PTM Atau PJJ Ditentukan Orangtua

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Pro kontra terkait pembelajaran  tatap muka (PTM) di bulan Januari semester genap, masih menghangat. Mulai dari adanya “narasi” SKB empat Menteri, KPAI, IDAI, dan sejumlah pihak terkait punya kesimpulan sendiri. Rencana PTM di saat pandemi belum melandai memang membuat semua pihak menjadi lebih hati-hati.

Sampai saat ini, misal di SMAN 3 Kota Sukabumi ada beberapa guru meninggal dunia.  Sampai saat ini sejumlah guru dan anak didik masih ada yang meninggal karena Covid-19.  Tidaklah mengherankan jika PTM awal Januari dimulai tentu ada parnoitas kolektif di kalangan para guru dan orangtua.

Dalam pemikiran kita, PTM identik dengan keputusan pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak sekolah. Faktanya PTM ditentukan hanya oleh orangtua siswa. Apapun keputusan pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak sekolah. Bila orangtua keberatan maka tidak ada PTM bagi anak didik yang ada tetap PJJ.

Orangtua adalah penentu PTM dan PJJ. Setiap anak milik orangtuanya. Setiap anak risikonya akan kembali pada setiap orangtuanya. Pihak sekolah dan pemerintah tidak bisa memaksa, menggiring atau memerintahkan orangtua agar menandatangani surat izin anak boleh ikut PTM. Setiap orangtua punya kalkulasi sendiri.

Ada pepatah bijak mengatakan, “Serahkan segala sesuatu pada ahlinya”. Bila pandemi ini terkait para ahli kesehatan dan dokter, maka informasi ahli kesehatan dan para dokter harus menjadi rujukan rencana PTM. Bila pandemi sedang meningkat, jauh dari melandai maka PTM harus ditunda.

Bila ternyata suatu daerah terlihat zona pandeminya menghijau dan melandai mengapa tidak kita bersiap untuk PTM. Tentu para orangtua akan dengan mudah menyetujui dan mengizinkan anaknya mengikuti PTM. Menarik pernyataan KPAI dan FAGI yang menghendaki PTM  didahului dengan vaksinasi Covid-19. Ini sangat wajar dan nalar.

Ungkapan iklan kayu putih, “Buat anak kok coba-coba” menjadi tren saat pandemi. Biar kita semua tidak “coba-coba” pada anak maka vaksinasi mengapa tidak dilakukan sebelum PTM.  Anak adalah harta termahal di semua negara. Sukses bangsa dan negara dalam membangun bangsa di antaranya adalah bagaimana sebuah negara memperlakukan anak.

Sampai saat ini keselamatan dan kesehatan anak masih tidak aman. Ketua Ikatan Doker Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan mengatakan bahwa tingkat kematian anak akibat virus corona di Tanah Air merupakan yang tertinggi di negara ASEAN. Benarkah? Bila benar sungguh kita sangat menyayangkan. Inikah proteksi anak yang gagal dari para orangtua dan negara?

Ada satu informasi yang membuat kita “melow hati”. Apa? Konon katanya seorang anak---biasanya---baru diperiksa kesehatannya kalau orangtuanya terdeteksi positif. Bahkan dahulu---saat awal pandemi---kita percaya anak tidak akan terpapar corona. Mengapa? Karena corona hanya “menyerang” orang dewasa dengan penyakit penyerta. Faktanya?

Saatnya orangtua cerdik melihat sikon. Orangtua jangan latah, hangat-hangat tai ayam. Atau mudah kebawa rame. Ikut rame dan abai melihat sikon. Pepatah bijak mengatakan, “Anak mau jadi apa, dijadikan apa dan bagaimana tergantung orangtua”. Saat ini anak mau sehat, sakit ikut PJJ atau PTM tergantung orangtua.

Setiap anak adalah makhluk tak berdaya. Nasib dan keselamatannya ditentukan orang-orang dewasa. Orang dewasa yang paling bertanggung jawab atas keselamatan anak bukan hanya sekolah, pemerintah, pemerintah daerah dan para dokter. Melainkan para orangtua yang tahu sikon anak dan sikon daerah.