PKKS BERPRINSIP “SO TATA MBS” DAPAT MENJADI DASAR PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Oleh Dr. H. Nana Suryana, S.Pd., M.M.Pd.

(Pengawas Pembina SMP Kabupaten Subang)

Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan di tingkat mikro yang memiliki pengaruh sentral terhadap keberhasilan pendidikan serta merupakan penggerak, pemberi pengaruh, pemberi motivasi, dan pengarah terhadap sumber daya manusia yang ada di lembaga sekolah untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Sagala (2013:88) bahwa: “Kepala sekolah adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab mengelola, menghimpun, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal untuk mencapai tujuan”. Dari pendapat tersebut menunjukkan begitu pentingnya peranan kepala sekolah dalam keberlangsungan sebuah organisasi sekolah, sehingga dapat mewujudkan tujuan secara efektif dan efisien.

Selain itu, jika merujuk pada Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, beban kerja kepala sekolah sepenuhnya melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Tujuannya tiada lain untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan (SNP) selama kepemimpinannya berlangsung. Namun dalam keseluruhannya peran dan fungsi kepala sekolah wajib menunjukkan kemampuannya dalam hal; menyusun perencanaan, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, memimpin dan mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan, penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, mengelola sumber daya sekolah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, memanfaatkan ICT (Information and Communication Technology) sebagai bagian yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan manajemen sekolah, serta kemampuannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan melalui pendekatan dan teknik supervisi yang tepat sehingga terpenuhinya standar pengelolaan. Pada prakteknya, peranan kepala sekolah juga menciptakan suasana iklim belajar yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan, serta pelayanan yang optimal terkait kebutuhan tugas guru dan personil sekolah lainnya, sehingga terlayaninya kebutuhan siswa secara keseluruhan dalam proses pendidikan di sekolah.

Terkait dengan hal itu, dalam artikel terdahalu (Nana Suryana, 2020) mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas amatlah sangat dibutuhkan kreativitas tingkat tinggi dari kepala sekolah sebagai pihak manajemen, karena kepala sekolah merupakan unsur penentu baik buruknya proses pendidikan di persekolahan. Sebagus apapun bangunan sekolahnya, selengkap apapun sarana prasarananya, dan sehebat apapun guru-gurunya, namun jika kepala sekolahnya tidak memiliki komitmen yang kuat, maka cenderung tidak akan melahirkan pendidikan yang bermutu.

Hal tersebut diungkapkan pula oleh Fred M. Hechinger (dalam Davis dan Thomas. 1989:17) bahwa: “Saya tidak pernah melihat sekolah yang bagus dipimpin oleh kepala sekolah yang buruk dan saya juga menemukan sekolah yang gagal berubah menjadi sukses, bahkan sebaliknya sekolah yang sukses tiba-tiba menurun kualitasnya”. Dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa maju mundurnya sebuah sekolah sangat tergantung pada peranan kepala sekolahnya, karena dia merupakan unsur kunci untuk menjadikan sekolah lebih berkualitas.

Akan tetapi permasalahan saat ini implementasi dari peran dan fungsi kepala sekolah dalam hal pengelolaan masih perlu dibenahi. Hal itu tergambar dari capaian rapor mutu pendidikan (PMP tahun 2018) di mana standar pengelolaan baru berada pada kisaran angka 5,79 atau warna biru muda dengan kategori menuju SNP 4. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja kepala sekolah secara nasional masih belum optimal.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh direktur tenaga kependidikan menunjukkan dari lima kompetensi kepala sekolah (kompetensi kepribadian, manajerial, supervisi, sosial dan kewirausahaan) ternyata kompetensi manajerial dan supervisi dianggap masih lemah. Padahal dua kompetensi tersebut merupakan kekuatan kepala sekolah untuk mengelola sekolah yang dipimpinnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerataan bidang kompetensi kepala sekolah melalui berbagai strategi peningkatan kinerja yang salah satunya melalui penilaian terhadap kinerja kepala sekolah. Hal tersebut, selain berfungsi sebagai alat ukur kinerja juga akan dapat membangkitkan gairah kerja kepala sekolah sehingga kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan standar yang diharapkan.

Penilaian kinerja kepala sekolah yang sering dikenal dengan PKKS, pada implementasinya dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan kepada kepala sekolah dan seluruh unsur sekolah termasuk siswa, orang tua siswa serta komite sebagai sumber data. Sasaran observasi yakni tindakan yang dilakukan kepala sekolah dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pihak manajemen. Sedangkan sasaran studi dokumentasi yaitu menggali dokumen-dokumen sekolah untuk menghimpun informasi tentang kinerja kepala sekolah. Adapun terkait efektivitas penilaian kinerja kepala sekolah bisa dikatakan tercapai secara ideal jika hasil penilaiannya dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kepala sekolah serta memiliki daya pembeda yang dapat mendeskripsikan apakah kepala sekolah tersebut telah memenuhi standar atau belum memenuhi standar.

Tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja kepala sekolah di antaranya dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam penetapan efektivitas dan efisiensinya pengelolaan sekolah, untuk menjamin objektivitas pembinaan melalui sistem pengukuran dan pemetaan, untuk dijadikan informasi sebagai dasar dalam sistem peningkatan promosi, karier dan penghargaan, serta nilainya dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan angka kredit dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Oleh karena itu, agar tujuan penilaian tersebut dapat terwujud, maka penilaian kinerja hendaknya berprinsip pada “SO TATA MBS” (Sahih, Objektif, Terbuka, Adil, Terpadu, Akuntabel, Menyeluruh, Beracuan kriteria, dan Sistematis).

Sahih, artinya penilaian berdasarkan pada data kinerja yang diukur. Objektif, berarti penilaian didasarkan atas prosedur dan kriteria yang tidak dipengaruhi unsur subjektif penilai. Terbuka, artinya baik kriteria, prosedur, maupun keputusannya dapat diketahui oleh semua pihak. Adil, artinya memperlakukan hal yang sama tanpa dilatarbelakangi perbedaan unsur sara. Terpadu, yakni penilaian kinerja merupakan komponen yang terintegrasi dengan kegiatan kepala sekolah. Akuntabel, artinya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian meliputi seluruh komponen, dilakukan terus-menerus secara periodik. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Sistematis, artinya penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Dari paparan tersebut, maka penilaian kinerja kepala sekolah hendaknya tidak mengabaikan prinsip-prinsip “SO TATA MBS”, sehingga hasil dari penilaian kinerja tersebut dapat dijadikan gambaran tentang fakta yang sesungguhnya terkait efektivitas peran dan fungsi kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan sesuai dengan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, serta dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang objektif dan akuntabel oleh pihak yang berwenang dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Referensi

Davis, G. & Thomas, M. 1989. Effective Schools and Effective Teacher. Boston: Allyn &

Mulyasa, E. 2012. Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara

Sagala, S. 2013. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Suryana, N. 2020. Kreativitas Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Pendidikan Bermutu dimasa Pandemi Covid 19. Bandung: Beritadisdik.com

Kemendikbud. 2007. Kumpulan Perundang-undangan Seri Kependidikan dan Kepegawaian. Bandung: CV. Madany.

Peraturan-peraturan

PP        No. 17. 2010. Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kemendikbud. 2018. Rapor Mutu. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.

Permendiknas No 13. 2007. Tentang Standar Kepala Sekolah

Permendiknas No 19. 2007. Tentang Standar Pengelolaan

Permendiknas No 28. 2010. Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah

Permendikbud No 6. 2018. Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah