Penulis: Tatang Sunendar

Tatang Sunendar
Oleh Tatang
Sunendar
(Widyaiswara
Utama LPMP Jawa Barat/Komunitas Cinta Indonesia/KACI #PASTI BISA#)
Sudah menjadi
kelaziman sebelum tahun ajaran baru pelajaran diawali dengan kegiatan
penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan berlaku untuk semua jenjang
pendidikan. PPDB sangat penting direncanakan sebab tanpa perencanaan
pelaksanaan PPDB bisa menimbulkan kekacauan. Karena pentingnya PPDB maka diatur
berdasasarkan Permendikbud. Pun Permendikbud yang mengatur PPDB adalah Nomor
44 Tahun 2019. Oleh karena
Permebdikbud sifatnya nasional untuk jenjang SD SMP dijabarkan kembali menjadi perwal
atau perbup sedangkan untuk jenjangan SMA,
SMK, dan SLB dijabarkan menjadi peratutan gubernur.
Berdasarkan
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 PPDB dilaksanakan dengan prinsip non
diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
Sedangkan jalur pendaftaran dibagi menjadi jalur
zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali serta jalur prestasi.
Masing- masing jalur
mempunyai kuota masing-masing misalnya untuk jalur zonasi
50% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi 15% dari daya ampung sekolah, jalur
perpindahan orang tua 5% dari daya tampung sekolah serta sisanya jalur zonasi. Namun
kuota tersebut pelaksanaannya
disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing
daerah yang dijabarkan melaui perbup/perwal maupun pergub. Misalkan
untuk di Jawa Barat jenjang SMA melalui Pergub Nomor 31 Tahun
2020 tentang Pedoman PPDB Tahun 2020
zonasi 50%, afrimasi 20%, perpindahan 5% sisanya jalur prestasi.
Pelaksanaan PPDB
setiap tahun dilakukan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan
seperti pada tahun sebelumnya, misalnya pada tahun 2019 berdasarkan hasil
evaluasi Kemdikbud diperoleh data penyimpangan berupa: 1) Pengumuman daya
tampung tidak sesuai rombel/tidak diumumkan dalam laman PPDB 2)Mekanisme
seleksi masih berbasis nilai 3) Pemalsuan SKTM/KK 4) Banyak Juknis dan Jalur
PPDB yang tidak sesuai ketentuan Permendikbud 5) Belum semua Pemda menetapkan
zonasi PPDB 6) Belum semua Pemda menerapkan persentasi jalur
zonasi sesuai Permendikbud.
Pelaksanaan PPDB
tahun 2020 ini sangat istimewa, karena pertama
tahapan
PPDB dimulai saat pandemi covid 19 ini sehingga mekanisme pendaftaran wajib
mematuhi protokol kesehatan covid 19 serta menghindari physical distancing. Akibatnya
proses pelaksanaan mulai dari pendaftaran hingga pengumuman
PPDB menggunakan moda daring. Dengan moda daring ini mengakibatkan tidak adanya
pertemuan langsung antara panitia dan pendaftar. Dengan
moda daring komunikasi, koordinasi dilakukan Pejabat Dinas Pendidikan dengan stakeholder
lainnya dengan jalur teleconferce melalui
aplikasi ZOOM, Webeck dll. Dengan tidak adanya komunikasi secara
langsung maka PPDB akan berlangsung dengan aman dan tertib.
Keistimewaan
kedua PPDB
bertepatan dengan pelaksanaan bulan Ramadan.
Ramadan merupakan bulan suci bulan yang
sangat dirindukan oleh umat muslim seluruh dunia, bulan yang penuh berkah,
sebulan lamanya kaum muslimin ditempa untuk senantiasa meningkatkan keimanan
dan ketaqwaan, sehingga predikat orang yang bertaqwa diraihnya. Bulan saat
beribadah secara istimewa kepada ALLah swt, bulan
untuk belajar menahan diri/napsu, hanya dilakukan oleh orang-orang
tertentu, memperbanyak amalan, mengontrol emosi, sehingga sering kita dengar orang yang sukses
melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan,
maka menjadi pribadi yang suci bersih. Diibaratkan
bagaikan bayi yang baru lahir karena seperti diriwayatkan “Barang siapa yang
berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dan ridha
Allah maka diampuni segala dosa-dosanya yang
terdahulu” (HR: Ahmad).
Berdasarkan dari
kedua keistimewaan tersebut maka bisa dijadikan dasar bagi panitia kepala
sekolah, dinas pendidikan, pejabat, LSM dalam
melaksanakan PPDB 2020 di-tekadkan merupakan PPDB
yang bersih dan berkualitas. Kenapa
dikatakan bersih karena sudah menjadi rahasia umum saat PPDB berlangsung sering
dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk dijadikan lahan mengais rezeki.
Saat PPDB banyak sekali yang mengaku sebagai saudara
pejabat, nota dinas dari pejabat tertentu, memainkan surat keterangan tidak
mampu, memanipulasi sertifikat/piagam maupun prestasi yang diraih siswa
sehingga tidak sedikit saat PPDB merupakan tekanan tersendiri bagi panitia,
kepala sekolah yang harus mengakomodir semua titipan. Terjadi
praktek jual kursi serta memainkan kuota jumlah siswa yang akan diterima atau
kepala sekolah yang sering tidak ada di tempat kerja, mengganti nomor telepon, dll.
Dengan spirit Ramadan
saat ini nampaknya panitia, kepala sekolah cukup menjawab apakah bapak/ibu mau
mengotori nilai-nilai puasa yang telah bapak ibu raih selama bulan Ramadan? Atau
misalnya untuk panitia jika ada oknum membawa surat sakti dll cukup dijawab
maaf saya tidak mau mengotori pahala shaum yang telah kami raih. Atau
mungkin bisa dicandai, apakah bapak ibu tidak takut korona?
Hehe...
Memang berat hal
itu dilakukan namun nampaknya jika ini dijadikan suatu gerakan moral maka bisa diasumsikan
proses PPDB yang bersih dan berkualitas bisa dicapai. Dinas pendidikaan kabupaten kota serta dinas
pendidikan provinsi sudah mengeluarkan petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi
secara masif, terstruktur dan transparan
melalui berbagai media bahkan untuk jenjang SMA dan SMK ada aplikasi simulasi
pendaftaran mencari sekolah. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan PPDB
berlangsung dengan lancar bersih dan berkualitas jauh dari segala penyimpangan.
Dengan PPDB yang bersih dan berkualitas tidak ada calon peserta didik baru yang
kehilangan haknya akibat tangan-tangan kotor yang
mencederai pelaksanaan PPDB. Semoga
ada keajaiban....