebagai salah satu
bukti fisiknya adalah notulen rapat/workshop pengembangan kurikulum. Jadi jelas
berdasarkan aturan-aturan yang ada, kegiatan workshop penyusunan kurikulum dijeda
sebelum tahun pelajaran baru merupakan keharusan bagi suatu sekolah.
Dengan adanya wabah pandemi Covid 19
yang terjadi saat ini, kegiatan workshop dengan menghadirkan semua stakeholder
sekolah tersebut menjadi hal yang sulit untuk dilaksanakan karena protokol
kesehatan mengisyaratkan untuk tidak mengumpulkan banyak orang dan menghindari
kerumunan untuk menghindari penyebaran Corona
Virus Disease (Covid 19) termasuk untuk melaksanakan kegiatan workshop
penyusunan KTSP yang seharusnya dilaksanakan secara rutin setiap awal tahun
pelajaran. Beberapa alternatif kegiatan bisa dilaksanakan seperti yang sudah
banyak dilaksanakan adalah dengan virtual
meeting/virtual workshop. Karena satu
dan lain hal, seringkali virtual workshop
tetap tidak bisa berjalan
seefektif workshop dengan tatap muka. Alternatif lain yang bisa dilaksanakan
untuk tetap bisa melaksanakan kegiatan penyusunan kurikulum sekolah dengan
tatap muka adalah dengan mendayagunakan metode Focused Group Discussion (FGD) sebagai pengganti kegiatan workshop
yang sudah biasa dilaksanakan secara rutin setiap awal tahun pelajaran. Salah
satu kelebihan dari metode FGD khususnya di masa Pandemi Covid 19 adalah,
antara lain pihak sekolah bisa menyusun kurikulum sekolah secara optimal dengan
pertemuan offline dengan hanya cukup
dihadiri oleh lima orang tetapi tetap mewakili unsur-unsur persekolahan yang
harus hadir dalam kegiatan penyusunan kurikulum sekolah yakni unsur Kepala
Sekolah, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum, Guru BK atau konselor, Kepala
tenaga administrasi sekolah dan Komite Sekolah.
Dalam beberapa referensi tentang
FGD, di antaranya Depdiknas (2008:19) menyatakan Focused Group Discussion (FGD) dimaksudkan sebagai upaya pembenahan
sekolah dengan cara melakukan diskusi
bersama yang disampaikan secara terbuka, secara bersama-sama melakukan refleksi
dalam menemukan faktor-faktor penghambat yang ada dan dapat dilakukan dalam
beberapa putaran sesuai kebutuhan. Tujuan diskusi kelompok terfokus adalah
mendiskusikan segala kekurangan yang ada untuk menyatukan pandangan mengenai
realitas kondisi, baik kekuatan maupun kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah
serta menentukan langkah-langkah strategi maupun operasional yang akan diambil
untuk memajukan sekolah.
Dengan penerapan FGD dalam
penyusunan kurikulum sekolah diharapkan bukan hanya dapat meningkatkan kualitas
KTSP tetapi juga meningkatkan pemahaman dan kemampuan para stakeholder
sebagai peserta FGD dalam menyusun KTSP. Dengan bantuan penjelasan sistematika
dan rambu-rambu KTSP berdasarkan kurikulum 2013 oleh narasumber maka diskusi
menjadi lebih terarah kepada analisis pada setiap komponen KTSP Buku 1 agar
dokumen kurikulum tahun pelajaran sebelumnya bisa dijadikan draft dan kemudian direvisi bersama-sama
sehingga akan menghasilkan dokumen kurikulum tahun pelajaran baru yang lebih
sempurna. Dengan metode FGD ini diharapkan selain bisa bermusyawarah dengan tetap
memperhatikan protokol kesehatan, juga bisa menghasilkan dokumen kurikulum
sekolah yang lebih baik sesuai dengan aturan-aturan pengembangan kurikulum yang
ada.
Secara lebih spesifik, dalam masa
pandemi Covid 19 ini, Pengawas Sekolah sebagai unsur Dinas Pendidikan yang
memiliki tanggung jawab sebagai pembina dalam penyusunan kurikulum
sekolah, khususnya KTSP Buku 1, dalam rangka mendayagunakan metode FGD bisa
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
(1) Sebelum mengunjungi sekolah-sekolah
binaan, Pengawas menyusun jadwal kunjungan pembinaan terlebih dahulu dan
diinformasikan di WA Group sekolah binaan. Jadwal tersebut dilengkapi dengan
catatan-catatan tentang siapa saja yang harus hadir, protokol kesehatan yang
harus diperhatikan, dan alat/media yang diperlukan, antara lain file dokumen
kurikulum tahun sebelumnya dan media in-focus. Tujuannya adalah agar sekolah
bisa menyiapkan sarana yang diperlukan dan peserta yang harus hadir pada waktu
kunjungan pembinaan.
(2) Pada saat kunjungan pembinaan sesuai
dengan jadwal yang sudah disepakati, kegiatan FGD penyusunan Buku 1 KTSP
dimulai dengan pengantar dari Pengawas sebagai narasumber tentang rambu-rambu
KTSP yang baik dan benar. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan presentasi
Buku 1 KTSP tahun pelajaran sebelumnya oleh Wakil Kepala Sekolah Urusan
Kurikulum yang dalam pelaksanaannya bisa langsung dikomentari oleh semua
peserta FGD jika ada bagian-bagian dalam dokumen KTSP yang harus direvisi dan
di update. Komentar-komentar tersebut kemudian disimpulkan oleh Pengawas
sebagai narasumber dan dijadikan sebagai bahan revisi dokumen kurikulum sekolah
untuk tahun pelajaran baru. Di akhir sesi, kemudian dilanjutkan dengan rencana
tindak lanjut dengan menginstruksikan pihak sekolah untuk merevisi draft
kurikulum tersebut berdasarkan masukan-masukan dari para peserta FGD. Selain
itu, juga disepakati kapan para Kepala Sekolah binaan diundang kembali dalam
agenda validasi oleh Pengawas pembina sebelum buku 1 KTSP tersebut disyahkan oleh
Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya kegiatan FGD ditutup.
(3) Pastikan pada hari yang disepakati,
kurikulum sekolah binaan sudah selesai disusun secara lengkap termasuk
lampiran-lampirannya. Kemudian masing-masing kurikulum sekolah binaan tersebut
diteliti lagi untuk meyakinkan bahwa dokumen kurikulum tersebut sudah dalam
bentuk draft final sebagai hasil diskusi peserta FGD sebelumnya yang siap untuk
divalidasi, ditetapkan, dan disyahkan serta digunakan di setiap sekolah. Juga
harus dipastikan bahwa Kepala Sekolah bisa mendesiminasikan hasil FGD tersebut
kepada semua guru dan stakeholder lainnya pada rapat awal tahun pelajaran baru.
Selanjutnya para guru ditugaskan untuk menyusun Silabus dan RPP dengan
berpedoman pada KTSP buku I tersebut.
Semoga dengan alternatif metode FGD
sebagai pengganti metode Workshop ini, meskipun dalam keterbatasan sehubungan
dengan penanggulangan pandemi Covid 19, tetap bisa menghasilkan dokumen
kurikulum sekolah yang berkualitas. Kita yakini bahwa apapun yang terjadi
dokumen kurikulum sekolah sebagai planned
curriculum harus tetap ideal meskipun dalam implemented curriculum, deviasi implementasinya relatif lebih besar
dibanding dengan masa-masa normal. Semoga Covid 19 segera berlalu dari negara
kita ini agar pendidikan kita bisa berjalan kembali secara normal dan bukan new normal yang sebenarnya tidak normal
melainkan previous normal education
yang senormal-normalnya seperti sebelum ada pandemi Covid 19 dengan situasi
yang bebas dari kekhawatiran dari penularan virus ini. Semoga. Aamiin. ***