Peran Pendidikan dalam Perpres No. 7 Tahun 2021

Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.

(Kepala SMK Negeri Campaka)

Presiden Joko Widodo pada tanggal 6 Januari 2021 akhirnya secara resmi menandatangani Perpres No. 7 Tahun 2021. Perpres ini berbicara tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024, yang kemudian disingkat menjadi RAN PE Tahun 2020-2024

RAN PE ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ancaman ekstremisme dan terorisme. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka strategi RAN PE ini dituangkan dalam 3 pilar.

Pilar 1 tentang Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi); Pilar 2 tentang Penegakan Hukum, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional; sedangkan Pilar 3 mengenai Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

Lantas di mana peran pendidikan dalam pelaksanaan strategi RAN PE melalui 3 Pilar tersebut?

Bila kita membuka lampiran Perpres No. 7 Tahun 2021, kita akan menemukan bahwa Kemendikbud mendapatkan beberapa tanggung jawab pada pelaksanaan beberapa fokus baik pada Pilar 1 maupun Pilar 2.

Akan tetapi jika diamati lebih cermat mulai pada halaman 27 lampiran, Kemendikbud memiliki peran utama dalam hal menjalankan strategi RAN PE pada Pilar 1 yaitu Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi) terutama pada fokus 3 yaitu Meningkatkan efektifitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi).

Pada fokus 3 ini, kita bisa melihat bahwa Kemendikbud memiliki tanggung jawab untuk dapat menghasilkan kurikulum formal yang mengadopsi materi pencegahan ekstremisme yang mampu menstimuli para peserta didik untuk dapat berpikir kritis. Untuk menunjang kondisi tersebut maka metode belajar yang dihasilkan pun merupakan metode berpikir kritis, baik sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Metode berpikir kritis dan kurikulum mengenai materi pencegahan ektremisme yang dihasilkan, menjadi tanggung jawab Kemendikbud untuk disosialisasikan kepada para tenaga pendidik formal melalui proses pelatihan yang tentunya juga menggunakan metode berpikir kritis.

Terakhir, Kemendikbud memiliki peran utama dalam hal melakukan peninjauan ulang alat-alat pembelajaran seperti buku pembelajaran di setiap jenjang pendidikan, sehingga pada akhirnya jika ditemukan hal-hal yang diindikasikan tidak mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme maka akan dilakukan revisi dan penyempurnaan.

Ketiga tanggung jawab utama Kemendikbud tersebut harus diimplementasikan secara bertahap, berkesinambungan dan komprehensif, sehingga perlahan tapi pasti diharapkan pemacu (drivers) terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dapat ditangani dengan tepat.

Salah satu drivers tersebut adalah proses radikalisasi, yang dapat ditimbulkan karena adanya distorsi yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan negara ini agar terjadi kesalahpahaman terhadap perbedaan baik itu agama, ideologi politik, etnis dan budaya serta kepemimpinan.

Distorsi ini tidak akan berhasil “berkembang biak” apabila dia sampai pada mereka yang memiliki pemikiran yang kritis. Karena orang yang kritis adalah mereka yang tidak mudah menerima informasi begitu saja tanpa mencaritau kebenarannya dari segala sumber.

Mereka yang berfikir kritis tidak akan mudah menjadi orang yang lemah dan dilemahkan bahkan oleh gempuran informasi sekalipun, karena mereka punya prinsip yang jelas dengan landasan yang kuat.

Oleh sebab itu menghasilkan guru-guru yang mampu berpikir kritis dengan prinsip dan landasan nilai-nilai kebangsaan yang jelas menjadi tugas Kemendikbud, dan diharapkan para guru tersebut akan mampu menularkan prinsip dan landasan kebangsaan dengan pola berfikir yang kritis pada para peserta didik.

Sehingga pada akhirnya tidak akan lagi kita temukan intoleransi, kekerasan atas nama agama tertentu, serta ketidak adilan atas etnis atau budaya tertentu, terutama dalam dunia Pendidikan Indonesia. Dan hak atas rasa aman dari ancaman ekstremisme dan terorisme dapat diperoleh semua warga negara Indonesia. Semoga, Insyaalloh.