PENYUSUNAN RKJM, RKT, RKAS BERBASIS PENINGKATAN MUTU

Oleh DR. ETI

(Pengawas Kabupaten Purwakarta)

Penyusuna RKJM, RKT, dan RKAS merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap sekolah sebagaimana yang telah dilakukan oleh sebuah lembaga yang lebih besar negara, misalnya melalui APBN, pemerintah daerah melalui APBD, begitu juga dengan lembaga lain yang mungkin menyangkut dengan khalayak banyak dan perlu untuk diaudit publik. Karena perencanaan merupakan hal kegiatan awal dan keharusan yang harus dilaksanakan dalam sebuah manajemen. Perencanaan yang baik merupakan awal dari pekerjaan yang baik, dan dapat dianggap sudah menyelesaikan lima puluh persen pekerjaan yang secara keseluruhuhan tercapai. Akan tetapi bila perencanaan tidak sesuai maka kita sudah merencanakan kegagalan itu sendiri.

Manajemen kepala sekolah yang telah dilaksanakan dengan metode POAC, PDAC, analysis SWOT, dan berbagai teori manajemen klasik yang lain. Ada juga balanscore card dan blue ocean enenrgi. Di sekolah ada pendekatan dalam peningkatan mutu yaitu melalui program SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal).

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP. SPMI melibatkan semua warga sekolah, dari kepala sekolah, guru, TU, komite sekolah dan stakeholder sekolah yang lain. Keseluruhan komponen tersebut bersama-sama memikirkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu supaya bisa terlaksana dengan maksimal. Program SPMI ini merupakan amanat Pada tanggal 24 Agustus 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan menteri tersebut merupakan salah satu payung hukum bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di Satuan Pendidikan. Siklus SPMI terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) pemetaan mutu, (2) penyusunan rencana pemenuhan mutu, (3) pelaksanaan pemenuhan mutu, (4) monitoring dan evaluasi, dan (5) penyusunan strategi pemenuhan mutu baru. Sebelum itu perlu juga langkah-langkah sekolah untuk terciptanya budaya mutu yang kondusif dan berkelanjutan Dalam rangka mengingatkan ada langkah –langkah untuk melaksanakan progam SPMI yaitu pertama melakukan sosialisasi, membuat komitmen, dan membentuk Tim TPMPS. Selain itu juga menggunakan rapot mutu atau menggunakan alternative instrument mutu yang lainnya.

Program ini dilaksanakan berdasarkan evaluasi diri sekolah baik melalui rapot mutu, instrumen akreditasi, atau instrumen yang lain yang semuanya mengacu pada standar nasional pendidikan. Program ini telah dirintis melalui LPMP di setiap provinsi sejak tahun 2016. Dengan membimbing melalui sekolah model dengan lima sekolah imbas, tanpa berhenti selama masa pandemik ini. Akan tetapi sudah hampir lima tahun kegiatan implementasi di sekolah model itu. Untuk di sekolah model mungkin dapat lebih dipetangguangjawabkan, akan tetapi di sekolah imbas ternyata tetap harus ada pemantauan secara terus menerus dan berkelanjutan, karena apabila tidak tetap saja dalam pelaksanaannya tidak optimal.

Tugas pengawas pembinalah yang seharusnya menjadi fasilitator SPMI selanjutnya untuk memantau pelaksanaan SPMI di sekolah binaannya masing-masing, akan tetapi tidak semua pengawas Pembina mengetahui, memahami program SPMI, karena ada juga pengawas Pembina yang mempunyai pendapat yang berbeda, tidak mau menerima SPMI, tidak memfasilitasi Fasda untuk sosialisasi SPMI. Karena seolah-olah itu program LPMP, yang mungkin suatu saat akan hilang apabila tidak didanai lagi. Sementara Fasda sebagai pengawas Pembina juga mempunyai tugas binaan dan mungkin juga mempunyai tangung jawab pembinaan secara keseluruhan sekolah karena disetiap kabupaten dipilih satu fasda, belum lagi ada fasda yang pension sehingga kekurangan fasilitator daerah untuk pembimbingan sekolah model SPMI dirasakan sangat kurang.

Akan tetapi apabila tidak ada Program SPMI ini sekolah tidak mempunyai data awal bagaimana keadaan mutu pendidikan saat ini, cara melaksanakan dan akan dibawa kemana sekolah dalam pengembanganya. Ini lah kenapa seharusnya SPMI tetap dilaksanakan. Karena dengan program ini sekolah punya data. Sementara kepala sekolah akan selalu ada mengalami periodisasi atau rotasi sehingga tidak fokus pada suatu sekolah dalam jangka waktu yang lama. Apalagi pada masa otonomi daerah, sehingga dalam satu tahun bisa terjadi dua kali rotasi. Oleh karena itu tidak mungkin dalam jangka waktu seperti itu dapat memetakan mutu sekolah yang menjadi tanggung jawabnya, di sinilah peranan TPMPS sekolah untuk dapat mengendalikan mengarahkan kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah, dengan data rapot mutu sekolah dan dokumen SPMI-nya.

Walaupun keadaan rapot mutu sampai hari ini belum dapat menggambarkan keadaan mutu yang sebenarnya, karena sampai hari ini rapot mutu dari 2016 sampai 2020 masih belum sesuai ketika input data terutama standar sarana prasarana dan standar PTK (pendidik dan tenaga kependidikan) sehingga di sekolah akhirnya diberi saran untuk mempunyai membuat rapot mutu realita yang sesuai dengan fakta yang menjadi dasar untuk pemetaan mutu sekolah, dengan kejujuran sebagai pendukung pengisiannya, sampai saat ini bapak Menteri Mas Nadim belum mengomentari program penjaminan mutunya, atau keberlanjutan program SPMI ini, bagimana aspek manjerial yaitu panduan untuk penyusunan RKJM, RKAS, RKT di satuan pendidikan. Oleh karena itu saya memberi saran dan masukan untuk keberlanjutan pendidikan yang bermutu, sesuai Permendikbud No 28 Tahun 2016, hendaknya bapak menteri melihat kekurangan aplikasi, baik hardware software, sarana prasaran baik di tingkat pusat/kementrian maupun di sekolah untuk lebih disempurnakan agar sekolah membelanjakan BOS atau pembiayaan lain-lainnya tepat sasaran sesuai kebutuhan, mempunyai panduan, pedoman, sehingga tidak mempunyai kecenderungan untuk melenceng dari sasaran mutu, dan tidak keluar dari asnaf atau rambu-rambu pembelajaan yang seharusnya. Misalnya untuk tahun sekarang Permendikbud No 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Regular BAB V Ayat 12, Permendiknas No 20 Tahun 2003 Bab IV Ayat 5, 10 dan 11 tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bermutu.

Selain itu penyempurnaan sarpras IT hardware, software, server dsb, juga akan membantu sekolah dalam menggunakan berbagai aplikasi pendidikan dengan lancar dan benar, sehingga Kementrian Pendidikan mempunyai peta mutu sekolah di seluruh Indonesia yang sebenarnya, valid dan sesuai dengan realitanya, tidak sekadar data mutu dan yang masih mempunyai kecenderungan kepala sekolah atau oknum untuk berbuat menyimpang penggunaan dana BOS.

Selain itu perlu juga untuk para penentu kebijakan melihat kebijakan rotasi atau periodisasi kepala sekolah minimal empat tahun, satu tahun pertama mungkin untuk penyesuaian analisis swot sekolah, tahun kedua dan selanjutnya baru bisa bekerja pada peningkatan mutu sekolah. Sehingga untuk kegiatan rotasi satu tahun sekali satu tahun dua kali menjadi tidak akan berdampak pada kinerja kepala sekolah dalam peningkatan mutu di sekolah.

Pentingnya sekolah untuk implementasi SPMI sehingga program peningkatan mutu dapat berlanjut secara otomatis kepada tim penjamin mutu sekolah (TPMPS) yang telah dibentuk. Penyelewengan dana BOS dan tidak tepat sasaran dapat dihindari, karena semua di sekolah merupakan tim penjaminan mutu internal dan bertanggung jawab pada peningkatan mutu di sekolahnya.

Semoga dengan dilaksanakan program SPMI diharapkan pengawas sebagai salah satu Tim penjamin mutu sekolah/pendidikan, dapat lebih optimal lebih meningkatkan peran kepala sekolah dalam menyusun rencana pengembangan sekolah menjadi lebih terarah, menyusun rencana kerja anggaran sekolah setiap tahun dapat terpetakan. Dengan input siwa dan output siswa tidak akan terkontrol karena UN saat ini ditiadakan peran pengawas sekolah dalam kontrol pada sekolah binaan dengan memperhatikan data dapodik, buku induk, dan jumlah BOS yang diterima akan menjadi sangat penting untuk mengukur akuntabilitas sekolah.

Hal ini dapat berjalan dengan baik apabila semua pihak dapat bersinergi dan koordinasi antara pengawas pembina, fasda (fasilitator daerah), kepala dinas pendidikan kabupaten dan provinsi, atau kepala cabang dinas pendidikan, komite sekolah, dewan pendidikan dan pemerintah daerah melalui TPMPD (Tim Penjamin Mutu Pendidikan Daerah). Oleh karena itu perlunya peningkatan optimalisasi peran dan kinerja TPMPD di setiap daerah.