Penulis: Drs. Agus Mulyawan, M.Si

Drs. Agus Mulyawan, M.Si
Oleh
Drs. AGUS MULYAWAN, M.Si
Pengawas
SLB Disdik Jabar
Ketua
Umum IGPKhI
Penasihat
AP2KBKI Pusat
Pengurus
APPKhI Pusat
Komunitas
Cinta Indonesia/KACI#PASTI BISA#
Seperti
yang sudah saya tulis pada edisi-edisi sebelumnya bahwa Pendidikan Khusus di
Indonesia, APK (Angka Partisipasi Kasar), APM
(Angka Partisipasi Murni), dan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) hanya baru sekitar
9% saja terlayani pendidikannya yang layak
dan bermutu di SLB dan sekolah penyelenggara pendidikan
inklusif baik di SD, SMP maupun SMA sederajat (usia sekolah 7 – 21 tahun).
Melalui
tulisan ini penulis berharap semoga kita khususnya pemerintah Pusat dan Daerah menyadari betapa
tertinggalnya Pendidikan Khusus di Indonesia, khususnya yang terkait regulasi-regulasi
pada perlindungan disabilitas yang sudah sangat memadai namun
dalam implementasinya masih sangat minim, terutama terkait Pelanggaran HAM dunia,
bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi HAM yang
mengakomodir seluruh warga masyarakatnya tanpa kecuali disabilitas.
Dengan
APK APM ABK yang masih sangat rendah, yaitu
hanya 9% menggambarkan bahwa Pendidikan Khusus di Indonesia belum berkembang
sesuai harapan. Masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus
usia sekolah belum bersekolah yang sesuai dengan amanah Undang-undang yaitu
bersekolah di SLB maupun di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan
inklusif baik di SD, SMP maupun di SMA sederajat.
Dalam
sektor pendidikan
saja, masih banyak diperlukan puluhan ribu SLB-SLB dan sekolah-sekolah
penyelenggara pendidikan inklusif di seluruh pelosok
tanah air, masih berjuta-juta Anak Berkebutuhan Khusus belum bersekolah, masih puluhan
ribu dibutuhkan guru-guru SLB dan GPK Inklusif
(Guru Pembimbing Khusus), ini akan membuka puluhan ribu lapangan
kerja baru menjadi Guru Pendidikan Khusus.
Demikian
pula halnya dengan Kurikulum 13 PK (Pendidikan Khusus) masih sangat
dimungkinkan untuk terus dikembangkan menjadi kurikulum yang jauh lebih tepat
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam
hal sarana prasarana Pendidikan Khusus masih diperlukan puluhan
ribu SLB-SLB dan sekolah-sekolah penyelenggara Pendidikan
Inklusif berdiri baru dengan peralatan-peralatan pendidikan
yang khusus pula. Dalam hal pendekatan layanan Pendidikan Khusus
masih sangat terbuka untuk terus diperbaiki dan dikembangkan
metode yang tepat bagaimana pembelajaran di SLB dan sekolah penyelenggara
Pendidikan inklusif yang efektif dan tepat.
Masih kurang
lembaga-lembaga khusus yang bisa
mengevaluasi, mengontrol dan paham tentang kemanusiaan dalam implementasi
regulasi nasional dan internasional bagi hak-hak disabilitas dalam berbagai
aspek pembangunan, baik pada sektor pendidikan,
kesehatan, ketenagakerjaan, fasilitas dan transportasi umum
dan pribadi disabilitas. Seharusnya kita menyadari bahwa di lingkungan sekitar
masyarakat Indonesia masih banyak warga masyarakat yang belum terakomodir hak-haknya
untuk menikmati hasil pembangunan dan pembangunan yang harus melibatkan seluruh
warganya termasuk warga yang disabilitas.
Perguruan
tinggi-perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan menerima
mahasiswa Pendidikan Khusus sebagai lembaga
yang menghasilkan calon-calon guru Pendidikan
Khusus, dapat merintis perguruan-perguruan tinggi yang
menyelenggarakan menerima mahasiswa pendidikan
khusus dengan jurusan/departemen dan fakultas-fakultas baru. Dengan
harapan setiap lulusan S1 PK menjaring dan mendata serta mendirikan SLB-SLB
baru bersama masyarakat
dan pemerintah daerah. Dipastikan setiap kecamatan
di seluruh Indonesia yang belum ada SLB-nya
terdapat ABK usia sekolah (7-21 tahun) yang belum bersekolah.
Optimis
bahwa Pendidikan Khusus di Indonesia memiliki
prospektif yang sangat besar untuk terus
dikembangkan baik secara kualitas yang sangat dimungkinkan diperbaiki dan
dikembangkan maupun secara kuantitas (jumlah SLB, guru,
sarana prasarana dan ABK) jelas. Tentu akan berdampak sangat besar pada sektor
pembangunan lainnya, semua akan tertuju pada masyarakat Indonesia
yang maju, cerdas, berbudi pekerti dan terampil, sebagai generasi pembangunan
di masa yang akan datang.