Penulis: Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.

Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.
Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.
(Kepala SMK Negeri Campaka)
Pengambilan
kebijakan dalam pendidikan vokasi perlu untuk mempertimbangkan salah satu faktor
penting, yaitu faktor penggolongan generasi dari anak didik yang kita layani.
Kita harus menyadari bahwa setiap generasi memiliki keistimewaannya tersendiri.
Saat ini kita
berada di era generasi Alpha atau Post-Gen Z, yaitu suatu generasi yang menurut
data BPS lahir pada tahun 2013 dan seterusnya. Usia 8 tahun merupakan usia
tertinggi mereka di tahun 2021 ini. Itu artinya hingga tahun 2028, generasi ini
belum menjadi garapan pendidikan vokasi khususnya SMK.
Generasi yang
menjadi garapan SMK untuk saat ini adalah generasi Z. Generasi ini lahir pada
tahun 1997 hingga 2012. Generasi Z memiliki jumlah mayoritas berdasarkan data
hasil sensus penduduk tahun 2020. Dari total 48,27 juta jiwa penduduk Jawa
Barat, generasi Z mengambil porsi sebanyak 27,88 persen atau sekitar 13,37 juta
jiwa. Jika 18 tahun merupakan usia ideal seorang siswa yang berada di kelas XII,
maka dengan merunut pada tahun akhir generasi Z yaitu 2012 ditambah 18, artinya
SMK akan melayani para peserta didik dari generasi Z ini hingga tahun 2030.
Berdasarkan riset
Mckinsey, keistimewaan generasi Z disebut punya mobilitas yang tinggi dan lebih
realistis. Selain itu mereka juga melek ekonomi dengan mulai bekerja paruh
waktu pada sektor informal. Generasi ini juga menyukai kebebasan sosial,
sehingga mereka tidak ingin terlalu dikekang oleh perusahaan, serta
ditemukannya fakta bahwa sebanyak 72% generasi Z ingin menjadi pengusaha.
Fakta ini juga
didukung pernyataan Co Founder & CEO Rencanamu,
Rizky Muhammad saat launching Rencanamu. Dikatakan bahwa dalam lima
tahun ke depan, Gen Z hampir mendominasi angkatan kerja sektor informal sebesar
44 persen, sehingga Gen Z ini sebagai generasi yang akan membawa pengaruh dalam
berbagai aspek ketenagakerjaan.
Fakta di lapangan
menunjukkan bahwa sektor informal telah mengambil lebih dari 50% angkatan
tenaga kerja di Jawa Barat, lebih tepatnya sebanyak 12,05 juta orang atau
sekitar 55,59 persen bekerja pada kegiatan informal. Bila disambungkan dengan
data bahwa generasi Z juga memiliki porsi terbesar dalam komposisi penduduk
Jawa Barat sebesar 27,88%, maka tidaklah heran jika generasi Z ini memiliki
jumlah mayoritas dalam sektor informal di Jawa Barat.
Fakta lain yang
bisa mendukung bahwa generasi Z ini memang menyukai sektor informal bisa
dilihat dari jenis pelatihan yang banyak diminati oleh para penerima Kartu
Prakerja yang mayoritas diterima generasi ini, yaitu pelatihan menjadi Youtuber
atau Conten Creator. Pernyataan ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif
Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari saat
menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan Sekretaris Dinas Provinsi Jawa
Barat Setiawan Wangsaatmaja di Gedung Sate.
Berdasarkan data
yang disajikan, SMK sebagai sekolah yang menghasilkan tenaga kerja terdidik,
tidak bisa menutup mata dengan adanya fakta bahwa sektor informal menjadi lahan
yang menarik bagi generasi Z untuk mencari nafkah. Sebetulnya ini sudah sesuai
dengan salah satu tujuan SMK yaitu menghasilkan para wirausahawan, selain
bekerja dan melanjutkan. Tujuan ini terkenal dengan istilah BMW.
Menjadi
wirausahawan bukanlah hal yang mudah, mereka harus dapat menguasai usaha mereka
dari hulu ke hilir. Terutama yang menjadi nyawa dari usaha itu sendiri yaitu
pengelolaan keuangan. Jangan sampai kesalahan dalam melakukan pengelolaan
keuangan menyebabkan usaha yang mereka lakukan harus gulung tikar alias
bangkrut.
Untuk itulah pengetahuan
tentang literasi finansial sangat dibutuhkan oleh calon para wirausahawan
tersebut. Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), literasi finansial adalah
rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan,
serta keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola
keuangan dengan baik.
Mengingat salah
satu karakter generasi Z yang disebut sebagai generasi “micin” karena menyukai
segala sesuatu yang serba instan, literasi finansial ini akan membantu mereka
untuk tidak mudah terjebak dengan berbagai tawaran instan hutang dan investasi yang
memiliki resiko tidak jelas. Sehingga pengetahuannya akan mengcover
jebakan-jebakan tersembunyi dari produk-produk jasa keuangan yang tidak
bertanggung jawab.
Melihat dari
pengertian literasi finansial menurut OJK maka alangkah baiknya jika literasi
finansial ini masuk dalam kurikulum SMK. Literasi finansial ini merupakan
rangkaian proses atau aktivitas yang harus dipelajari dan dilatih. Literasi
finansial tidak bisa dianggap sebagai softskill yang merupakan kemampuan
non teknis yang bisa terlahir secara alami pada diri seseorang.
Melalui pelajaran
literasi finansial yang terstruktur dengan baik dalam sebuah kurikulum,
generasi Z akan memiliki pemahaman resiko dari produk jasa keuangan dengan
lengkap. Pemahaman yang lengkap akan membuat generasi Z ini tidak terjebak
kepemikiran konvensional yang membuat seseorang merasa cukup hanya menjadi nasabah atau konsumen dari suatu
produk jasa keuangan dengan tabungan yang dimilikinya, akan tetapi dia akan
belajar untuk bisa menjadi bagian dari pemilik produk jasa keuangan atau
produk-produk lainnya, dengan menjadi investor.
Literasi finansial
juga akan mengajarkan para generasi Z ini untuk bersifat produktif dan tidak konsumtif
dalam membelanjakan uangnya. Dengan keistimewaan yang dimiliki oleh generasi Z yaitu
melek ekonomi, realistis dan menginginkan kebebasan, maka menjadi investor
adalah hal yang paling realistis yang mungkin mereka pilih. Di mana uang yang
mereka investasikan akan menghasilkan uang lagi bahkan saat mereka tidur.
Seperti kita
ketahui bahwa keberadaan investasi jelas sangat dibutuhkan dalam pembangunan
ekonomi suatu negara, semakin banyak investor menanamkan modalnya maka
pembangunan ekonomi akan semakin lancar. Sayangnya rasio jumlah investor ritel
yang dimiliki Indonesia pada tahun 2020 hanya sekitar 2,2 persen dari jumlah
penduduk usia produktif sebanyak 189 juta. Indonesia masih tertinggal jauh dari
Amerika Serikat dengan rasio mencapai 55%, Singapura mencapai 26%, bahkan
Malaysia mencapai 9 persen.
Jika kebanyakan investor
berasal dari luar negeri, maka untuk jangka panjang hal tersebut bisa
membahayakan perekonomian. Terutama ketika investor asing menarik keuntungan
dari perusahaan-perusahaan atau proyek-proyek Indonesia yang mereka suntik
dananya, maka dibutuhkan dolar AS untuk pembayaran, dan itu akan membuat nilai
rupiah turun.
Untuk
mengantisipasi agar modal perusahaan atau proyek tersebut tidak mudah keluar
dari Indonesia, alangkah baiknya lebih banyak melibatkan anak bangsa sebagai investor,
walaupun bukan berarti tertutup bagi modal asing. Dengan semakin banyaknya
generasi muda yang melek literasi finansial, ke depannya diharapkan banyak
melahirkan investor-investor yang mencintai negerinya dengan terlibat dalam
setiap kegiatan investasi pembangunan khususnya di Jawa Barat.
Menurut OJK, Jawa
Barat merupakan salah satu daerah yang sudah menyampaikan rencana untuk
menerbitkan obligasi. Hal itu pun bisa kita lihat juga dari skenario pemulihan
ekonomi Jawa Barat, salah satunya adalah pengembangan infrastruktur melalui
KPBU (Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha) dan menerbitkan Obligasi,
sebagai bagian dari skenario penormalan atau normalization.
Dengan lahirnya
investor-investor hasil dari pendidikan literasi finansial yang massif dan
terstruktur melalui sebuah kurikulum, diharapkan kesadaran dan keterlibatan
masyarakat usia produktif khususnya kaum muda generasi Z dalam pembangunan Jawa
Barat dengan investasinya bisa berkembang ke arah yang lebih positif.