Politik Ulama, Ulama Politik

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Penulis Buku Darah Guru)

Tanpa guru, ulama, dan para pendidik mau jadi apa masa depan sebuah negeri. Kehadiran para guru dan ulama sungguh akan sangat menentukan masa depan bangsa. Dibutuhkan para guru dan ulama yang benar-benar profesional, proporsional dan berwawasan Pancasila. Hidup di Indonesia adalah hidup di negeri 1001 keragaman.

Tulisan kali ini Saya bahas terkait entitas para ulama. Pentingnya para ulama yang kontributif pada perdamaian, kedamaian dan kondusivitas iklim politik kebangsaan. Perlunya para ulama hadir pada semua entitas masyarakat. Berpihak pada kepentingan kebangsaan, semua lapisan dan objektif mencerahkan publik.

Politik ulama adalah cara dan modus positif para ulama untuk hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan pencerahan dan pewarasan kolektif. Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak dan karakter masyarakat mesti dibangun melalui berbagai pihak terkait, terutama para ulama. Jangan sampai eksistensi para ulama menjadi salah arah.

Salah arah bagaimana? Jangan sampai seorang ulama panutan menjadi “endorse” dari pasangan kepala daerah atau pasangan calon presiden. Ini akan sangat menganggu sakralitas dan martabat seorang ulama. Bila seorang ulama lebih menonjol  keberpihakan politik bahkan menjadi bagian dari timses kampanye sungguh bahaya.

Mengapa bahaya? Karena umat akan kecewa, terpecah dan risiko martabat ulama bila yang diendorse kalah. Misal seorang ulama dengan heroik disiarkan televisi memegang dada calon presiden dan bernarasi politik yang dramatis. Namun apa yang terjadi? Sang Calon kalah! Padahal Sang Ulama sudah bernarasi dengan dramatisnya.

Tidak sampai di situ, kembali Sang Ulama mengendorse calon Walikota  dan kembali kalah. Dalam sejumlah video dan kritik di dunia maya nampak Sang Ulama dibuli. Ini tentu sangat tidak kita harapkan. Martabat ulama harus lebih agung dibanding oknum politisi. Para ulama sebaiknya menjaga jarak dengan hiruk pikuk politik praktis.

Ulama derajatnya akan tetap agung dan dihormati bila tidak terlibat memecah umat. Mengapa dianggap memecah umat? Karena faktanya umat manusia selalu terpecah ke dalam dua atau tiga pilihan politik kepala daerah atau presiden. Ulama harus di atas martabat kontestasi politik jangan malah masuk ke dalam konflik kontestasi, ini sangat tak menguntungkan pada martabat ulama.

Mari kita dorong para ulama jaga jarak dengan dunia politik praktis. Semoga tidak ada lagi para ulama yang lebih menonjol dukungan politiknya daripada mencerahkan kerohanian publik. Para ulama itu punya derajat dan martabat yang tinggi di hadapan masyarakat bila tidak “melacurkan” diri dalam dunia politik praktis.

Politik ulama dan ulama politik harus dibedakan. Politik ulama adalah cara bagaimana meningkatkan harkat martabat umat dan memperbaiki akhlaknya. Ulama politik adalah bagaimana jualan agama dan “mencari nafkah” dalam hangatnya kontestasi politik. Jualan politik identitas menjadi barang laku.

Akan sampai kapan sejumlah ulama politik hadir di tengah pro kontra pilihan publik? Ulama sebaiknya hadir merekat para pihak bukan menyekat. Ulama sebaiknya hadir mendidik bukan menghardik pasangan lain. Ulama sebaiknya hadir memberi keteduhan bukan menambah kegaduhan. Ulama sebaiknya hadiri menyejukkan pra dan pasca kontestasi bukan menyeruduk.

Kita doakan semoga para ulama yang menjadi panutan bersama semua pihak masih ada di negeri ini. Bila para ulama sudah “dibeli” partai politik atau pasangan politik tertentu sangat bahaya. Dibutuhkan peran para ulama yang memberi keteduhan dan “mengadvokasi” mental kolektif publik  saat terkena “pandemi” politik. Jadilah ulama yang menginspirasi bukan mengaspirasi---meminjam istilah Sang Kemenag.

Ulama sejatinya adalah panutan semua pihak bukan “panutan” satu pihak politik. Ulama jangan mau dibeli tapi ulama harus membeli hati rakyat agar berakhlakul karimah dalam segala segi kehidupan termasuk dimensi politik. Politik adalah dinamika berdemokrasi, hal yang umum terjadi setiap periode. Ulama hadir memberi jaminan kedewasaan akhlak saat semua melintasi kontestasi politik yang kadang hangat, panas bahkan bisa “kebakaran” mental.